Kebijakan Donald Trump tentang Larangan Militer Transgender

Photograph by Evan Vucci/AP

Donal Trump Presiden Amerika Serikat 2024 ini memiliki Kebijakan Kontroversial tentang Tentara Transgender.

Pada 2017, Donald Trump, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, memicu perdebatan besar terkait keputusan pemerintahannya untuk melarang individu transgender melayani di angkatan bersenjata. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi ribuan individu yang telah berdedikasi untuk melayani negara, tetapi juga menjadi titik sentral dalam diskusi tentang hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Seperti yang kita tau bahwa Donal Trump sangat anti dengan LGBT.

Donald Trump, presiden terpilih AS, dilaporkan berencana melarang individu transgender untuk bertugas di militer. Dikutip dari Andika Hendra Mustaqim Andika Hendra Mustaqim, SINDOnews. Kebijakan ini, yang akan diberlakukan melalui perintah eksekutif, mencakup pemberhentian hingga 15.000 tentara transgender aktif dengan alasan medis serta pelarangan pendaftaran baru. Kebijakan ini merupakan penguatan dari larangan serupa pada masa jabatan pertama Trump, yang diklaimnya bertujuan mengurangi biaya medis bagi militer. Kebijakan tersebut mendapat kritik karena dinilai mendiskriminasi dan muncul di tengah krisis rekrutmen militer.

Dilansir dari BBC NEWS INDONESIA bahwa,larangan ini ia tulis melalui tiga pesan di Twitter, hari Rabu (26/07), yang antara lain menyebutkan alasan 'biaya medis yang sangat besar dan gangguan' yang bisa disebabkan oleh orang-orang transgender."Setelah melakukan konsultasi dengan para jenderal dan ahli-ahli militer, perlu diketahui bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan menerima atau mengizinkan orang-orang transgender untuk berdinas dalam kapasitas apa pun di militer AS," kata Presiden Trump.Ia menambahkan bahwa militer Amerika harus fokus dan tegas untuk meraih kemenangan dan tak boleh dibebani oleh biaya medis yang sangat besar atau terganggu oleh orang-orang transgender.

Tentu saja banyak yang menentang tentang kebijakan yang di buat oleh presiden Amerika ini,tentu saja oleh kaum LGBT Kebijakan tersebut dinilai diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Banyak organisasi menentang kebijakan ini melalui kampanye publik dan jalur hukum.

Kasus larangan militer transgender di era Donald Trump menyoroti perdebatan yang lebih luas tentang hak LGBT di Amerika Serikat. Kebijakan tersebut bukan hanya masalah operasional militer, tetapi juga mencerminkan pergeseran nilai sosial dan politik dalam masyarakat. Perubahan kebijakan oleh Biden menunjukkan komitmen untuk menciptakan institusi yang inklusif dan bebas diskriminasi, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.