Pemindahan Ibu Kota, Solusi Terpadu atau Tutup Lubang Gali yang Baru?

Sumber gambar: SyauqiFillah melalui elemen premium canva.com

Pemindahan ibu kota Negara telah menjadi wacana pemerintah Indonesia sejak lama. Kalimantan sudah menjadi “mimpi” dari sejak kepemimpinan pertama RI, Presiden Soekarno. Sudah lama menjadi wacana, muncul namun tenggelam lagi, akhirnya pada pemerintahan ini Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan wacana ini ke arah yang lebih serius.

Beberapa alasan rencana pemindahan ibu kota baru adalah : pulau Jawa yang sudah terlalu padat penduduk, kurang meratanya kontribusi ekonomi per pulau, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa (terutama DKI Jakarta & Jawa Timur), pembangunan yang sangat tinggi dan sangat terkonsentrasi di pulau Jawa (Jawasentris), dan kota Jakarta yang terlalu terbeban dengan daya dukung lingkungan yang turun dan kerugian ekonomi akibat kemacetan tinggi.

Dipandang dari alasan- alasannya, dapat dikatakan bahwa pemindahan ibu kota ini menjadi solusi pemerintah atas terlalu problematiknya kota Jakarta dan Pulau Jawa saat ini, juga menjadi langkah pemerataan pembangunan Indonesia. Wacana pemindahan pada pemerintahan Joko Widodo sudah bergabung sejak 2017 dan kembali menjadi topik hangat akhir-akhir ini, di tengah kondisi pandemi.

Desain istana kepresidenan di ibu kota baru karya Nyoman Nuarta, yang sudah disetujui Presiden Jokowi Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Pemindahan ibu kota bukanlah sebuah keputusan dan langkah yang mudah dan perlu kajian panjang terutama setelah berada dalam situasi pandemi yang tentu tidak terpikir sebelumnya. Bukan hanya menjadi keputusan sulit, pemindahan ibu kota boleh jadi hanyalah langkah percuma yang tidak menjawab problematika nyata Indonesia.

Seperti sebelumnya telah disampaikan, rencana panjang ini ternyata harus melewati masa pandemi sebagai masa sulit bagi dunia termasuk juga Indonesia. Kita semua tahu bahwa masa pandemi ini merugikan berbagai sektor yang ada termasuk sektor ekonomi. Pembangunan ibu kota baru tentu tidak memakan biaya sedikit dan di masa yang bersamaan, kondisi ekonomi masyarakat juga belum sepenuhnya stabil.

Kondisi bangunnya kembali masyarakat setelah masa berat pandemi tentu adalah hal yang lebih krusial dibandingkan bangunan baru yang bernilai triliunan. Dapat dikatakan kurang etis bila negara membangun istana baru saat rakyatnya masih sulit untuk sekadar beli susu. Keprihatinan yang juga dapat dipertimbangkan adalah ingkaran janji pemerintah yang tadinya mengandalkan investor dan swasta untuk sumber biaya pembangunan ibu kota baru menjadi menggunakan APBN sebagai sumber dana mayoritas.

Pada bagian pendahuluan, dapat kita temukan alasan adanya rencana pemindahan ibu kota salah satunya memuat realita Jakarta yang dinilai tidak mampu lagi menjadi ibu kota. “Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai 96% tercemar berat, kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk hingga kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp 56 triliun per tahun”.

Jika melihat alasan demikian, seolah-olah alasan dipindahkannya ibu kota menitikberatkan pada problematika tak teratasi dari kota Jakarta. Problematika yang ada seperti disebutkan di atas diselesaikan dengan ditinggalkan, bukan dicari solusinya. Jakarta memang memiliki otorasi pemerintahan sendiri di bawah Gubernur DKI Jakarta dan justru jika demikian, alasan dipindahkannya ibu kota untuk pembangunan yang lebih merata perlu dipertanyakan.

Sebab, Jakarta yang memiliki otorasi sendiri dan menjadi ibu kota Negara pun memiliki problematika-problematika tak terselesaikan. Hal ini membuat asumsi dan kebingungan masyarakat karena tidak adanya jaminan pemindahan ibu kota membuat problematika Indonesia teratasi.

Selain masalah- masalah yang ada pada kota Jakarta sendiri, pemindahan ibu kota dijadikan solusi menepis adanya anggapan Jawasentris dalam bermasyarakat di Indonesia. Jawasentris ini bisa terjadi akibat pembangunan yang berkonsentrasi di pulau Jawa karena ibu kota dan pusat kehidupan Indonesia berada di pulau Jawa. Ingin meniadakan kesan Jawasentris tentu adalah hal yang baik terutama untuk bersatunya dan lebih ratanya pembangunan di Indonesia.

Namun, pemindahan ibu kota bukan menjadi solusi terbaik dari isu tidak ratanya pembangunan. Jika pemindahan ibu kota dijadikan solusi untuk pemerataan pembangunan, maka rata dan majunya pembangunan di Indonesia dapat dianggap hanya bergantung pada letak geografis ibu kota berada.

Bukan solusi yang bijak jika untuk mencapai ratanya pembangunan di Indonesia harus dibarengi daerah tersebut menjadi pusat kepemimpinan Indonesia pula. Melihat kembali pulau Jawa sebagai pusat Indonesia hingga tercipta anggapan Jawasentris, solusi pemindahan ibu kota ini juga belum dapat memberi jaminan bahwa tidak akan terjadi Kalimantansentris mengingat menjadi ibu kota adalah rencana jangka panjang.

Indonesia dan pulau Jawa memang memiliki realita dan problematika yang harus segera dicari jalan keluarnya. Pemindahan ibu kota digadang sebagai solusi terbaik bagi kemajuan dan lebih ratanya pembangunan di Indonesia. Padahal, seperti gagasan awal pemindahan ibu kota sebagai buah pikir visioner bagi Indonesia, pemerintah tidak boleh melupakan kemungkinan problematika- problematika Jakarta saat ini terulang di Kalimantan pada masa yang akan datang.

Pemerintah harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa solusi ibu kota baru hanya menjadi akar permasalahan berkelanjutan dan tidak menjawab problematika yang sudah ada. Gagasan pemindahan ibu kota baru memerlukan waktu yang panjang dan hingga saat ini belum bisa memberikan keyakinan penuh pada rakyat mengenai sejauh mana keefektifan solusi ini akan berjalan. Solusi atas problematika Indonesia saat ini harus melalui kajian yang lebih dalam dan tidak terkesan terburu- buru. Karena kalau tidak, solusi seperti pemindahan ibu kota hanya terkesan sebagai tutup lubang dan gali lubang baru.

Referensi:

Riyandi Saugy. Merdeka.com. “4 Alasan Presiden Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya”, [media online] 2017 https://www.merdeka.com/uang/4-alasan-presiden-jokowi-pindahkan-ibu-kota-kepalangkaraya.html (diakses pada 17 Januari 2022).

Nurhanisah Yuli. Indonesia Baik.id. “Alasan Pemindahan Ibu Kota di Luar Pulau Jawa” [media online] 2020 https://indonesiabaik.id/infografis/alasan-pemindahan-ibu-kota-di-luar-pulau-jawa (diakses pada 17 Januari 2022).

Indraini Anisa. Detik Finance.com. “Bangun Ibu Kota Baru Mayoritas Pakai APBN, Ini Janji Jokowi Sebelumnya” [media online] 2022 https://finance.detik.com/properti/d-5901727/bangun-ibu-kota-baru-mayoritas-pakai-apbn-ini-janji-jokowi-sebelumnya?single=1 (diakses pada 18 Januari 2022).

Nurhanisah Yuli. Indonesia Baik.id. “Alasan Pemindahan Ibu Kota di Luar Pulau Jawa” [media online] 2020 https://indonesiabaik.id/infografis/alasan-pemindahan-ibu-kota-di-luar-pulau-jawa (diakses pada 18 Januari 2022).

Pratomo H.B. Merdeka.com “5 Pro dan Kontra Rencana Pemindahan Ibu Kota Presiden Jokowi” https://www.merdeka.com/uang/5-pro-dan-kontra-rencana-pemindahan-ibu-kota-presiden jokowi.html (diakses pada 18 Januari 2022).