Bantuan Sosial dan Politisasi Menjelang Pemilu : Ekonomi dan Politik

Ilustrasi Pemberian Bansos Kepada Orang Yang Membutuhkan ( Sumber : istockphoto.com )

Kerap kali kita mendengar banyak sekali kandidat partai yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, terutama menjelang pemilu. Namun, pernahkah kita bertanya mengapa itu kian terjadi? Seperti yang diketahui bahwa para kandidat maupun calon legislatif pasti memerlukan suara masyarakat. Sehingga banyak sekali cara untuk menarik suara mereka, salah satunya memakai instrumen kebijakan fiskal yaitu bantuan sosial. Lalu mengapa bansos itu termasuk dalam instrumen kebijakan fiskal?

Bansos : Bukan Sekedar Bantuan

Menurut seorang ekonom, Richard A. Musgrave bansos itu termasuk dalam dua fungsi utama kebijakan fiskal: fungsi distribusi & stabilisasi. Musgrave menyatakan bahwa pasar bebas itu tidak dapat menyalurkan sumber pendapatan secara adil, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi melalui redistribusi kekayaan, salah satunya menyalurkan pajak dari orang mampu kepada mereka yang tidak mampu dalam bentuk bansos demi mengurangi ketimpangan ekonomi. Sedangkan dalam fungsi stabilisasi, bansos diturunkan sebagai social safety net saat terjadi inflasi atau masa resesi agar konsumsi masyarakat tidak menurun.

Ketika Ekonomi Bertemu dengan Kepentingan Politik

Ketika kita mendengar pemberian bansos, seharusnya kita pun menyadari elemen ekonomi dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Para ahli pun sepakat bahwa memisahkan ekonomi dan politik adalah sebuah kekeliruan. Dalam ekonomi politik internasional cerminan ekonomi dan politik sudah ada sejak dahulu kala, hal ini disampaikan oleh Hans Morgenthau dalam istilah animus dominandi yaitu dorongan bawaan manusia untuk terus menerus berkuasa, sehingga nantinya melahirkan pemikiran bahwa instrumen ekonomi juga dapat dijadikan senjata untuk mempertahankan dominasi mereka sekaligus berkuasa. Jika kita berkaca situasi saat ini di Indonesia, sudah banyak aktor politik yang menjanjikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan basis instrumen ekonomi tersebut. Demi menarik suara mereka.

Marshall Plan: Ketika Bantuan Memiliki Kepentingan

Ternyata jika ditarik ke belakang, peristiwa semacam ini sudah terjadi sejak lama. Salah satunya yang dilakukan menteri luar negeri Amerika Serikat, George C. Marshall. Marshall Plan adalah program bantuan pemerintah Amerika Serikat kepada Eropa pasca World War II. Sebanyak 13,3 miliar dolar AS telah dialokasikan kepada negara-negara penerima seperti Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Irlandia, dan masih banyak lagi. Ini dinilai sebagai sebuah momen yang tepat untuk menarik hati para petinggi. Sehingga hal ini relevan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia terutama menjelang pemilu. Marshall Plan dan bantuan sosial memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Namun pertanyaannya kapan bantuan sosial bisa menjadi instrumen bagi politisasi?

Dalam perpolitikan di Indonesia bantuan sosial maupun sembako dapat dipakai untuk membantu kebutuhan masyarakat, demi memenuhi kepentingan elektoral, dan menciptakan kedekatan antara kandidat/partai dan pemilih tentu disaat yang tepat. Namun, semua itu memiliki konsekuensi politik yang besar jika janji mereka tidak terpenuhi kepada masyarakat. Perbedaan peristiwa Marshall Plan dan situasi perpolitikan di Indonesia bisa menjadikan kita lebih sadar akan kedua hal mengenai hubungan resiprokal antara aktivitas ekonomi dan politik. Seperti yang dikatakan Peter Blau bahwa ekonomi dan politik adalah pertukaran dan paksaan, didalamnya ada kontrak dan memiliki nilai imbalan yang jelas. Jika transaksi sudah dilakukan dan bayaran diterima, kewajiban kedua pihak habis. Jadi kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik itu selalu berpengaruh.

Kini kita semua bisa melihat bantuan sosial secara berbeda. Sebelumnya, bantuan mungkin terlihat sesuatu cara yang sederhana untuk menolong masyarakat, ada pihak yang membutuhkan, lalu ada pihak yang membantu. Namun, peristiwa Marshall Plan menyebutkan bahwa dibalik bantuan terdapat kepentingan, strategi, dan upaya untuk mendominasi. Kedua peristiwa tersebut merefleksikan bahwa kekuasaan bisa hadir dalam bentuk yang positif. Karena itu, apakah dengan menerima bantuan sosial masyarakat tetap bisa memilih dengan demokratis tanpa merasa memiliki utang kepada pemberi bantuan? Maka, kita bisa belajar akan kedua sudut pandang yang berbeda antara bantuan dan situasi politik yang terjadi.