Membangun Kembali Rasa Kemanusiaan pada Bumi yang Malang : Nasionalisme Ekologis
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Gregorius Alessandro Bria Nahak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar24 November 2025
Di abad ke-21, Indonesia berdiri di tengah persimpangan besar: antara mengejar pembangunan ekonomi dan mempertahankan warisan ekologis yang menopang hidup berjuta orang. Dari konflik nikel hingga hutan yang terus menyusut, dari pesisir yang rusak hingga masyarakat adat yang dimarginalkan, bumi khususnya Indonesia yang tampak makin malang. Namun di balik kerumitan ini, ada pertanyaan yang lebih besar: apakah kita masih memiliki rasa kemanusiaan terhadap bumi yang menjadi rumah kita?
Nasionalisme Borjuis vs Nasionalisme Ekologis
Prof. Gerry van Klinken mengingatkan bahwa masih ada dua wajah nasionalisme hari ini.
Pertama, nasionalisme borjuis yang dibangun dari logika kelas berpunya: pembangunan, investasi, industri besar, dan kompetisi negara. Inilah nasionalisme yang sering kita dengar dalam jargon pembangunan: “pertumbuhan ekonomi”, “hilirisasi”, “daya saing global”.
Namun ada wajah kedua: nasionalisme ekologis yang menjadi sebuah kesadaran bahwa bangsa tidak hanya dibentuk oleh batas wilayah, tetapi oleh bumi yang menopang keberadaannya. Bahwa tidak ada kebangsaan tanpa sungai, hutan, laut, dan masyarakat adat yang menjaga semuanya.
Indonesia memberi contoh paling konkret dari benturan dua nasionalisme ini. Kita mengaku menganut ekonomi kerakyatan, tetapi kerakyatannya di mana jika rakyat justru menjadi korban?
Indonesia Sebagai Korban: Ketika Ekologi Diposisikan sebagai “Cuci Piring”
Dalam praktik pembangunan, Indonesia berkali-kali menjadi korban:
Investasi mengalahkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).Banyak demo penolakan tambang dicap “rancu” atau “berbayar”, padahal masyarakat hanya mempertahankan ruang hidup.
Oligarki nikel berkembang atas nama transisi energi, tetapi di lapangan menghadirkan masalah baru: pencemaran pesisir, konflik lahan, dan eksploitasi buruh.
Hutan diibaratkan sebagai “mama” ditebang tanpa ampun. Laut yang menjadi bapak ditimbun demi smelter atau industri pariwisata besar. Pesisir yang menjadi ruang hidup banyak komunitas adat dikomodifikasi tanpa memikirkan keberlanjutan.
Apa yang disebut pembangunan kadang hanya memperlihatkan satu kelas yang dominan: hegemoninya hadir bahkan tanpa kita sadari.
Mahasiswa HI dan Kerusakan Lingkungan: Melihat Isu Melampaui Realisme
Tentu, kami sebagai mahasiswa Hubungan Internasional di Indonesia kerap mempelajari realisme dimana negara harus kuat, punya posisi tawar, mengamankan diri. Namun realisme sering melupakan fakta bahwa negara kuat pun dapat hancur jika ekosistemnya runtuh.
Liberalisme berbicara soal keunggulan komparatif, seperti kereta cepat atau kawasan industri; tetapi tidak menanyakan: Keunggulan untuk siapa? Dan apa yang dikorbankan?
Sementara teori hegemoni mengungkap bahwa kita sering, tanpa sadar, mendukung kelas dominan: mendukung “pembangunan” yang sebetulnya merusak masa depan kita sendiri.
Dalam konteks ini, mahasiswa HI perlu berpikir kritis demi mendukung nasionalisme ekologis Berapa banyak yang harus kita korbankan atas nama pembangunan?
Dan siapa yang paling menanggung bebannya?
Belajar dari Prof Mochtar: Indonesia Jangan Jadi Konsumen Gagasan Barat
Prof Mochtar menekankan "Indonesia terlalu lama menjadi konsumen gagasan Barat."
Kita memakai teori pembangunan, ekonomi, dan tata kelola lingkungan yang tidak lahir dari pengalaman kita sendiri. Justru itu kita perlu merefleksikannya dari beberapa poin berikut:
Indologi: masyarakat dididik menjadi pegawai kolonial.
Developmentalisme: ekonomi yang “makan kenyang” tetapi ekologi yang “mencuci piring”.
Indogenisasi: ilmu sosial kita menelan konsep Barat, padahal
Sebenarnya. Indonesia harus menjadi produsen gagasan, terutama tentang lingkungan, budaya, dan norma. Dari Papua kita belajar Melanesian Ways “Pembangunan harus kembali pada relasi desa, diutamakan untuk ibu pertiwi, bukan hanya kota dan industri.
Lalu, mengapa kita tidak merumuskan “Indonesian Ways” kerangka pembangunan yang berpijak pada ekologi dan rasa kemanusiaan?
Dilema Hilirisasi Nikel: Hak Berdaulat yang Dikorbankan
Indonesia mengklaim hilirisasi sebagai bentuk hak berdaulat atas sumber daya. Namun ketika “capung sudah tidak ada” (ketika serangga dan hutan pun musnah), apa artinya kedaulatan itu?
Oligarki nikel berkembang dengan narasi “hijau”, padahal:
limbah mengalir ke pesisir,masyarakat adat dipinggirkan, habitat laut rusak, dan ekologinya jauh dari kata pulih. Lalu, ekologi yang menanggung beban, bukan dasar pengambilan keputusan.
Ekososialisme: Ketika Bumi Tidak Bisa Lagi Menunggu
Prof van Klinken mengutip ekososialisme:
"Kita sering kehabisan imajinasi karena merasa tidak ada pilihan lain."
Model business as usual itu tidak lagi mungkin terjadi.
Naomi Klein dalam This Changes Everything menunjukkan bahwa krisis iklim bukan sekadar masalah teknis, tetapi masalah sistem ekonomi.
Fimar Alvater bahkan lebih radikal: energi terbarukan saja tidak cukup, perlunya transformasi yang lebih besar dari sosialisme mana pun.
Membangun Kembali Rasa Kemanusiaan
Bumi tidak menunggu.Indonesia tidak menunggu. Dan kita tidak bisa lagi menunggu.
Membangun kembali rasa kemanusiaan pada bumi berarti:
merawat memori ekologis,
mendengarkan masyarakat adat,
menolak pembangunan yang mengorbankan masa depan,
membayangkan Indonesia sebagai produsen gagasan ekologis, bukan sekadar pasar.
Tugas generasi hari ini termasuk mahasiswa, akademisi, dan pembuat kebijakan adalah memulihkan hubungan manusia dengan bumi yang malang.
Karena tanpa bumi, tidak ada nasionalisme.
Tanpa ekologi, tidak ada masa depan.
Dan tanpa rasa kemanusiaan, tidak ada Indonesia.
Gregorius Alessandro Bria Nahak, Fransisca Evangelista Pradanti Sudibyo, Jihan Alya Nisrina, Nakeisha Azzahra, Nirahai Cheyenne Hartono, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret
Referensi
Klinken, G. van. (2014). The Making of Middle Indonesia: Middle Classes in Kupang Town. Brill.
Klein, N. (2014). This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate. Simon & Schuster.