Devaluasi Kewarganegaraan: Menggugat Akar Apatisme Politik Kontemporer

Sumber Canva AI

Di tengah riuhnya transformasi digital, muncul sebuah paradoks yang menggelisahkan dalam diskursus demokrasi modern: sebuah glorifikasi atas sikap apolitis. Di ruang-ruang publik, terutama di kalangan kelas menengah terdidik, ekspresi ketidakpedulian terhadap kebijakan publik kerap kali dikemas sebagai bentuk rasionalitas baru atau bahkan mekanisme pertahanan diri dari polarisasi. Narasi yang jamak terdengar adalah sebuah delusi kemandirian: bahwa dinamika di parlemen atau pergantian rezim tidak akan memiliki korelasi langsung terhadap kesejahteraan individual.

Namun, simplifikasi semacam ini sebenarnya adalah sebuah kenaifan sosiologis. Sikap abai terhadap politik tidak pernah menjadi ruang netral yang steril dari dampak; ia adalah sebuah posisi politik tersendiri yang secara pasif mengafirmasi status quo. Politik, dalam determinasi paling dasarnya, bukanlah sekadar sirkus elektoral lima tahunan, melainkan sebuah instrumen mutlak yang mendistribusikan otoritas, hak, dan sumber daya material dalam sebuah peradaban.

Konstruksi "Apolitis" sebagai Privilese yang Semu

Menyatakan diri tidak tertarik pada diskursus politik sebenarnya merupakan cerminan dari sebuah hak istimewa (privilese) yang tidak disadari. Mengapa? Karena hanya mereka yang kebutuhan dasarnya relatif terpenuhi—atau yang posisinya tidak rentan secara struktural—yang mampu membeli kemewahan untuk bersikap masa bodoh.

Bagi kelompok marjinal, politik bukanlah pilihan hobi atau topik obrolan di kedai kopi. Politik hadir secara konkret dan sering kali opresif: dalam bentuk penggusuran lahan, fluktuasi harga komoditas pokok, penyusutan jaminan kesehatan, hingga penyempitan lapangan kerja akibat regulasi padat modal. Ketika kelas terdidik memilih untuk menarik diri dari partisipasi kritis, mereka sebenarnya sedang mengkhianati fungsi esensial dari modal intelektual yang mereka miliki.

Ketidakhadiran kontrol publik yang kritis justru menjadi katalisator terbaik bagi bertumbuhnya tata kelola pemerintahan yang korup. Sebuah lanskap sosiologis yang dihuni oleh warga negara yang apatis adalah inkubator ideal bagi oligarki. Tanpa adanya tekanan serta tuntutan akuntabilitas dari masyarakat sipil, formulasi kebijakan hukum akan dengan mudah dikooptasi untuk melayani akumulasi kapital segelintir elite, bukan untuk kemaslahatan kolektif.

Meretas Kebuntuan Demokrasi Prosedural

Sering kali, akar dari apatisme ini adalah rasa frustrasi yang valid terhadap sistem demokrasi prosedural yang terasa transaksional dan minim substansi. Masyarakat merasa bahwa hak suara mereka dimodifikasi hanya sebagai komoditas politik menjelang pemilu, setelah itu suara mereka menguap begitu saja.

Namun, menyerah pada keputusasaan adalah sebuah kekeliruan fatal. Urgensi melek politik hari ini tidak menuntut setiap individu untuk menjadi kader partai politik atau terjun langsung ke politik praktis. Konseptualisasi melek politik harus ditarik kembali pada esensinya yang paling organik: kapasitas untuk berpikir kritis, kemampuan menginterogasi narasi penguasa, dan keberanian untuk menuntut transparansi atas setiap rupiah pajak yang dipungut dari keringat publik.

Hal ini dapat diinisiasi dari hal-hal mikro. Misalnya, dengan membangun komunitas literasi, mengkritisi draf regulasi lokal yang berpotensi merugikan, hingga melakukan verifikasi ketat terhadap disinformasi di ruang digital sebelum menentukan pilihan politik. Demokrasi tidak akan pernah mati karena represi dari atas; ia mati secara perlahan dari bawah, ketika warga negaranya memilih untuk mati rasa dan membiarkan diri mereka disetir oleh ketamakan yang tidak terawasi.

Plato berabad-abad lalu telah melayangkan peringatan yang masih sangat relevan hingga detik ini: hukuman terjauh bagi mereka yang menolak untuk berpartisipasi dalam urusan publik adalah mereka akhirnya akan diperintah oleh orang-orang yang jauh lebih buruk dari diri mereka sendiri. Pilihan kini ada di tangan kita; menjadi subjek aktif yang ikut menentukan arah sejarah, atau sekadar menjadi objek pasif yang tergilas oleh keputusan orang lain.