Prabowo dan Rakyat yang Terbelit Utang

Prabowo dan Rakyat yang Terbelit Utang: Antara Cinta yang Diharapkan dan Negara yang Terlambat Hadir

Sumber gambar dibuat dengan AI

Dalam kehidupan rakyat kecil hari ini, utang bukan lagi pilihan, tapi napas bertahan.

Di balik setiap ponsel yang berbunyi karena penagih pinjol, di balik motor yang ditarik leasing, ada kisah tentang orang yang dulu berjuang keras tapi kini kalah oleh sistem yang tak berpihak. Ironisnya, sebagian besar dari mereka bukan penjudi, bukan pemalas, bukan penipu — mereka hanya rakyat yang gagal menahan badai ekonomi yang datang tanpa perlindungan.

Mereka para guru honorer, pedagang kecil, pekerja harian, bahkan karyawan yang dirumahkan tanpa pesangon. Ketika harga naik, penghasilan turun, dan kebutuhan keluarga tak bisa ditunda, mereka menyalakan satu-satunya harapan yang tampak mudah: aplikasi pinjaman online atau leasing dengan janji bunga ringan. Namun, sebagaimana janji dalam politik, janji dalam kredit sering berubah jadi jerat.

Rakyat yang Bangkrut Bukan Karena Judi, Tapi Karena Bertahan Hidup

Dalam berbagai riset sosial, lebih dari separuh pengguna pinjol di Indonesia meminjam bukan untuk konsumsi mewah, melainkan untuk makan, pendidikan anak, dan biaya kesehatan.

Artinya, utang itu lahir dari insting bertahan hidup, bukan dari keserakahan. Mereka adalah korban dari ekonomi yang tidak memberi ruang napas.

Sayangnya, narasi publik sering menempatkan mereka dalam posisi bersalah — seolah kebangkrutan adalah akibat moral pribadi, bukan akibat sistem yang timpang. Padahal, di bawah sistem bunga tinggi dan penagihan ilegal, banyak dari mereka justru menjadi korban perbudakan ekonomi gaya baru.

Negara hadir ketika warganya mencuri, tapi absen ketika mereka ditindas secara legal oleh korporasi.

Tugas Prabowo: Hadir Sebagai Pelindung, Bukan Sekadar Penguasa

Kini, setelah menjadi presiden, Prabowo memiliki kesempatan besar untuk menulis ulang wajah negara: negara yang melindungi, bukan mengintimidasi; negara yang memeluk, bukan menuduh.

Ia sering berbicara tentang kedaulatan pangan, kemandirian bangsa, dan kehormatan rakyat. Namun kedaulatan tidak akan berarti jika rakyatnya hidup di bawah ancaman debt collector dan algoritma fintech.

Kemandirian tidak mungkin lahir dari rakyat yang tiap malam bersembunyi karena tagihan.

Jika Prabowo benar ingin menjadi pemimpin yang dikenang, ia harus menyelami derita rakyat utang — bukan sekadar dari podium, tapi dari kebijakan yang nyata:

• Moratorium penagihan ilegal yang disertai revisi regulasi pinjol.

• Program restrukturisasi utang mikro berbasis perlindungan sosial.

• Lembaga mediasi nasional antara rakyat dan lembaga keuangan, di luar jalur hukum pidana.

• Edukasi keuangan yang berpihak, bukan sekadar promosi literasi yang disponsori fintech.

Rakyat tidak butuh belas kasihan; mereka butuh keadilan yang berbelas kasih.

Peran Purbaya Yudhi Sadewa: Menkeu Baru, Hati Lama

Dalam pemerintahan Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini menjadi figur kunci yang menentukan arah kebijakan fiskal.

Sebagai ekonom yang lama berada di lingkaran kebijakan publik, Purbaya membawa reputasi sebagai teknokrat cerdas dan hati-hati — tapi di hadapannya kini berdiri realitas pahit rakyat yang terjerat utang.

Purbaya pernah menyatakan niat untuk meninjau ulang catatan kredit macet rakyat kecil dalam sistem SLIK OJK, agar tidak menghambat akses mereka pada layanan keuangan dan KPR. Langkah itu patut diapresiasi, tetapi rakyat menunggu lebih:

apakah Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya akan berani membuat “kebijakan pemutihan moral” — bukan hanya administratif?

Rakyat yang bangkrut bukan karena judi, tapi karena ekonomi yang tidak adil, seharusnya mendapat ruang pemulihan, bukan stempel gagal bayar seumur hidup.

Purbaya bisa menjadi pelopor dalam menciptakan Fasilitas Penyehatan Ekonomi Rakyat, yaitu skema penyelamatan yang menghapus bunga predator, menghentikan penagihan ilegal, dan membuka kesempatan baru bagi warga yang ingin bangkit tanpa stigma.

Jika Prabowo hadir dengan wibawa politik, maka Purbaya semestinya hadir dengan akal dan empati fiskal.

Keduanya akan menjadi duet yang kuat bila mengingat bahwa angka-angka ekonomi sejatinya mewakili wajah manusia — wajah yang lelah, tapi masih berharap.

Membangun Rasa Aman yang Lebih Dalam dari Sekadar Subsidi

Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara tidak cukup hanya dengan bantuan beras SPHP, BLT, atau kartu sembako. Karena seringkali, bantuan itu datang tanpa rasa, hanya angka yang disalurkan.

Yang dibutuhkan rakyat kini adalah rasa aman batiniah — keyakinan bahwa negara tidak akan membiarkan mereka dipermalukan, diancam, dan dihancurkan oleh sistem utang yang brutal.

Prabowo bisa tampil sebagai figur yang menenangkan, bukan dengan pidato keras atau parade militer, tapi dengan bahasa empati:

bahwa rakyat yang jatuh karena utang bukan musuh negara,

mereka adalah keluarga besar bangsa yang harus diangkat kembali.

Dan di titik inilah, Purbaya Yudhi Sadewa harus berdiri di garis depan, memastikan setiap kebijakan fiskal menyentuh hati nurani rakyat, bukan hanya tabel APBN.

Menutup Luka Sosial yang Diam-Diam Membusuk

Utang rakyat hari ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal martabat.

Ia telah menciptakan luka sosial yang membusuk dalam diam — rumah tangga pecah, harga diri hancur, dan kepercayaan pada negara menguap.

Jika Prabowo dan Purbaya berani mengulurkan tangan kepada mereka, itu akan menjadi simbol transformatif bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk menyembuhkan, bukan sekadar mengatur.

Karena sejatinya, rakyat tidak menolak pemimpin keras — mereka menolak pemimpin yang tidak punya hati.

“Negara yang besar bukan karena tentaranya kuat, tapi karena rakyat kecilnya tidak takut menghadapi hari esok.”

Solusi Nyata: Skema Write-Off Nasional untuk Rakyat yang Tak Lagi Berdaya

Krisis utang rakyat kecil bukan sekadar masalah finansial, tetapi masalah kemanusiaan.

Di banyak rumah tangga, beban bunga dan tagihan sudah melampaui kemampuan hidup wajar.

Ada yang kehilangan motor, ada yang rumahnya disita, ada yang dikejar debt collector, bahkan ada yang mengakhiri hidup karena malu terlilit utang.

Dalam situasi seperti ini, negara tidak boleh hanya menasihati — negara harus bertindak.

1. Skema Write-Off Sosial (Pemutihan Kemanusiaan)

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bisa meluncurkan kebijakan besar:

Program Nasional Pemutihan Kemanusiaan (PNPK) — yaitu penghapusan (write-off) utang mikro tertentu yang terbukti tidak bisa lagi ditagih karena debitur benar-benar tidak berdaya.

Kriteria penerimanya dapat disusun dengan ketat agar tidak disalahgunakan:

• Debitur kehilangan pekerjaan tetap lebih dari 12 bulan.

• Debitur mengalami kebangkrutan usaha mikro akibat faktor eksternal (pandemi, krisis ekonomi, bencana).

• Tidak memiliki aset produktif signifikan (tanah, kendaraan niaga, atau rumah kedua).

• Memiliki tanggungan anak sekolah atau anggota keluarga sakit berat.

Write-off bukan berarti pengampunan tanpa arah.

Ia adalah pemulihan sosial bagi mereka yang sudah di titik nol, agar bisa kembali menjadi bagian dari ekonomi produktif.

Negara yang besar tidak menagih yang lemah — negara yang besar mengangkat mereka agar kuat kembali.

2. Dana Rekonsolidasi Rakyat (DRR)

Untuk melaksanakan write-off ini tanpa mengganggu fiskal, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dapat membentuk Dana Rekonsolidasi Rakyat (DRR) yang bersumber dari:

• Alokasi 1–2 % dari APBN sektor bantuan sosial.

• Sinergi dengan CSR BUMN dan perbankan nasional.

• Revisi pajak progresif terhadap laba lembaga keuangan digital (terutama pinjol dan fintech asing).

Dana ini akan digunakan untuk:

• Menebus portofolio macet dari pinjaman mikro dan leasing,

• Menutup sebagian kerugian lembaga keuangan agar sistem tetap stabil,

• Serta memberikan sertifikat pemulihan finansial bagi rakyat yang dibersihkan utangnya.

Dengan begitu, negara tidak hanya memaafkan, tetapi juga memulihkan martabat rakyat.

3. Moratorium Penagihan Agresif dan Perlindungan Psikologis

Sambil menyiapkan write-off nasional, pemerintah perlu menetapkan moratorium penagihan agresif.

Setiap bentuk penagihan yang melibatkan ancaman, kekerasan, atau pelanggaran privasi harus dihentikan dan dipidana.

Selain itu, Kementerian Keuangan bisa bekerja sama dengan Kemenkes dan Kemensos membentuk:

• Pusat Konseling Utang Nasional (PKUN) untuk mendampingi rakyat yang stres akibat tekanan pinjaman,

• dan Layanan Pemulihan Psikologis Gratis bagi korban pinjol dan leasing brutal.

Krisis keuangan rakyat tidak boleh ditangani dengan kekerasan — tetapi dengan empati dan penyembuhan.

4. Rehabilitasi Finansial Rakyat (RFR)

Setelah proses write-off, negara harus memastikan rakyat tidak jatuh ke lubang yang sama.

Program Rehabilitasi Finansial Rakyat (RFR) bisa mencakup:

• Pelatihan literasi keuangan berbasis komunitas,

• Pemberdayaan ekonomi lokal dengan model koperasi modern,

• dan akses ke kredit tanpa bunga berbasis produktivitas, bukan konsumtif.

Dengan pendekatan ini, negara tidak sekadar “menghapus utang”, tetapi membangun kesadaran ekonomi baru — agar rakyat mandiri, tidak lagi terperangkap sistem rente.

5. Etika Baru Negara: Dari Penagih Menjadi Pelindung

Prinsip paling mendasar dari kebijakan write-off adalah perubahan paradigma:

Negara bukanlah penagih, melainkan pelindung.

Rakyat bukanlah objek kredit, melainkan subjek pembangunan.

Langkah ini akan menjadi warisan moral pemerintahan Prabowo, jika dijalankan dengan hati dan keberanian.

Write-off bukan kelemahan fiskal — tetapi keberanian moral untuk mengakui bahwa sebagian rakyat telah dikalahkan oleh sistem yang tidak adil.

Dan tugas negara adalah mengembalikan keadilan itu.

Penutup

Jika Prabowo ingin menorehkan sejarah sebagai pemimpin yang benar-benar hadir, inilah jalannya:

membebaskan rakyat dari beban yang tak sanggup mereka pikul lagi.

Dan jika Purbaya sebagai Menkeu mampu menjadikan kebijakan fiskal lebih berperasaan, maka Indonesia akan memasuki era baru — ekonomi yang berjiwa, bukan sekadar angka.

“Kadang, keadilan tidak datang dari menagih yang berutang, tetapi dari menghapus utang yang lahir dari penderitaan.”