Bisnis Tanpa Afiliasi Politik, Mungkinkah?

Sumber foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/pria-mengenakan-helm-sepeda-motor-wajah-penuh-putih-267961/

Bisnis tanpa afiliasi politik merupakan topik yang kompleks dan seringkali diperdebatkan di berbagai forum ekonomi. Di satu sisi, dunia bisnis pada dasarnya bersifat pragmatis, berfokus pada keuntungan dan efisiensi operasional. Di sisi lain, bisnis sering kali tidak bisa menghindari interaksi dengan kebijakan pemerintah, regulasi, dan kekuatan politik yang lebih luas, yang berperan penting dalam membentuk lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, timbul pertanyaan: apakah mungkin bagi sebuah bisnis untuk berkembang tanpa keterlibatan atau afiliasi politik?

Secara teori, bisnis dan politik adalah dua entitas yang berbeda. Bisnis diatur oleh pasar, hukum permintaan dan penawaran, serta berbagai faktor ekonomi lainnya. Sementara itu, politik berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan pengaturan kehidupan bermasyarakat secara luas. Namun, dalam praktiknya, keduanya seringkali saling terkait. Pada tingkat paling dasar, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat berdampak langsung pada cara bisnis beroperasi. Regulasi tentang perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan, hingga perdagangan internasional adalah contoh nyata bagaimana politik membentuk ranah bisnis. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, sulit bagi sebuah bisnis untuk benar-benar netral secara politik.

Namun, penting untuk memahami bahwa meskipun politik dan bisnis sering saling terkait, afiliasi politik dalam arti mendukung partai atau kandidat tertentu tidak selalu diperlukan bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang memilih untuk menjaga jarak dari partisipasi politik yang eksplisit dengan tujuan untuk mempertahankan citra independen dan netral. Mereka berfokus pada pertumbuhan dan inovasi produk, layanan, serta kepuasan pelanggan, sambil tetap beroperasi di bawah kerangka hukum dan regulasi yang ada tanpa terlibat dalam dinamika politik partai.

Sebuah narasi bisnis tanpa afiliasi politik bisa dimungkinkan dengan beberapa pendekatan. Pertama, perusahaan dapat mengadopsi prinsip netralitas politik yang tegas, dengan secara konsisten menghindari donasi politik atau dukungan terbuka untuk partai atau kandidat politik. Prinsip ini bisa diterapkan dalam kebijakan internal perusahaan, termasuk melarang penggunaan sumber daya perusahaan untuk aktivitas politik atau menahan diri dari pernyataan publik yang mendukung satu kubu politik. Dalam lingkungan bisnis yang netral secara politik, fokus utama perusahaan adalah menghasilkan nilai bagi pemegang saham, pekerja, dan konsumen, tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh agenda politik tertentu.

Kedua, bisnis dapat berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tanpa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Ini bukan berarti bisnis harus sepenuhnya pasif atau mengabaikan dinamika politik yang ada, melainkan mereka bisa memilih untuk beradaptasi dengan kebijakan yang ada sambil tetap menjaga independensi mereka. Bisnis dapat bekerja sama dengan pemerintah dan regulator dalam kerangka hukum yang ada tanpa harus terlibat dalam aktivitas politik yang lebih luas. Dalam hal ini, hubungan yang dijalin bersifat profesional, bukan berdasarkan afiliasi politik.

Namun, tantangan utama dari narasi bisnis tanpa afiliasi politik muncul ketika mempertimbangkan konteks geografis dan sektor industri yang berbeda. Di beberapa negara, lingkungan bisnis mungkin lebih dipolitisasi daripada yang lain. Negara-negara dengan ekonomi pasar terbuka yang lebih bebas mungkin memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan untuk beroperasi tanpa campur tangan politik yang berlebihan. Sebaliknya, di negara-negara dengan intervensi pemerintah yang lebih besar, seperti dalam ekonomi yang sangat diatur atau negara dengan tingkat korupsi tinggi, bisnis mungkin merasa sulit untuk tetap netral secara politik.

Di negara-negara dengan regulasi yang ketat, bisnis sering kali terpaksa untuk terlibat dalam lobi politik guna memastikan bahwa kepentingan mereka diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini terjadi terutama pada sektor-sektor yang sangat diatur seperti energi, kesehatan, teknologi, dan perbankan, di mana kebijakan pemerintah secara langsung dapat memengaruhi profitabilitas dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam situasi seperti ini, meskipun perusahaan tidak ingin terlibat secara aktif dalam politik, mereka sering kali harus berinteraksi dengan pemerintah atau regulator untuk mengamankan kepentingan mereka. Ini bukan berarti mereka memiliki afiliasi politik yang jelas, tetapi lebih sebagai upaya pragmatis untuk beroperasi di bawah aturan yang menguntungkan.

Lebih jauh lagi, banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan sistem politik yang berbeda-beda menghadapi tantangan tambahan. Mereka harus mampu menavigasi peraturan dan kebijakan di setiap negara tempat mereka beroperasi. Dalam hal ini, meskipun perusahaan tersebut mungkin tidak terlibat dalam politik di negara asalnya, mereka mungkin harus terlibat secara politik di negara lain demi melindungi operasi bisnis mereka. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi besar yang beroperasi di beberapa negara mungkin harus menyesuaikan diri dengan regulasi privasi data di Uni Eropa yang berbeda dari regulasi di Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks global, bisnis sering kali tidak bisa sepenuhnya menghindari interaksi dengan politik.

Namun demikian, di tengah-tengah tantangan ini, ada beberapa sektor industri yang cenderung lebih mudah mempertahankan jarak dari afiliasi politik. Bisnis yang beroperasi dalam industri kreatif, teknologi konsumen, atau layanan berbasis digital mungkin lebih mudah menjaga netralitas politik karena sifat bisnis mereka yang tidak terlalu terkait langsung dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, perusahaan seperti platform media sosial, layanan streaming, atau startup berbasis teknologi sering kali bisa tetap fokus pada inovasi produk dan pertumbuhan pengguna tanpa terlalu terpengaruh oleh dinamika politik. Meskipun regulasi tetap berperan penting dalam sektor ini, keterlibatan politik yang eksplisit tidak selalu diperlukan.

Di sisi lain, bisnis yang berbasis pada nilai-nilai etika atau keberlanjutan sering kali dihadapkan pada dilema yang lebih rumit. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang berfokus pada tanggung jawab sosial atau lingkungan mungkin merasa perlu untuk mendukung kebijakan publik tertentu yang sejalan dengan misi mereka. Misalnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang energi terbarukan mungkin mendukung kebijakan pemerintah yang mempromosikan transisi ke energi hijau. Meskipun ini bisa dilihat sebagai bentuk afiliasi politik, dalam banyak kasus hal ini lebih merupakan refleksi dari komitmen terhadap misi perusahaan daripada dukungan langsung terhadap partai politik atau kandidat tertentu.

Kesimpulannya, narasi bisnis tanpa afiliasi politik adalah sesuatu yang secara teori mungkin dicapai, terutama bagi perusahaan yang beroperasi dalam sektor-sektor tertentu atau dalam lingkungan bisnis yang kurang terpolarisasi. Namun, dalam praktiknya, sulit bagi bisnis untuk sepenuhnya menghindari interaksi dengan politik. Kebijakan publik dan regulasi pemerintah memiliki dampak langsung pada cara bisnis beroperasi, dan dalam beberapa kasus, bisnis harus terlibat dengan pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka. Meskipun demikian, dengan mengadopsi pendekatan yang hati-hati dan netral, bisnis dapat mempertahankan fokus mereka pada tujuan utama mereka—yaitu menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham—tanpa terjebak dalam dinamika politik partai atau kandidat tertentu.

GRL Capital adalah lembaga riset, Thing tank dan pelatihan yang fokus pada pengembangan kekayaan Insitusi. Dan pendidikan Moneter dalam praktik praktik baik.