Rekrutmen Alat Fiskal

sumber foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/orang-menjatuhkan-kertas-pada-kotak-1550337/

Menggunakan rekrutmen pekerja pemerintah sebagai salah satu strategi untuk mengendalikan inflasi adalah pendekatan yang salah dan kontraproduktif. Meskipun tujuan utamanya mungkin untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat sektor publik, strategi ini sebenarnya dapat memperparah masalah inflasi daripada menyelesaikannya. Narasi ini akan menjelaskan mengapa rekrutmen massal di sektor pemerintahan tidak efektif dalam mengendalikan inflasi, serta bagaimana kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pengertian Inflasi dan Faktor Pemicu

Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa di suatu ekonomi. Penyebab utama inflasi dapat berasal dari peningkatan permintaan (demand-pull inflation), kenaikan biaya produksi (cost-push inflation), atau perluasan jumlah uang yang beredar (monetary inflation). Dalam konteks pengendalian inflasi, kebijakan pemerintah sering kali berfokus pada mengurangi tekanan permintaan atau menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang bijaksana.

Namun, menggunakan rekrutmen pekerja pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan inflasi sering kali didasarkan pada asumsi yang keliru. Banyak yang percaya bahwa dengan meningkatkan jumlah pekerja pemerintah, daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga konsumsi akan lebih terkendali dan tekanan inflasi dapat diatasi. Namun, realitasnya tidak sesederhana itu.

Dampak Negatif Rekrutmen Pekerja Pemerintah pada Inflasi

Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Salah satu dampak langsung dari rekrutmen pekerja pemerintah secara besar-besaran adalah peningkatan pengeluaran pemerintah. Setiap penambahan pekerja baru berarti anggaran pemerintah harus disesuaikan untuk membayar gaji, tunjangan, dan biaya operasional lainnya. Dalam banyak kasus, peningkatan pengeluaran ini dilakukan dengan meminjam atau mencetak uang, yang justru dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan produksi barang dan jasa, ini akan menyebabkan inflasi moneter.

Lebih jauh lagi, pembengkakan anggaran pemerintah yang tidak terkendali dapat menyebabkan defisit fiskal yang parah. Defisit ini sering kali ditutup dengan pencetakan uang baru, yang pada akhirnya memperburuk inflasi. Strategi ini jelas bertentangan dengan tujuan awal untuk mengendalikan inflasi, karena semakin banyak uang yang beredar, semakin besar pula tekanan inflasi yang muncul.

Menurunkan Produktivitas Ekonomi Rekrutmen pekerja di sektor pemerintah cenderung tidak memberikan kontribusi langsung terhadap produktivitas ekonomi. Banyak posisi di pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan produksi barang dan jasa di pasar. Jika banyak tenaga kerja yang potensial produktif di sektor swasta dialihkan ke sektor pemerintah yang mungkin kurang efisien, ini justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat di tengah tingginya pengeluaran pemerintah menciptakan kondisi stagflasi, di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ada risiko bahwa dengan meningkatnya jumlah pegawai pemerintah, efisiensi kerja di sektor publik tidak selalu meningkat. Dalam beberapa kasus, rekrutmen massal malah dapat menyebabkan kegemukan birokrasi dan duplikasi fungsi, di mana banyak pekerjaan tidak memiliki nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian. Ini justru menciptakan inefisiensi struktural dalam birokrasi yang bisa memperlambat reformasi ekonomi dan pengelolaan inflasi.

Menciptakan Ketergantungan pada Anggaran Pemerintah Salah satu tujuan utama dari pengendalian inflasi adalah menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Namun, dengan memperluas rekrutmen di sektor pemerintah, kebijakan ini cenderung mengandalkan pengeluaran fiskal untuk mendorong perekonomian. Ketergantungan ini menciptakan masalah jangka panjang, di mana sektor swasta tidak dapat berkembang secara mandiri dan tetap bergantung pada suntikan dana dari pemerintah. Akibatnya, ketika pemerintah harus mengurangi pengeluaran untuk mengendalikan inflasi, perekonomian bisa mengalami perlambatan pertumbuhan yang lebih tajam karena sektor swasta tidak cukup kuat untuk menopang pertumbuhan.

Di sisi lain, ketergantungan pada anggaran pemerintah juga menambah beban fiskal jangka panjang. Ketika defisit fiskal semakin melebar, kemampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter akan berkurang. Pengurangan belanja publik di masa mendatang dapat memicu penurunan konsumsi, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang tidak stabil.

Efek Jangka Panjang Terhadap Keseimbangan Ekonomi

Rekrutmen pekerja pemerintah yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan tenaga kerja antara sektor publik dan sektor swasta. Ketika pemerintah terus-menerus merekrut pekerja baru, hal ini menciptakan distorsi di pasar tenaga kerja. Upah di sektor pemerintah sering kali lebih menarik dibandingkan dengan sektor swasta, yang menyebabkan talenta-talenta terbaik beralih ke sektor publik, meskipun produktivitas di sana mungkin lebih rendah.

Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor swasta, terutama di sektor-sektor yang sangat membutuhkan pekerja terampil, seperti manufaktur, teknologi, dan jasa keuangan. Ketika sektor swasta kekurangan pekerja, produktivitas menurun, yang dapat berdampak negatif pada produksi barang dan jasa. Jika produksi menurun sementara permintaan tetap tinggi atau meningkat, maka inflasi berbasis penawaran akan terjadi. Situasi ini semakin memperburuk masalah inflasi yang hendak diatasi melalui rekrutmen pekerja pemerintah.

Alternatif Kebijakan Pengendalian Inflasi yang Lebih Efektif

Daripada mengandalkan rekrutmen pekerja pemerintah sebagai instrumen kebijakan inflasi, ada beberapa strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan:

Kebijakan Moneter yang Bijak Salah satu alat yang paling efektif untuk mengendalikan inflasi adalah melalui kebijakan moneter yang dikelola oleh bank sentral. Bank Indonesia, misalnya, dapat menggunakan instrumen suku bunga dan pengendalian likuiditas untuk menjaga stabilitas harga. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat menekan konsumsi dan investasi, sehingga mengurangi tekanan inflasi. Selain itu, pengelolaan jumlah uang beredar yang hati-hati dapat mencegah inflasi moneter yang berlebihan.

Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Alih-alih menambah jumlah pekerja di sektor pemerintahan, pemerintah sebaiknya berinvestasi dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor swasta. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan inovasi teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mengurangi tekanan harga dari sisi penawaran. Ketika produksi meningkat, suplai barang di pasar akan seimbang dengan permintaan, sehingga inflasi dapat lebih mudah dikendalikan.

Penguatan Infrastruktur dan Logistik Dalam banyak kasus, inflasi disebabkan oleh kendala pasokan yang disebabkan oleh masalah infrastruktur dan logistik. Dengan berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih baik, pemerintah dapat membantu menurunkan biaya distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menurunkan harga di pasar. Infrastruktur yang baik juga mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap pengeluaran pemerintah sebagai pendorong utama pertumbuhan.

Pengurangan Pengeluaran Non-Produktif Pemerintah dapat mengurangi inflasi dengan memfokuskan anggaran pada pengeluaran yang benar-benar produktif dan memotong belanja non-produktif. Daripada meningkatkan jumlah pekerja di sektor pemerintah, pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan inovasi. Hal ini akan menciptakan dampak positif bagi ekonomi tanpa menambah tekanan inflasi yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali.

Kesimpulan

Menggunakan rekrutmen pekerja pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan inflasi adalah pendekatan yang keliru. Selain memperburuk inflasi melalui peningkatan pengeluaran fiskal dan inefisiensi, strategi ini juga merusak produktivitas dan keseimbangan tenaga kerja dalam perekonomian. Alternatif kebijakan yang lebih efektif, seperti kebijakan moneter yang bijak, peningkatan produktivitas, dan investasi dalam infrastruktur, lebih baik diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

GRL Capital adalah lembaga riset, Thing tank dan pelatihan yang fokus pada pengembangan kekayaan Insitusi. Dan pendidikan Moneter dalam praktik praktik baik.