Sentralisasi Moneter, Bejat!

sumber foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/pepohonan-hijau-dekat-pantai-di-bawah-langit-biru-457878/

Sentralisasi moneter merupakan kebijakan di mana otoritas pusat, seperti bank sentral atau kementerian keuangan, memiliki kendali penuh atas kebijakan uang dan kredit dalam suatu negara. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, sentralisasi moneter menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Negara kepulauan memiliki karakteristik geografis yang unik, dengan wilayah yang tersebar, akses yang tidak merata, serta perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antarpulau. Sentralisasi moneter, yang mungkin efektif untuk negara dengan wilayah yang lebih homogen dan terpusat, bisa menjadi tidak optimal dan bahkan problematis bagi negara kepulauan.

Salah satu tantangan utama dalam sentralisasi moneter di negara kepulauan adalah distribusi uang fisik dan akses terhadap layanan perbankan. Dengan puluhan ribu pulau yang tersebar, menyediakan uang tunai dan layanan perbankan ke seluruh wilayah menjadi tugas yang sangat sulit. Ketika kebijakan moneter dipusatkan, setiap perubahan dalam kebijakan, seperti penyesuaian suku bunga atau persyaratan kredit, dapat memiliki dampak yang sangat berbeda di setiap pulau. Di pulau-pulau besar dan lebih maju, perubahan ini mungkin bisa segera dirasakan dan direspons oleh pasar. Namun, di pulau-pulau kecil dan terisolasi, perubahan tersebut mungkin baru terasa jauh setelah kebijakan diterapkan, dan pada saat itu, kondisinya bisa jadi sudah tidak relevan lagi.

Sumber Foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/pria-mengenakan-kemeja-polo-lengan-panjang-abu-abu-dekat-dermaga-989206/

Kesulitan dalam distribusi uang tunai adalah masalah nyata yang dihadapi oleh negara kepulauan. Pulau-pulau terpencil sering kali mengalami kekurangan uang tunai karena biaya distribusi yang tinggi dan infrastruktur yang terbatas. Akibatnya, masyarakat di pulau-pulau tersebut bisa mengalami kelangkaan uang tunai, yang menghambat transaksi ekonomi sehari-hari. Ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang mempengaruhi sirkulasi uang, seperti menarik uang lama dan menggantinya dengan uang baru, distribusi yang tidak merata ini dapat menciptakan ketimpangan ekonomi antara daerah yang terhubung dengan baik dan daerah yang terisolasi. Masyarakat di pulau-pulau terpencil mungkin tidak dapat segera mengakses uang baru, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam bertransaksi atau bahkan dipaksa untuk menerima potongan nilai dari uang lama mereka.

Selain distribusi uang fisik, akses terhadap layanan perbankan juga menjadi tantangan signifikan. Di banyak negara kepulauan, sebagian besar penduduk di daerah terpencil tidak memiliki akses yang memadai terhadap bank atau lembaga keuangan formal lainnya. Ini berarti bahwa kebijakan moneter yang disalurkan melalui sistem perbankan formal mungkin tidak sepenuhnya efektif. Misalnya, jika bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman, dampaknya hanya akan terasa di daerah-daerah yang memiliki akses ke bank. Di daerah-daerah yang tidak memiliki layanan perbankan, kebijakan ini menjadi tidak relevan karena masyarakatnya tidak memiliki sarana untuk memanfaatkan suku bunga rendah tersebut. Sentralisasi moneter menjadi kurang efektif karena kebijakan yang seharusnya mempengaruhi seluruh ekonomi justru hanya berdampak pada sebagian kecil wilayah.

Lebih jauh lagi, ketidakmerataan infrastruktur ekonomi juga menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan moneter yang terpusat. Wilayah-wilayah yang lebih maju, seperti kota-kota besar di pulau Jawa, memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar keuangan, informasi, dan teknologi. Ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan moneter. Sebaliknya, di wilayah-wilayah yang kurang berkembang, kurangnya infrastruktur ekonomi membuat respons terhadap kebijakan moneter menjadi lebih lambat dan tidak efektif. Hal ini menciptakan ketimpangan yang semakin dalam antara pusat-pusat ekonomi dan daerah-daerah terpencil. Kebijakan moneter yang seharusnya membantu menstabilkan ekonomi dan mengurangi ketimpangan justru bisa memperburuk situasi jika tidak disertai dengan kebijakan fiskal yang mendukung.

Sumber Foto:https://www.pexels.com/id-id/foto/fotografi-siluet-dua-nelayan-di-kapal-saat-matahari-terbenam-63642/

Ketimpangan ini juga terlihat dalam pengendalian inflasi. Ketika bank sentral berusaha mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, dampaknya bisa berbeda di setiap pulau. Di wilayah-wilayah yang lebih maju, kebijakan ini mungkin berhasil menekan inflasi. Namun, di pulau-pulau terpencil yang tidak memiliki akses yang baik terhadap barang dan jasa dari luar, inflasi bisa tetap tinggi karena masalah distribusi dan kurangnya persaingan. Ketika harga-harga di daerah terpencil tetap tinggi sementara inflasi di pusat-pusat ekonomi terkendali, masyarakat di daerah tersebut menjadi semakin terpinggirkan.

Selain itu, dalam konteks negara kepulauan, ketergantungan yang tinggi pada beberapa komoditas tertentu di beberapa wilayah juga menjadi tantangan. Misalnya, di wilayah yang bergantung pada pariwisata, penurunan tajam dalam kunjungan wisatawan akibat kebijakan moneter yang ketat bisa menghancurkan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang seragam mungkin tidak selalu cocok untuk negara dengan diversifikasi ekonomi yang ekstrem. Ketika kebijakan moneter yang diterapkan di pusat justru merugikan wilayah tertentu, hal ini dapat menciptakan ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara masyarakat di wilayah yang berbeda.

Tantangan sentralisasi moneter juga mencakup koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam negara kepulauan, kebijakan fiskal yang kuat dan terkoordinasi diperlukan untuk mendukung kebijakan moneter yang terpusat. Misalnya, jika bank sentral menetapkan suku bunga rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memastikan bahwa ada infrastruktur yang memadai dan program pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, kebijakan moneter hanya akan efektif di wilayah-wilayah yang sudah maju, sementara daerah-daerah lain tetap tertinggal.

Solusi untuk tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi dalam penerapan kebijakan moneter. Salah satu pendekatan adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga keuangan mikro dan koperasi di daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat di sana dapat lebih terhubung dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking dan pembayaran digital dapat membantu menjembatani kesenjangan dalam akses terhadap layanan keuangan di daerah-daerah terpencil.

sumber foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/perbelanjaan-berbelanja-uang-periksa-5632361/

Implementasi sistem keuangan digital yang lebih luas dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan ini. Dengan teknologi yang tepat, seperti mobile banking, internet banking, dan e-wallet, masyarakat di pulau-pulau kecil dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan tanpa perlu bergantung pada infrastruktur fisik yang mahal dan sulit dijangkau. Sistem pembayaran digital yang terintegrasi juga memungkinkan bank sentral untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih efektif di seluruh wilayah negara, mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan mempercepat transmisi kebijakan moneter.

Namun, teknologi saja tidak cukup. Diperlukan juga kebijakan pendidikan keuangan yang lebih luas untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil memahami dan dapat memanfaatkan layanan keuangan digital. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin tetap memilih untuk menggunakan metode pembayaran tradisional, yang akan mengurangi efektivitas kebijakan moneter.

Secara keseluruhan, sentralisasi moneter di negara kepulauan seperti Indonesia memerlukan adaptasi yang lebih cermat. Kebijakan yang terlalu kaku dan terpusat dapat memperburuk ketimpangan dan menimbulkan ketidakpuasan di wilayah-wilayah terpencil. Dengan pendekatan yang lebih terdesentralisasi, pemanfaatan teknologi digital, dan koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal, tantangan ini dapat diatasi. Negara kepulauan memerlukan kebijakan yang lebih inklusif dan fleksibel, yang mampu menjawab kebutuhan semua wilayahnya, dari kota-kota besar hingga pulau-pulau terkecil.

GRL Capital adalah lembaga riset, Thing tank dan pelatihan yang fokus pada pengembangan kekayaan Insitusi. Dan pendidikan Moneter dalam praktik praktik baik.