Sistem Fiat dan Kepastian Hukum

sumber foto:https://www.pexels.com/id-id/foto/two-man-in-costume-on-alley-236171/

Kepastian hukum adalah fondasi penting bagi keberlangsungan sebuah negara hukum yang sehat. Melalui kepastian hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi. Namun, dalam konteks sistem keuangan fiat, konsep ini seringkali dipandang sebagai ilusi. Beberapa kalangan bahkan menganggapnya sebagai bentuk manipulasi yang digunakan oleh pemerintah dan institusi keuangan untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Sistem keuangan fiat mengacu pada mekanisme di mana mata uang tidak lagi didasarkan pada komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilai mata uang fiat hanya didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menerbitkannya. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kendali penuh atas penciptaan dan pengelolaan pasokan uang melalui kebijakan moneter yang diterapkan. Secara teori, pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar dengan kebutuhan ekonomi. Namun dalam praktiknya, sistem fiat juga sering dipandang rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menyebabkan ketidakadilan, inflasi tidak terkendali, dan ketidakpastian ekonomi.

Sumber foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/ubin-scrabble-613508/

Kritik terbesar terhadap sistem fiat adalah bahwa pemerintah memiliki kekuasaan terlalu besar atas penciptaan uang. Dengan kebijakan pencetakan uang, nilai uang yang beredar bisa menurun karena inflasi. Daya beli masyarakat pada umumnya pun terdampak, terutama mereka yang berasal dari kalangan berpenghasilan rendah. Ini berarti bahwa meskipun hukum memberikan jaminan, dalam kenyataannya kestabilan nilai uang bisa berubah-ubah, tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral.

Sering kali, kebijakan moneter yang diterapkan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan jangka pendek daripada kepentingan ekonomi jangka panjang. Ketika krisis ekonomi terjadi, pemerintah dapat mencetak lebih banyak uang dengan harapan mendorong pemulihan ekonomi. Namun, pencetakan uang berlebihan bisa mengarah pada inflasi yang merugikan masyarakat luas. Rakyat yang tidak memiliki akses terhadap alat investasi atau sarana ekonomi untuk melindungi kekayaan mereka biasanya akan terdampak paling parah.

Distribusi kekayaan dalam sistem fiat juga cenderung timpang. Mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap sistem keuangan, seperti bank, perusahaan besar, atau investor, akan lebih mudah mendapatkan manfaat. Sebaliknya, masyarakat biasa sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan. Kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga sering menguntungkan para pemain besar di dunia keuangan karena memudahkan akses mereka ke pinjaman murah. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki akses ke kredit tetap mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonomi mereka sehari-hari.

Inflasi yang terjadi karena pencetakan uang secara berlebihan cenderung lebih merugikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Daya beli mereka berkurang, sementara harga barang kebutuhan pokok terus naik. Dalam situasi ini, hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru tidak dapat memastikan stabilitas ekonomi bagi seluruh masyarakat. Kepastian hukum menjadi tidak relevan ketika sistem ekonomi yang diterapkan tidak berpihak pada mayoritas.

Bank sentral memegang peran penting dalam sistem fiat. Mereka memiliki wewenang untuk menciptakan dan mengontrol jumlah uang yang beredar. Namun, keputusan bank sentral sering kali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, baik politik maupun ekonomi. Meskipun secara teoritis mereka diharapkan bersikap independen, dalam banyak kasus, kebijakan moneter mereka mencerminkan tekanan dari kelompok elit atau sektor keuangan. Misalnya, pelonggaran kuantitatif atau penurunan suku bunga sering kali dilakukan untuk menyelamatkan institusi keuangan besar, sementara dampaknya terhadap masyarakat luas sering kali diabaikan.

Dalam sistem fiat, ketidakpastian hukum dan kebijakan ekonomi sering kali terasa nyata. Pemerintah bisa mengubah kebijakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan politik atau situasi ekonomi yang mendesak. Hal ini menyebabkan masyarakat umum tidak dapat memprediksi perubahan yang akan datang, terutama mereka yang hidup dari hari ke hari dan bergantung pada stabilitas ekonomi untuk merencanakan masa depan. Ketika inflasi tinggi atau kebijakan moneter berubah secara tiba-tiba, masyarakat seringkali harus menanggung beban tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai.

Selain itu, sistem fiat dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial dan ekonomi. Pemerintah, melalui bank sentral dan kebijakan keuangan lainnya, memiliki kemampuan untuk mengendalikan peredaran uang dan menentukan suku bunga. Dengan kontrol ini, pemerintah secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, menciptakan ketergantungan pada kebijakan yang diterapkan. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah menciptakan ilusi kemakmuran melalui kebijakan moneter sementara, meskipun dampak jangka panjangnya bisa merugikan.

sumber foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/fotografi-grayscale-tangan-melambai-2014773/

Kepastian hukum yang diharapkan dari sistem fiat sering kali tidak terealisasi karena pemerintah memiliki terlalu banyak kendali atas aspek keuangan yang seharusnya transparan dan stabil. Meskipun undang-undang dan peraturan mengatur kebijakan moneter, keputusan akhir tetap berada di tangan sekelompok kecil individu yang mungkin memiliki kepentingan sendiri. Ini menciptakan situasi di mana mayoritas masyarakat terpaksa menerima ketidakpastian yang timbul akibat kebijakan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang mulai mempertanyakan legitimasi sistem fiat dan mulai mencari alternatif yang lebih adil dan transparan. Salah satu alternatif yang paling menonjol adalah mata uang kripto seperti Bitcoin. Bitcoin, berbeda dengan sistem fiat, tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral. Dengan jumlah yang terbatas, Bitcoin tidak bisa dicetak sesuka hati seperti mata uang fiat, sehingga meminimalkan risiko inflasi. Selain itu, karena bersifat desentralisasi, Bitcoin menawarkan transparansi yang lebih besar dalam hal siapa yang mengendalikannya dan bagaimana ia digunakan. Ini menjadikannya alat yang menarik bagi mereka yang ingin melindungi diri dari inflasi atau kebijakan moneter yang tidak stabil.

Pada akhirnya, sistem fiat menghadirkan banyak tantangan bagi konsep kepastian hukum. Meskipun memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah, sistem ini juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi ekonomi. Masyarakat luas sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan yang tidak adil atau tidak transparan. Dalam situasi ini, alternatif seperti Bitcoin muncul sebagai solusi yang lebih adil bagi sebagian orang, yang merasa bahwa sistem keuangan fiat tidak memberikan kepastian atau perlindungan yang mereka harapkan.

GRL Capital adalah lembaga riset, Thing tank dan pelatihan yang fokus pada pengembangan kekayaan Insitusi. Dan pendidikan Moneter dalam praktik praktik baik.