Indonesia Yang Semakin Tergantung Kepada China: Perlukah Mencari Mitra Baru?

Sumber: South China Morning Post

Ini merupakan hasil dari kerjasama sebelumnya yang telah ditandatangani sejak bulan Agustus dalam dokumen Premiminary Agreement of Purchase and Suplly of Bulk of Covid-19 Vaccine. Isi kerjasama ini yakni pemerintah Indonesia melalui PT Bio Farma akan memperoleh suplai vaksin Sinovac sebanyak 40 juta.

Retno Masurdi selaku menteri luar negeri Indonesia mengatakan bahwa Indonesia dan China akan semakin memperkuat kerjasamannya pada saat ini yakni pandemi dan setelah pandemi. Pada semester pertama tahun ini ekspor Indonesia ke China mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 11,47%, serta Investasi yang berasal dari China juga mengalami hal yang sama. Invetasi yang berasal dari China sejumlah 2,4 miliar dollar dari awalnya 2,2 miliar dollar, peningkatan ini sebesar 9%.

China menjadi negara kedua setelah Singapura sebagai penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Perlu dicatata bahwa 16,68% ekspor Indonesia disumbangkan oleh China dengan jumlah 25,8 miliar dollar, China menjadi negara tujuan utama ekspor Indonesia pada tahun 2019.

Dan perlu diingat bahwa China masih menjadi negara pertama dalam hal mitra perdagangan bagi Indonesia. Jumlah ini dua kali lipat dari negara dengan ekonomi terbesar saat ini yakni Amerika. Bahkan untuk saat ini Indonesia menggunakan mata uang renmimbi (RMB) sebagai salah satu alat pembayaran. Ada kurang lebih 10% perdagangan global Indonesia yang menerapkan RMB.

Pada kenyataanya pengaruh China yang begitu besar terhadap Indonesia membuat daya tawar Indonesia ke China menjadi sangat kecil. Dalam permasalah vaksin, pemerintah Indonesia terkesan memprioritaskan vaksin Sinovac buatan China, padahal sudah dengan jelas terlihat bahwa vaksin lain seperti AstraZeneca dari Inggris lebih baik, baik dari segi efektivitas maupun harga. Pada saat keadaan ekonomi dan sosial yang sedang tidak baik harusnya pemerintah dapat bertindak lebih rasional dalam melakukan kerjasama dengan China.

Dalam kasus Laut China Selatan atau Natuna Utara, pemerintah Indonesia seakan bersikap takut dalam mengambil langkah tegas kepada pemerintah China, pada akhir desember 2020 kapal patroli serta pencari ikan asal China masuk ke wilayah ZEE Indonesia, China melakukan hal yang sama lagi pada bulan September. Hanya ada upaya protes yang dilayangkan kepada pemerintah China, serta political statement oleh Menteri Luar Negeri Retno Matsurdi. Sikap ini dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia hanya berskipa formalitas saja. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh China terhadap Indonesia.

Pemerintah harusnya dapat bersikap lebih tegas seperti mengusir dubes China hal ini perlu dilakukan untuk menunjukan citra kepada masyarat dalam negeri serta internasional bahwa Indonesi tidak akan mentoleransi pelanggaran perbatasan meskipun negara yang melakukannya merupakan negara super power dan memiliki pengaruh yang besar di Indonesia.

Ketergantungan ini akan semakin menambah sentimen buruk masyarakat Indonesia kepada pemerintah China. Perlu diketahui bahwa sentimen buruk terhadap etnis China telah ada di tengah-tengah masyarakat Indoensia sejak jaman penjajahan dan mencapai puncaknya pada decade 1960an saat pemerintahan Soekarnp. Sentimen ini pun terus bertahan bahkan meningkat dengan adanya kerjasama ekonomi yang begitu besar yang melibatkan Indonesia dan China. Jika Indonesia terus menjadikan China sebagai kiblat ekonominya maka bukan tidak mungkin konflik yang lebih besar akan terjadi.

Perlu diketahui bahwa tahun ini kekuatan diplomasi Indonesi mengalami kemerosotan yakni sebesar 5,2% setalah kegagalan pemerintah dalam menangani permasalahan virus Corona. Data ini didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh Asia Poer Index. Ini menunjukan bahwa pemerintah perlu mengubah haluan kebijakan luar negerin jika ingin kepentingan nasionalnya tetap tercapai. Karena jika tetap mempertahankan kebijakan yang ada saat ini maka keadaan akan semakin memburuk.

Salah satu hal terpenting saat ini pemerintah harus bisa menyeimbangkan atau bahkan mengurangi pengaruh China di Indonesia dengan cara mencari negara dengan hegemoni yang sama bahkan lebih daripada China yakni Amerika. Ada beberapa alasan yang membuat Indonesia harus melakukan kebijakan ini. Pertama, nilai kerjasama ekonomi atau perdagangan antara Indonesia dan Amerika yakni 27,1 miliar dollar tahun 2019, dan dalam 5 tahun terakhir perdagangan Indonesia Amerika terus mengalami surplus.

Kedua, Amerika memiliki kekuatan dan kepentingan yang besar di konflik Laut China Selatan. Calon menteri pertahanan Amerika yakni Michèle Angélique Flournoy ingin meningkatkan pengaruh Amerika di LCS dengan cara menambah angkatan laut Amerika. Ini akan membuat posisi Indonesia akan semakin kuat di LCS, China akan lebih hati-hati dan kemungkinan besar tidak akan masuk lagi ke wilayah ZEE Indonesia. Ini dapat terwujud jika Indonesia meningkatkan hubungannya dengan Amerika.

Namun, perlu diingat juga bahwa jika Indonesia menjadikan Amerika sebagai kiblat ekonomi dan pertahanan maka pemerintah akan mendapat kritik yang cupuk keras khusunya dari kelompok fundamentalis Islam. Seperti diketahui pada saat kepemimpinan SBY, Indonesia memiliki hubungan yang cukup dengan Amerika, ini membuat kelompok fundamentalis Islam di Indonesia menjadi geram. Dibuktikan banyaknya demonstrasi menolak Amerika dan yang terburuk banyaknya aksi terorisme.

Pada intinya Indonesia harus mampu menguragi pengaruh China yang semakin besar, pemerintah harus melihat keadaan secara realistis bahwa ketergantungan ini memiliki banyak dampak negatif. Opsi untuk memperkuat hubungan dengan Amerika merupakan salah satu cara terbaik untuk saat ini, walaupun hubungan ini juga akan membuat masalah baru.