Keamanan Indonesia Saat Ini

Sumber: Unsplash

Data yang bocor

Aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat sorotan pada 3 September setelah data NIK (Nomor Induk Kependudukan) Presiden Jokowi tersebar di internet. Namun, sejumlah kementerian terkait saling melempar tanggung jawab. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin Johnny G Plate menyatakan bahwa, “permasalahan ini lebih baik ditanyakan ke Kementerian Kesehatan yang bertugas sebagai pihak pengelola dan penanggung jawab data vaksinasi”. Di lain sisi Kementerian Kesehatan merespons ini dengan menutup data presiden dan para pejabat terkait, tanpa memberikan permintaan maaf dan kejelasan bagaimana situasi serupa agar tidak terjadi.

Ini bukan merupakan insiden pertama, dua minggu sebelumnya tepat pada tanggal 15 Juli 2021 terjadi kebocoran data identitas di e-HAC (Electronic Health Alert Card) yang sebanyak 1,3 juta. e-HAC merupakan kartu elektronik yang digunakan sebagai sarana penunjang untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat bepergian menaiki transportasi udara. Dan terakhir di bulan Mei terjadi kebocoran data NIK sebanyak 279 juta yang berasal dari BPJS Kesehatan. Bahkan data tersebut mencakup nama, nomor telepon, alamat bekerja, sampai anggota keluarga dan diperjualbelikan dengan mudah di forum online.

Bantuan sosial yang dikorupsi saat pandemi

Sejak pandemi melanda Indonesia di akhir April 2020, pemerintah secara sigap membentuk kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pandemi dalam bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh kementerian sosial. Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari tindakan korupsi. Dana bansos yang diperuntukkan untuk program sembako yakni sebesar 5,9 triliun dan dana tersebut dikorupsi sebesar 12 miliar oleh Menteri Sosial Juliari bersama bawahannya. Korupsi ini membuat paket bantuan sosial dalam bentuk sembako yang diberikan kepada masyarakat menjadi sangat memprihatinkan. Isi dari paket sembako dan intensitas pemberian menjadi dikurangi. Ini membuat keadaan masyarakat semakin memburuk.

Bukan hanya dana bansos yang dikorupsi, masalah lain yang muncul adalah data penerima bansos yang kacau. Dari penuturan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah daerah belum melakukan pembaharuan data penerima bantuan sosial sejak tahun 2015. Ini membuat program bantuan sosial menjadi kurang tepat, karena para penerima cenderung bukan pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut. Tapi hal ini cepat disadari pemerintah pusat dengan melakukan pendataan ulang kembali para penerima bantuan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Keamanan yang mudah di tembus

Sektor keamanan Indonesia juga mendapat berapa pada posisi yang tidak aman. Pada 14 januari 2021 kapal penelitian China dilaporkan memasuki wilayah perairan sekitar selat Indonesia. Ini bukan insiden pertama, di tahun 2020 kapal penangkap ikan berbendera China memasuki wilayah ZEE (Zona Ekonomi Khusus) di Laut Natuna Utara bahkan mereka ditemani oleh kapal Coast Guard China. Pemerintah Indonesia merespons ini secara diplomatis dan bahkan terkesan menyepelekan, ini dibuktikan dengan tanggapan yang diberikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, “Insiden masuknya kapal China ke perairan ZEE Indonesia tidak perlu ditanggapi secara berlebih, kita harus sadar bahwa ini kekurangan yang disebabkan oleh kurangnya kapal untuk melakukan patroli”. Dan hal serupa dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo, yang menyatakan bahwa “Insiden ini tidak mempengaruhi China sebagai negara sahabat bagi Indonesia”.

Ini cukup beralasan, China memiliki posisi yang sangat penting bagi Indonesia. China menjadi mitra perdagangan utama Indonesia dengan total perdagangan mencapai 72,8 miliar di tahun 2019, dan di tahun 2020 China berada di posisi ke-2 sebagai investor terbesar bagi Indonesia dengan total 1 miliar dolar. Tindakan yang menyulut kemarahan China pastinya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Di sisi lain Prabowo menyatakan bahwa anggaran pertahan Indonesia saat ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara. Anggaran pertahanan saat ini hanya berkisar kurang dari 1% sedangkan negara tetangga berada pada kisaran 2-3%, perlu adanya peningkatan anggaran pertahan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indonesia. Dilansir dari Kompas, pada tahun 2019 alutsista yang layak digunakan hanya mencapai 50%. Ini merupakan angka yang mengkhawatirkan mengingat luasnya wilayah kedaulatan yang dimiliki Indonesia.

Refleksi dan harapan

Dari ketiga situasi tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia saat ini berapa pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Mudahnya peretasan data pribadi bahkan bagi seorang presiden membuat banyak kalangan bertanya, jika orang nomor satu saja dapat diretas lalu bagaimana dengan masyarakat biasa. Pemerintah sendiri fokus pada perumusan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perlindungan Data Pribadi sebagai efek jera bagi para pelaku. Namun, melupakan peningkatan sistem dan mekanisme dalam rangka mencegah hal yang serupa terjadi. Selanjutnya, di tengah pandemi pemerintah seharusnya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat melalui bantuan sosial bukan malah mengkorupsi bantuan tersebut. Bagaimana masyarakat dapat patuh jika pemerintah sendiri bertindak di luar batas?

Terakhir, jika pemerintah benar-benar serius dalam menjaga kedaulatan maka tunjukkan keseriusan ini melalui tindakan tegas dan komitmen nyata. Presiden Jokowi pada masa kampanyenya bahkan berjanji akan meningkatkan anggaran pertahanan paling lambat pada tahun 2019 menjadi 1,5% dari PDB Indonesia. Peningkatan anggaran militer sudah seharusnya sejalan dengan tindakan tegas pada pelanggaran yang ada. Sikap pemerintah yang terkesan menahan diri bahkan lemah terjadi China di perairan Indonesia akan semakin memperburuk citra pemerintah dan pada akhirnya akan mendorong China untuk bertindak semakin leluasa. Jika Presiden Jokowi ingin membuktikan bahwa hanya ada satu visi dalam pemerintahannya maka inilah waktu yang tepat, untuk memberikan satu arahan yang sama untuk setiap kementerian walaupun konsekuensi adalah ekonomi.