Membongkar Kekeliruan Prabowo dalam Menafsir Pandangan Deng Xiaoping
Peneliti Independen dengan fokus pada kebijakan luar negeri China, kebijakan luar negeri Indonesia, serta isu-isu ekonomi politik.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Gufron Gozali tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSatu tahun kepemimpinan Prabowo diwarnai oleh berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang menimbulkan kekhawatiran publik. Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran belanja kementerian, lembaga, hingga transfer ke daerah dengan total Rp306,69 triliun.
Pemangkasan ini bahkan menyasar kementerian-kementerian yang berperan penting dalam penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan pekerjaan umum. Di saat yang sama, sebagian besar anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Food Estate, Danantara, hingga Sekolah Rakyat.
Program-program ini diklaim bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berlawanan. Penerimaan negara menurun hingga 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, dan jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 63,8 persen atau setara dengan 194 juta jiwa. Survei terhadap para ekonom pun menguatkan tren ini, 47 persen menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk pada era Prabowo, dan hanya 12,5 persen yang menilai membaik.
Lebih jauh, berbagai kebijakan dan program pemerintah kini semakin banyak melibatkan, bahkan dipimpin oleh, kalangan militer. Saat ini terdapat 15 pejabat berlatar belakang militer di jajaran kementerian dan lembaga, termasuk satu perwira aktif. Prabowo juga secara sistematis menempatkan personel militer aktif dalam proyek-proyek strategis seperti Food Estate, Sekolah Rakyat, dan MBG.
Untuk memperluas pengaruh militer di daerah, ia menambah jumlah komando daerah militer (Kodam) menjadi 37 dari sebelumnya hanya 15, serta membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di setiap kabupaten. Batalyon ini ditugaskan membantu program pemerintah di sektor pangan, perikanan, peternakan, hingga kesehatan.
Dalam empat tahun ke depan, direncanakan ada penambahan 359.800 personel Tentara Angkatan Darat. Langkah ini diperkuat dengan revisi Undang-Undang TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki hingga 15 jabatan sipil di pemerintahan atau lembaga negara.
Salah satu landasan ideologis dari berbagai kebijakan tersebut dapat ditelusuri dari kekaguman Prabowo terhadap Deng Xiaoping, arsitek reformasi ekonomi China pada tahun 1978. Dalam sejumlah pernyataan publik maupun dalam bukunya, Prabowo menyebut Deng sebagai salah satu tokoh yang ia kagumi.
Prabowo meyakini keberhasilan Deng mengubah China menjadi kekuatan ekonomi dunia terletak pada penerapan kapitalisme negara (state capitalism) yang berpadu dengan ekonomi komando. Dalam pandangan ini, negara harus menjadi pengendali tunggal arah pembangunan, menentukan apa yang perlu produksi, distribusi, hingga regulasi dengan alasan menjaga kepentingan nasional.
Militer pun ditempatkan bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan ekonomi dan sosial. Di sinilah letak kekeliruannya, Prabowo menafsirkan model Deng secara sempit, seolah kekuatan negara bersumber dari kontrol yang total. Padahal, reformasi yang dilakukan Deng justru bertujuan membatasi dominasi negara dan militer dalam urusan sipil.
Sentralisasi ala Prabowo dan Desentralisasi reformis ala Deng
Deng menyadari bahwa reformasi ekonomi harus dijalankan secara cerdas, cermat, dan terukur. Karena itu, ia menerapkan tiga kebijakan utama. Pertama, melakukan desentralisasi ekonomi agar daerah dan perusahaan milik negara dapat menentukan produksi dan harga sesuai mekanisme pasar.
Kedua, memperkenalkan Household Responsibility System, yang memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, meluncurkan kebijakan Reform and Opening Up dengan membentuk Special Economic Zones (SEZ) di sejumlah kota strategis untuk menarik investasi asing tanpa regulasi yang kaku, sambil memperkuat kemitraan dengan negara-negara Barat dan lembaga seperti Bank Dunia.
Seluruh kebijakan ini terlebih dahulu diuji coba di wilayah seperti Guangdong dan Fujian sebelum diterapkan secara nasional, sebuah langkah yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam perumusan kebijakan publik.
Di sisi lain, Deng juga mereformasi dan memodernisasi militer agar China mampu bersaing dengan kekuatan hegemoni Amerika Serikat sembari mengurangi pengaruh militer pada politik. Pada era Mao, militer berperan sebagai alat kekuasaan rezim, bahkan turut campur dalam urusan sipil seperti pertanian, manufaktur, dan perumusan kebijakan ekonomi situasi yang menyebabkan ketidakprofesionalan dan maraknya korupsi.
Deng kemudian membuat pemisahan yang tegas antara militer dan pemerintahan, militer harus tunduk pada partai, bukan pada rezim. Ia memperkuat struktur organisasi, memangkas tiga juta personel, mereformasi pendidikan militer, dan merancang cetak biru untuk modernisasi teknologi pertahanan. Reformasi ini berhasil mengubah militer China menjadi kekuatan profesional, efisien, dan berorientasi strategis tanpa mencampuri urusan sipil.
Mengapa Model Deng Tidak Bisa Direplikasi oleh Prabowo?
Dari sini, terdapat dua prinsip utama yang sangat bertolak belakang antara pandangan Deng dan Prabowo. Pertama, Deng selalu memastikan setiap kebijakan diuji coba di tingkat lokal sebelum diimplementasikan secara nasional. Sebaliknya, kebijakan Prabowo dijalankan secara terburu-buru dan tanpa uji coba yang memadai, seperti Koperasi Merah Putih, MBG, dan Food Estate, sehingga pelaksanaannya cenderung tidak terarah dan berpotensi menguras anggaran negara.
Kedua, Deng meyakini bahwa militer yang kuat harus profesional, yakni tidak terlibat dalam urusan sipil. Prabowo justru berpandangan sebaliknya: bahwa birokrasi sipil terlalu lamban dan tidak efisien, sehingga peran militer dianggap lebih tepat untuk menggerakkan program-program pemerintah.
Reformasi ekonomi dan militer yang dilakukan Deng Xiaoping menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara tidak dibangun melalui sentralisasi kekuasaan atau militerisasi pemerintahan, melainkan melalui keberanian mengambil langkah eksperimental yang berbasis riset dan uji coba di tingkat lokal.
Prabowo seharusnya belajar dari pendekatan ini, kebijakan publik yang efektif menuntut partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi dari pusat kekuasaan. Jika arah kebijakan yang ditempuh Prabowo terus bertumpu pada kontrol militer dan pengambilan keputusan yang tertutup, maka yang akan lahir bukanlah negara kuat seperti China pascareformasi, melainkan negara yang kembali tersandera oleh pola lama seperti Orde Baru (ORBA) di mana kekuasaan mengalahkan pengetahuan, dan ideologi menggantikan rasionalitas kebijakan.