Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Tidak Terasa?

Warga membeli kerupuk kulit di Pasar Induk MAJT-MAS, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/2/2026). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Di tengah krisis ekonomi global dan situasi geopolitik yang masih tidak kondusif, Indonesia menorehkan tinta pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G-20. Pertumbuhan ekonomi negeri ini kuartal I Tahun 2026 mencapai 5,61 persen (year on year) melampaui pertumbuhan China yang sebesar 5 persen. Sementara Amerika Serikat tumbuh hanya 2,7 persen, Uni Eropa naik 0,8 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen.

Tingginya pertumbuhan ekonomi ini malah mengundang pro kontra di dalam negeri. Ada yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak didasarkan pada kondisi ekonomi yang fundamental. Apalagi, sejumlah indikator makro menunjukkan kinerja kurang baik. Kurs rupiah cenderung terus melemah dan sudah melampaui Rp17.000 per dolar AS, dan utang pemerintah membengkak menjadi yang mencapai Rp 9.920 triliun (per akhir April 2026). Di sisi lain, target pajak pun tidak tercapai. Di luar soal moneter dan fiskal, tingkat pengangguran terbuka masih 7,24 juta orang atau 4,68 persen (data Februari 2026), walaupun jumlahnya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka menganggap pertumbuhan ekonomi “tidak terasa”.

Kalangan yang pro pemerintah berpendapat lain. Mereka meyakini kebijakan pemerintah dan indikator fundamental ekonomi nasional sangat baik. Semua dalam kendali dan dalam batas-batas aman. Memang, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 ditopang salah satunya faktor konsumsi. Pengeluaran peningkatan Konsumsi Pemerintah naik +21,81%, Konsumsi Rumah Tangga (+5,52%), dan Investasi (+5,96%). Peningkatan mobilitas masyarakat, kenaikan transaksi perdagangan, pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata, peningkatan produksi industri pengolahan, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengapa Dianggap Tidak Terasa?

Bila melihat distribusi pertumbuhan, merujuk data BPS, hampir semua sektor tumbuh. Kecuali, sektor pertambangan yang terkontraksi (-2,14%) dan pengadaan listrik dan gas (-0,99%). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum (+13,14%), transportasi dan pergudangan (+8,04), kesehatan (+7,62), infokom (+7,14), perdagangan (+6,26%), administrasi pemerintahan (+6,45% ), perdagangan (+6,26%), dan jasa lainnya (+9.91%). Industri pengolahan, pertanian, real estate, pendidikan, juga tumbuh signifikan.

Tapi, mengapa “tidak terasa”? Ada pergeseran yang merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Bila dalam beberapa decade ini yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya sebagian kecil orang yang menikmatinya. Mereka yang memiliki banyak usaha, pabrik, perbankan, dan lainnya. Kelompok masyarakat yang selama ini selalu menikmati pertumbuhan ekonomi secara langsung dan menguasai sebagian besar kue ekonomi nasional. Namun, bagi masyarakat bawah yang selama ini “tidak menikmati” pertumbuhan ekonomi, kali ini merasakan manfaatnya dan lebih berarti.

Coba, datang ke desa-desa dan berdialog dengan petani, khususnya petani padi, jagung, hortikultura, dan sawit. Mereka merasakan peningkatan kesejahteraannya dalam setahun terakhir. Satu kebijakan saja yang berdampak besar terhadap pendapatan petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) padi sebesar Rp 6.500,- per kilogram dan HPP jagung panen Rp 5.500,- per kilogram berdampak nyata pada pendapatan petani. Realita di lapangan, harga beli tengkulak saat ini jauh lebih mahal dari HPP pemerintah yang menjadi patokan harga pembelian Bulog. Saat ini kisaran harga Gabah Kering Panen (GKP) di mencapai di atas Rp 7.000 per kilogram, bahkan ada yang menyentuh Rp. 8000 per kg GKP.

Program Presiden Prabowo yang merujuk pada visi misi Asta Cita, telah menggeser perputaran uang yang semula hanya di kota-kota besar, kini bermigrasi ke desa-desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendongkrak pertumbuhan ekonomi signifikan pada sektor konsumsi makan dan minum. Bila pada kuartal I 2025 Dapur MBG baru 900 unit, maka pada kuartal I 2026 mencapai 26.066 unit dapur (naik 2.800% YoY), melayani 60 juta porsi makanan bergizi setiap hari, dan menyerap lapangan kerja 1,3 juta orang.

Program pembangunan fisik menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dengan dibangunnya 30.000 gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih, 35 Kampung Nelayan Merah Putih, 4 sekolah Garuda Baru, dan 93 Sekolah Rakyat. Belanja pemerintah mengalami peningkatan menjadi Rp 815 triliun.

Investasi besar Danantara mendorong pertumbuhan dengan membangun 13 proyek hilirisasi dengan investasi 7 miliar dolar AS (sekitar Rp 120 triliun) dan menyerap lapangan kerja 6.000 orang. Sedangkan investasi swasta dan pemerintah tumbuh 7 persen secara tahunan, bila pada kuartal I 2025 realisasi investasi Rp 465 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 573.027, kuartal I 2026 realisasi investasi sebesar Rp 498 triliun (=7% YoY) menciptakan lapangan kerja 706.569 orang.

Shifting Ekonomi Struktural

Kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang mengusung Asta Cita telah mengubah tatanan perekonomian nasional yang semula hanya berputar pada sebagian kelompok orang terdistribusi ke masyarakat lebih luas. Sejumlah kebijakannya, mulai dari efisiensi anggaran negara, penegakan hukum dan penyitaan aset-aset perkebunan dan pertambangan illegal, serta membuka akses seluas-luasnya bagi ekonomi rakyat memiliki kesempatan berusaha di semua sektor mendorong pergeseran ekonomi, bahkan “perpindahan” penguasaan kue ekonomi yang semula hanya dinikmati orang-orang kaya kepada masyarakat lebih luas, khususnya di pedesaan. Kondisi ini disebut shifting ekonomi.

Shifting ekonomi (economic shifting atau economic transformation) adalah proses pergeseran struktur ekonomi dari pola lama menuju pola ekonomi baru yang dianggap lebih produktif, efisien, modern, dan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, istilah ini sering dikaitkan dengan: transformasi struktural ekonomi, perubahan pusat pertumbuhan, perubahan sektor dominan, perubahan pola produksi dan konsumsi, perubahan teknologi dan tenaga kerja. Secara umum, shifting ekonomi menggambarkan perubahan fundamental pada sumber utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Simon Kuznets (1971) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi modern selalu disertai: perpindahan tenaga kerja, perubahan struktur produksi, perubahan kontribusi sektor ekonomi. Menurut Kuznets dalam Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure, ekonomi awalnya didominasi pertanian, kemudian bergeser ke industri, lalu menuju sektor jasa dan teknologi.

Arthur Lewis dalam Economic Development with Unlimited Supplies of Labour (1954) menjelaskan shifting ekonomi melalui model: dua sector economy. Ekonomi tradisional (pertanian desa) akan bergeser menuju ekonomi modern (industri dan perkotaan). Transformasi ini terjadi ketika: produktivitas meningkat, investasi bertambah, surplus tenaga kerja berpindah ke sektor modern.

Prabowo sedang melakukan perubahan struktural ekonomi itu, shifting ekonomi. Beberapa kebijakan dan program yang sangat mendasar adalah kebijakan hilirisasi. Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam selama ini hanya menjadi berbasis komoditas diubah orientasinya ke produk nilai tambah melalui hilirisasi industri. Di antaranya, nikel, baterai electric vehicle (EV), industri pengolahan mineral.

Pergeseran struktural terjadi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Penggunaan sistem pembayaran nasional QRIS yang dimotori Bank Indonesia sudah mendunia, menembus negara-negara di Asia sampai ke China. Ini merupakan teknologi keuangan terbesar yang menjadi ikon shifting ekonomi nasional yang semua tergantung pada sistem pembayaran asing. Begitu juga berkembangnya perbankan digital, teknologi finansial (fintek), UMKM Digital, dan e-commerce telah melahirkan pola baru ekonomi Indonesia.

Shifting ekonomi juga terjadi pada kebijakan pembangunan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan (dari Urban-Centric ke Village Economy), melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih, ketahanan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desa menjadi pusat produksi, pasar baru, ekosistem rantai pasok, dan basis konsumsi nasional.

Perputaran Ekonomi Desa

Prabowo mengoreksi kebijakan ekonomi nasional selama ini yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa mengedepankan pemerataan ekonomi. Konsep trickle down effect gagal. Menyerahkan ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar hanya akan melahirkan kesenjangan semakin lebar. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengembalikan tatanan ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Prabowo sedang mengimplementasikan pemikiran ayahnya, Begawan ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Beliau berprinsip negara harus berperan aktif dalam ekonomi. Menurutnya, negara harus hadir, pemerintah harus memimpin pembangunan, sektor strategis perlu diarahkan negara. Konsep ini dikenal sebagai Developmental State.

Peran negara, menurut Soemitro, membangun infrastruktur, melindungi industri nasional,

mengembangkan SDM, mengatur perdagangan, mendorong investasi. Di mata Soemitro, pembangunan harus menciptakan kelas pengusaha nasional. Melahirkan dan memperkuat pengusaha-pengusaha pribumi agar ekonomi tidak dikuasai asing. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian penting yang menguasai sektor ekonomi strategis. Dan peluang usaha dibuka lebar bagi tumbuhnya ekonomi rakyat di pedesaan.

Kini, ekonomi yang berorientasi pada ekonomi rakyat tengah diwujudkan. Tidak gampang dan banyak tantangannya. Dalam transformasi yang sedang berjalan ini, tentu ada sebagian yang terdampak dan merasa kurang diuntungkan, namun mayoritas masyarakat Indonesia merasakan manfaatnya. Arus baru ekonomi Prabowo dapat merealisasikan keadilan ekonomi, mempersempit kesenjangan, menuju terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera.*