Dari Protes ke Platform: Cerita Taiwan Menjawab Krisis Demokrasi
Tulisan dari Gusti Ayu Putu Indira Maha Rani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah krisis kepercayaan terhadap demokrasi, muncul pertanyaan: apakah demokrasi hari ini masih relevan? atau justru hanya sebatas datang ke TPS dengan membawa suara yang kita tidak tahu akan berakhir di mana. Di Taiwan, pemerintah menjawab keresahan ini dengan membuat sebuah platform digital bernama vTaiwan, sebuah ruang daring yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan bersama.
Melihat situasi saat ini, banyak negara sedang berjuang menghadapi kemunduran kualitas demokrasi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi, meskipun tidak terjadi kudeta dan pembatalan pemilu. Seorang akademisi dan pakar politik Amerika Serikat, Joseph Bessette (1980) menyatakan bahwa demokrasi harus menyediakan ruang deliberasi yang membuka kesempatan bagi warga untuk bertukar argumen secara setara dan rasional. Akan tetapi, dalam praktiknya partisipasi sering berhenti sampai di kotak suara saja. Inilah yang menggambarkan situasi di Taiwan pada 2014, ketika mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes kepada parlemen yang menyetujui perjanjian dagang dengan Tiongkok secara tertutup. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Sunflower Movement. Protes ini kemudian menjadi titik balik yang mendorong lahirnya vTaiwan sebagai platform deliberatif, sehingga terbentuklah ruang diskusi antara pemerintah dan masyarakat.
Bagaimana Cara Kerja vTaiwan?
Platform vTaiwan memiliki empat tahapan deliberasi, yaitu proposal stage, opinion stage, reflection stage, dan legislation stage. Pada tahapan proposal stage, masyarakat akan mengajukan isu atau topik yang penting untuk dibahas, namun tidak otomatis diproses. Artinya, harus ada kementerian terkait yang bersedia menjadi competent authority atau yang akan memproses diskusi hingga menjadi kebijakan resmi. Tahapan kedua, yaitu opinion stage masyarakat akan dipetakan berdasarkan pernyataan yang disampaikan pada vTaiwan dengan bantuan Pol.is. Tujuannya untuk menemukan titik temu (rough consensus), sehingga akan terlihat suara terbanyak dari hasil diskusi. Tahapan ketiga, reflection stage mengajak masyarakat untuk mendiskusikan hasil pemetaan opini dengan pemerintah. Uniknya, bagi masyarakat yang tidak hadir secara luring, tetap bisa ikut berpartisipasi melalui live chat (daring). Tahapan terakhir, yaitu legislation stage yang merupakan sebuah hasil berupa kebijakan baru atau revisi kebijakan. Keberhasilan platform ini terlihat ketika isu UberX dimasukkan ke dalam vTaiwan. Ada ribuan masyarakat yang berpartisipasi dan mengikuti seluruh tahapan vTaiwan. Ini membuktikan efektivitas sistem kerja vTaiwan sebagai new form of participation.
Di Tangga Partisipasi, Taiwan Sudah Naik Level
Sherry Arnstein dalam A Ladder of Citizen Participation (1969) menyebutkan bahwa terdapat delapan tangga partisipasi warga. Model ini menggambarkan partisipasi sebagai spektrum kekuasaan yang diberikan kepada warga, dari tingkat non-participation (manipulasi, terapi), tokenism (informasi, konsultasi, penenangan), hingga citizen power (kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kontrol warga). Banyak negara cenderung berhenti di tangga tingkat empat, yaitu konsultasi. Situasi ini ketika masyarakat diminta untuk memberikan opini, namun tidak ada jaminan bahwa masukan tersebut diterima atau diterapkan. Dalam kasus UberX yang menjadi salah satu keberhasilan terbesar vTaiwan, dapat dikatakan bahwa melalui platform ini, Taiwan sudah mencapai tingkatan partnership (kemitraan) karena warga, pemerintah, dan sektor swasta memiliki ruang untuk menyusun kebijakan bersama.
Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia?
Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam demokrasi digital. Akan tetapi, beberapa ruang partisipasi warga masih bersifat simbolik. Melirik keberhasilan Taiwan, vTaiwan kemudian menawarkan inspirasi dalam menjadikan teknologi sebagai jembatan antara warga dan negara, namun dengan catatan terdapat komitmen politik dan mekanisme yang adil. Jurgen Habermas (1996) dalam tulisannya menyatakan bahwa legitimasi kebijakan lahir dari ruang publik yang didominasi, tempat argumen rasional yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, vTaiwan merupakan wujud nyata dari hal tersebut. vTaiwan bukan hanya platform teknologi, melainkan laboratorium demokrasi di masa depan.