Pemekaran Sumbawa: Krisis Legitimasi dan Keadilan Pembangunan

sumber: generasi AI

Isu pemekaran Pulau Sumbawa kembali ramai dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Meski bukan hal baru, suara ini semakin menguat karena masyarakat merasa pembangunan di NTB tidak berjalan seimbang. Sebagai mahasiswa asal Bima yang sekarang kuliah di Mataram, saya bisa melihat langsung dua sisi realitas ini: satu sisi NTB yang maju dan terkonsentrasi di Lombok, dan sisi lainnya yang masih berjuang mengejar ketertinggalan.

Kalau mengikuti berita dan percakapan warga, ada beberapa hal yang paling sering disoroti. Pertama, ketimpangan infrastruktur. Jalan lintas di Sumbawa dan Bima masih banyak yang rusak atau tambal-sulam. Bandara dan pelabuhan ada, tapi belum sepenuhnya meningkatkan mobilitas ekonomi seperti yang diharapkan. Di Lombok, perkembangan pariwisata dan pembangunan besar-besaran setelah MotoGP dan KEK Mandalika membuat masyarakat Sumbawa merasa perhatian provinsi lebih condong ke satu wilayah. Pandangan ini juga terlihat dalam pemberitaan yang menyoroti pernyataan Gubernur NTB soal perlunya pemerataan pembangunan.

Sumber: NuansaNTB, Pernyataan gubernur NTB tentang pemerataan pembangunan

Kedua, akses layanan publik. Rumah sakit besar, universitas, dan fasilitas administrasi sebagian besar berada di Lombok. Akibatnya, warga dari Sumbawa sering harus menyeberang jika membutuhkan layanan tertentu. Buat orang luar, mungkin ini dianggap hal biasa, tapi bagi kami yang berasal dari timur NTB, ini bukan hal sepele. Biaya perjalanan saja bisa menguras tabungan. Ini yang membuat banyak masyarakat merasa pemerintah tidak memikirkan jarak geografis yang luas.

Ketiga, representasi politik yang dianggap kurang kuat. Meskipun ada anggota DPRD dari pulau Sumbawa, masyarakat tetap merasa suaranya kurang didengar. Apalagi beberapa kebijakan provinsi dianggap tidak menyentuh akar persoalan di daerah-daerah seperti Dompu dan Bima. Ketika perasaan “tidak dianggap” ini terus berulang, wajar saja isu pemekaran muncul sebagai bentuk protes politik.

Kalau dilihat dari sudut komunikasi politik, situasi ini menunjukkan adanya gangguan serius dalam hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah mungkin merasa sudah bekerja sesuai prosedur, tetapi masyarakat menilai hasilnya tidak mereka rasakan. Di titik inilah muncul yang disebut krisis legitimasi: bukan karena masyarakat benci pemerintah, tetapi karena mereka tidak melihat perubahan sesuai janji.

Saya pribadi merasakan perbedaan itu setiap kali pulang kampung. Dari bandara Lombok, jalanan mulus. Banyak proyek baru, kawasan ekonomi juga hidup. Tapi ketika saya tiba di Bima, suasananya berbeda. Ada perbaikan, memang, tapi ritmenya jauh lebih lambat. Rasanya seperti dua provinsi dalam satu provinsi yang sama. Perasaan ini bukan hanya saya sendiri yang rasakan; banyak teman satu daerah mengatakan hal yang sama.

Namun, saya juga sadar bahwa pemekaran provinsi bukan solusi mudah. Ada syarat administratif yang tidak sedikit, anggaran baru, sampai risiko munculnya masalah birokrasi. Tapi masalahnya bukan sekadar soal bisa atau tidak bisa dimekarkan. Lebih penting dari itu, apakah pemerintah mau melihat aspirasi ini sebagai sinyal bahwa ada masalah serius yang perlu dibenahi?

Yang masyarakat minta bukan sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin diperlakukan setara. Ingin merasakan pembangunan yang adil, bukan sekadar menjadi penonton dari kemajuan wilayah lain. Selama pemerintah provinsi tidak mau membuka komunikasi yang jujur dan menjelaskan peta pembangunan secara transparan, suara pemekaran ini akan tetap muncul, bahkan mungkin semakin besar.

Menurut saya, langkah terbaik bagi pemerintah adalah segera menunjukkan perubahan nyata. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Perjalanan panjang pun dimulai dari langkah awal: perbaikan jalan strategis, pembukaan layanan publik baru di Sumbawa, dan memberikan ruang dialog yang rutin dan terbuka antara pemerintah provinsi dengan tokoh masyarakat. Kalau ini dilakukan, masyarakat akan percaya bahwa aspirasi mereka tidak diabaikan.

Akhirnya, isu pemekaran ini bukan hanya soal administrasi wilayah. Ini adalah refleksi dari rasa kecewa yang sudah terlalu lama dipendam. Dan sebagai mahasiswa dari Bima yang setiap hari melihat perbedaan antara kampung halaman dan pusat provinsi, saya merasa wajar jika masyarakat menuntut keadilan. Pemekaran bisa saja menjadi solusi, tapi memperbaiki pembangunan dan komunikasi politik jauh lebih penting sebelum semuanya terlanjur menjadi jurang yang sulit dijembatani.