Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Konten dari Pengguna
Pajak Karbon : Apa itu? Bagaimana Penerapan dan Dampaknya Bagi Kita?
29 Januari 2025 13:03 WIB
·
waktu baca 6 menitTulisan dari HABIB NUR ELFADZILAH tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Tidak dapat dipungkiri bahwa bumi semakin tua kita pun sudah mulai bisa merasakan perubahan dan efeknya secara kasat mata, contoh yang mudah kita rasakan adalah perubahan iklim yang semakin tidak bisa ditebak. Ketika dampak iklim yang mulai bisa dirasakan, pertanyaan besar yang muncul dari dalam diri manusia adalah “Bagaimana kita bisa menjaga bumi agar tetap dapat ditempati?” lalu pemikiran-pemikiran itu muncul dari kesadaran manusia itu sendiri untuk menjaga lingkungan, sehingga pajak karbon muncul dengan harapan untuk mengurangi emisi karbon yang dapat memperparah kerusakan bumi kita.
ADVERTISEMENT
Pajak karbon adalah langkah konkret untuk mengurangi polusi dan memperbaiki lingkungan. Walaupun pajak karbon merupakan alat yang efektif untuk mengurangi emisi karbon dan sangat baik dalam keberlangsungan lingkungan, serta pajak karbon juga berdampak pada perekonomian sebuah wilayah yang menerapkan pajak tersebut. Sebelum kita beranjak lebih jauh untuk membahas pajak karbon sebelumnya “Apa itu pajak karbon?”
Apa Itu Pajak Karbon?
Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan kepada suatu hal yang menghasilkan emisi karbon, emisi karbon adalah pelepasan gas karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer yang berpotensi membahayakan manusia. Emisi karbon bisa disebabkan oleh proses alam ataupun aktivitas manusia, contoh emisi karbon seperti bahan bakar fosil dan karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik, serta yang paling mudah dijumpai adalah emisi karbon dari kendaraan bermotor.
ADVERTISEMENT
Adanya pajak karbon karena untuk mengurangi emisi karbon agar dapat memperkecil dampak negatif yang akan terjadi pada bumi kita dan mendorong manusia agar beralih ke penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Di Indonesia, pemerintah telah mengatur kebijakan pajak karbon sebagai instrumen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 yang diundangkan dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 sebagai bukti komitmen penuh pemerintah indonesia dalam upaya menurunkan emisi karbon yang dibuat melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Swedia, sebagai negara pertama yang menerapkan pajak karbon sejak 1990, telah berhasil menurunkan emisi karbon hingga 27%. Keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk merealisasikan kebijakan serupa secara efektif.
Manfaat Pajak Karbon
Penerapan pajak karbon tergolong sangat vital untuk kelangsungan hidup dunia, karena memiliki berbagai dampak positif yang dihasilkan dari manfaat penerapan pajak karbon. Pada dasarnya pajak karbon adalah implementasi dari kebijakan yang dirancang untuk mengurangi emisi karbon dengan memberikan tarif atas eksternalitas negatif itu, sehingga dapat menekan emisi karbon agar tidak semakin tinggi.
ADVERTISEMENT
Pajak karbon secara perlahan juga akan mendorong kita untuk melakukan perubahan penggunaan energi ke sumber energi yang lebih bersih sehingga selain efektif mengurangi polutan akibat penggunaan energi yang berbahaya juga akan meningkatkan efisiensi energi tak terbarukan karena peralihan energi tersebut. Sumber-sumber energi seperti batu bara, minyak bumi akan mengalami penurunan penggunaan karena adanya pajak karbon.
Pajak karbon juga turut andil dalam meningkatkan inovasi teknologi di dunia, karena dengan adanya pengenaan pajak karbon perusahaan akan lebih terdorong untuk mengembangkan teknologi yang rendah karbon untuk mengurangi biaya pajaknya yang akan berdampak pada biaya operasional perusahaan. Contohnya dengan mengembangkan green technology yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif dengan mengurangi emisi karbon dan mengurangi biaya energi dan operasional perusahaan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia
Di Indonesia pada tahun 2021 mulai dicanangkan pengenaan pajak karbon melalui penetapan UU HPP dengan pajak karbon sebagai instrumen didalamnya. Pada tahun yang sama, dilakukan juga pengembangan mekanisme teknis dan evaluasi untuk penerapan pengenaan pajak karbon ini. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kebijakan sebelum diimplementasikan kedepannya.
Sebelum diterapkan, pemerintah melakukan sinkronisasi antara kedua metode pengenaan pajak karbon yaitu cap & trade dan cap & tax. Cap & trade dan cap & tax adalah dua skema yang berkesinambungan, dimana pemerintah menerapkan batas maksimal atau cap untuk emisi, dan perusahaan yang tergolong over emission harus membeli izin emisi perusahaan yang memiliki emisi dibawah batas atau trade. Namun, jika hal itu tidak terjadi maka kelebihan atas emisi karbon dari perusahaan akan dikenakan pajak atau tax atas kelebihan tersebut.
Pajak ini mulai diterapkan pada tahun 2022, saat itu pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan penetapan cap pada sektor PLTU Batubara, setelah itu mulailah diterapkannya pajak karbon dengan metode cap & tax secara terbatas untuk PLTU Batubara dengan tarif Rp. 30.000/tCO2e. Evaluasi tarif juga dilakukan mengacu pada harga karbon pasar di pasar karbon. Pada tahun 2025, tahap perluasan sektor untuk kedua skema yang ada, cap & trade dan cap & tax mulai dilakukan secara bertahan yang akan disesuaikan kesiapan sektor sektor terkait.
ADVERTISEMENT
Efek Pengenaan Pajak Karbon
Berbagai dampak akan muncul seiring penerapan kebijakan pajak karbon, tidak hanya akan berdampak pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi sektor perekonomian negara. Pajak karbon biasanya dikenakan pada sektor yang menghasilkan emisi karbon, seperti transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Hal ini berpotensi akan meningkatkan harga kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, seperti listrik, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya.
Masyarakat sebagai konsumen akhir secara tidak langsung akan terdampak dari penerapan pajak karbon, karena dengan adanya pengenaan pajak untuk emisi karbon, hal ini akan meningkatkan tagihan pajak perusahaan yang akhirnya berpengaruh terhadap meningkatnya biaya produksi yang seringkali dibebankan kepada konsumen akhir yakni masyarakat dalam bentuk kenaikan harga yang lebih tinggi. Fenomena ini otomatis akan semakin memperburuk situasi masyarakat yang berpenghasilan rendah karena beban ekonomi bertambah besar. Jika sudah seperti ini, kesenjangan akan menjadi lebih parah dan bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang akan terhambat.
ADVERTISEMENT
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah bisa melakukan pemberian insentif dan subsidi dengan menggunakan pendapatan dari kebijakan pengenaan pajak karbon. Subsidi bisa dilakukan secara fleksibel dengan cara memberikan subsidi terhadap barang yang terdampak oleh pajak karbon atau memberikan bantuan secara langsung ditujukan kepada masyarakat dengan penghasilan rendah yang bertujuan untuk mengurangi angka kesenjangan yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Pemberian subsidi untuk energi terbarukan juga penting untuk mendorong konsumen dalam mencari alternatif ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Dalam jangka panjang juga menyebabkan pola konsumsi dari masyarakat akan mengalami perubahan.
Dengan menerapkan kebijakan pajak karbon yang efektif, Indonesia tidak hanya bisa mencapai target emisi nol bersih, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Namun juga harus memperhatikan kondisi ekonomi yang akan dihasilkannya, untuk menghindari gejolak ekonomi negara Indonesia.
ADVERTISEMENT
(Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap dari pihak manapun)
Habib Nur Elfadzilah, Mahasiswa Manajemen Keuangan Negara STAN