Populisme Teknokratik

Ilustrasi populisme melahirkan pemimpin yang tampak hitam putih, dielu-elukan tapi tanpa didukung kekuatan teknokratik yang kuat (dibuat dengan Grok AI)

Gelombang kemenangan pemimpin populis di berbagai negara kerap dibaca sebagai anomali demokrasi. Namun jika ditelisik lebih dalam, populisme justru lahir sebagai anak kandung dari demokrasi itu sendiri—terutama demokrasi yang kehilangan daya representasi kelembagaannya. Demokrasi yang berjalan prosedural, rutin, dan legal, tetapi makin jauh dari aspirasi riil warga di lapisan bawah.

Demokrasi modern telah direduksi menjadi pesta berkala, rakyat dipanggil ke bilik suara, setelah itu kekuasaan kembali berputar di lingkar elite. Aspirasi publik tersedot ke dalam sistem yang kaku, sulit ditembus, dan tidak responsif. Dalam ruang hampa inilah populisme menemukan momentumnya—sebagai antitesis dari demokrasi yang terasa elitis dan jauh dari kehidupan sehari-hari warga.

Skandal Populisme dan Pembajakan Demokrasi Digital

Populisme bekerja dengan cara yang sederhana namun efektif meminjam istilah Laclau dan Mouffe (1985) untuk membangun empty signifier—penanda kosong yang lentur, mudah diisi berbagai harapan, kekecewaan, dan imajinasi kolektif. Slogan seperti “American First” atau “Indonesia Maju” tidak pernah benar-benar menjelaskan arah politik dan kebijakan secara konkret, tetapi cukup kuat untuk memobilisasi emosi politik massa.

Di era digital, strategi ini menemukan medium paling suburnya. Politik tidak lagi dibangun atas basis ideologi atau kesadaran kelas, melainkan simpati emosional yang difasilitasi oleh media sosial. Algoritma platform digital bekerja berdasarkan preferensi pengguna, bukan kebenaran atau kepentingan publik. Apa yang disukai akan diperbanyak, apa yang ditolak akan disingkirkan.

Akibatnya, media sosial menjadi sumber informasi sekaligus sumber kerancuan berpikir. Algoritma mengeksploitasi kecenderungan awal pengguna dan mengubahnya menjadi model biner: jika menyukai “X”, maka harus menolak “Y”. Ruang deliberasi menyempit, nalar digantikan afeksi, dan politik berubah menjadi kompetisi emosi.

Dalam ruang digital berbasis algoritma, rasionalitas kolektif tergeser oleh emosionalitas massal. Semua kelas—bawah, menengah, hingga atas—terpapar mekanisme yang sama, kecuali mereka yang memiliki jejaring sosial nyata yang kuat dan berlapis, memungkinkan proses konfirmasi berlapis dan sudut pandang yang lebih objektif. Ironisnya, bahkan rezim non-demokratis atau hasil kudeta militer di beberapa negara Sahara, seperti Ibrahim Tarore di Burkina Faso pun ikut mengadopsi logika algoritmik ini untuk membangun legitimasi dan glorifikasi atas populisme kekuasaannya.

Kegagalan atau Keberuntungan Partai Politik?

Di tengah arus populisme digital, partai politik sering dituding sebagai aktor utama kegagalan demokrasi. Prof. Mahfud MD pernah menyatakan bahwa satu-satunya lembaga demokrasi yang tidak dibangun secara demokratis, namun berdampak luas ke seluruh sistem kenegaraan adalah partai politik.

Reformasi 1998 membuka jalan besar bagi demokratisasi: pemilu bebas, adil, dan kompetitif; amandemen UUD 1945; penguatan checks and balances antar lembaga negara serta pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan berbagai badan pengawas lainnya. Hak-hak sipil warga negara diperluas dan dijamin secara konstitusional.

Namun mayoritas partai politik nyaris tak tersentuh reformasi internal. Ia hanya diposisikan sebagai peserta pemilu, pengusung calon eksekutif, dan pengendali legislasi. Dalam ruang sempit antara demokrasi dan oligarki, partai bermanuver lihai: mengartikulasikan kepentingan baik melalui arus massa, organisasi sosial, atau memilih basis floating mass yang mudah digerakkan secara pragmatis.

Figur-figur populer di akar rumput menjelma menjadi political champions melalui kendaraan partai. Tetapi partai itu sendiri tetap menjadi institusi eksklusif, sering kali dikuasai segelintir elite lama atau aktor yang mendapat momentum di awal transisi demokrasi dengan memanfaatkan sumber daya lama yang terfragmentasi.

Partai menguasai hak prerogatif legislasi dan penganggaran. Presiden dipilih rakyat, tetapi dicalonkan partai. Biaya pemilu yang mahal menjadi arena perjumpaan taktis antara partai dan oligarki. Pada akhirnya, pemilu bukan sekadar kontestasi ide, melainkan adu pengaruh di kalangan elite, jaringan massa, dan kekuatan logistik. Kekurangan salah satu dari tiga elemen ini hampir pasti berujung kekalahan.

Di sinilah letak “keberuntungan” partai politik. Siapa pun presidennya membutuhkan koalisi besar, sebisa mungkin tanpa oposisi efektif. Partai menjadi alat tawar strategis: sekecil apa pun kursinya di parlemen, ia tetap diperhitungkan. Akses pada anggaran dan program menjadi sumber daya berkelanjutan untuk merawat konstituen.

Titik Balik Populisme

Selama demokrasi tetap dipilih, prinsip one man, one vote tak tergantikan. Tak ada kompromi: terdidik atau tidak, kaya atau miskin, suara setiap warga tetap satu. Demokrasi liberal memberi ruang bagi kekuatan dominan yang cair, meski seringkali tanpa kesadaran penuh dari pemilihnya.

Banyak warga, termasuk kelas menengah, merasa berpolitik atau masuk partai bukan pilihan menarik. Partai ibarat rumah tanpa pintu dan jendela: hanya bisa dimasuki jika “ditarik dari dalam” atau menemukan celah rahasia yang belum tentu ada. Sistem kaderisasi relatif lemah, party ID masih rendah, dan organisasi lebih bersifat personal daripada institusional. Akibatnya, pemilu tidak disiapkan untuk memenangkan ide, melainkan popularitas. Ide harus disederhanakan, figuritas dibangun, eksistensi dirawat, dan logistik didistribusikan.

Titik balik populisme hanya mungkin melalui gerakan kewargaan—kekuatan kolektif yang berangkat dari realitas hidup masyarakat. Pelajaran dari demokrasi Amerika mampu melahirkan Donald Trump, tetapi juga memberi ruang bagi figur seperti Zohran Mamdani di jantung New York.

Populisme harus dibarengi ide-ide praktis yang rasional, bukan sekadar bombastis, karena banyak pemimpin populis nyatanya gagal tanpa dukungan teknokrasi kuat. Di sinilah peran kaum teknokrat menjadi krusial: menjelma sebagai citizen educator, membangun jembatan antara kebijakan yang tidak hanya rasional dan terstruktur rapi tapi juga membawa imajinasi yang melekat bagi masyarakat banyak. Menyentuh isu-isu akar rumput, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sampah dan lingkungan, pekerjaan, jaminan pensiun, hingga perlindungan anak, yang harus menjadi bahasa bersama.

Saya menyebutnya populisme teknokratis: populisme yang bersandar pada kekuatan teknokrasi dalam membenahi institusi, dikelola secara kolektif, dan berani masuk ke arena politik praktis. Meminjam istilah Prof Cornelis Lay, “diperlukan eksistensi kaum intelektual yang keluar masuk kekuasaan dengan visi kemanusiaan, tanpa merubah idealismenya”.

Konsekuensinya jelas—teknokrat harus bersimpul dengan kekuatan politik berbasis nilai, mengelola populisme dan jejaring akar rumput, dan sesekali mengorganisir logistik kolektif dari warga, sembari mengawal implementasi kebijakan secara kreatif dan efektif.

Dalam pertarungan ruang demokrasi populisme, satu hal perlu disadari, rakyat seringkali tidak kapok dibohongi berulangkali. Namun mereka terus akan menerima “setiap harapan baru” yang membawakan perasaannya dalam kontestasi, dan populisme bergantung pada imajinasi harapan itu