Ke Mana Uang Pajak Kita Pergi?
Saat ini saya bekerja sebagai guru di Pondok Pesantren Daarul rahman dan juga sebagai seorang mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Haikal Ramadhan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika membayar pajak, mungkin sebagian dari kita pernah bertanya: sebenarnya uang yang kita bayarkan itu pergi ke mana?
Pertanyaan tersebut cukup sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang kemudian masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari APBN inilah pemerintah membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik.
Dengan kata lain, uang pajak tidak disimpan begitu saja oleh pemerintah. Pajak dikumpulkan, kemudian dialokasikan kembali melalui berbagai program dan belanja negara.
Pajak menjadi tulang punggung pendapatan negara
Besarnya peran pajak dapat dilihat dari struktur APBN Indonesia. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka tersebut merupakan bagian terbesar dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai Rp2.693,7 triliun.
Realisasinya pun cukup besar. Hingga 30 Juni 2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun atau sekitar 43,9 persen dari target setahun. Angka tersebut tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, total pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun.
Angka triliunan rupiah tersebut mungkin sulit dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada dasarnya angka tersebut berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat: orang bekerja dan membayar pajak penghasilan, perusahaan membayar pajak, konsumen membayar pajak melalui transaksi tertentu, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya menghasilkan penerimaan bagi negara.
Karena itu, ketika berbicara mengenai pajak, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai hubungan antara masyarakat dan negara.
Lalu, uang pajak digunakan untuk apa?
Salah satu cara paling mudah memahami penggunaan pajak adalah dengan melihat APBN sebagai anggaran bersama yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Dalam APBN 2025, misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, BOS, pembangunan dan renovasi sekolah, hingga program lainnya di bidang pendidikan.
Selain pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp400,3 triliun untuk infrastruktur, dan Rp197,8 triliun untuk kesehatan.
Artinya, manfaat pajak tidak selalu datang dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada orang yang membayar pajak.
Seorang pekerja mungkin tidak menerima uang tunai dari pajak yang dibayarkannya. Namun, anaknya dapat menerima bantuan pendidikan. Keluarganya dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat di daerahnya dapat menikmati pembangunan jalan dan fasilitas umum. Kelompok masyarakat yang membutuhkan juga dapat memperoleh bantuan melalui program perlindungan sosial.
Di sinilah pajak memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar sumber penerimaan negara.
Pajak yang kita bayar tidak selalu kembali kepada kita secara langsung
Menurut saya, salah satu kesalahpahaman mengenai pajak adalah anggapan bahwa manfaat pajak harus diterima secara langsung oleh orang yang membayarnya.
Padahal, konsep ekonomi publik justru tidak bekerja seperti itu.
Pajak dikumpulkan secara bersama-sama, kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Karena itu, orang yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu menerima manfaat langsung sebesar pajak yang dibayarkannya.
Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah dapat menerima manfaat negara yang lebih besar melalui subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun berbagai pelayanan publik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjelaskan bahwa APBN hadir di hampir seluruh ruang kehidupan masyarakat. Menurutnya, APBN dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk subsidi energi dan perlindungan sosial.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pajak dan masyarakat memang tidak selalu terlihat secara langsung.
Pajak juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan
Dalam ekonomi publik, pemerintah tidak hanya bertugas mengumpulkan penerimaan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemerataan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Pajak menjadi salah satu instrumen untuk menjalankan fungsi tersebut.
Sistem perpajakan Indonesia menggunakan tarif yang berbeda sesuai dengan lapisan penghasilan. Artinya, masyarakat dengan penghasilan berbeda tidak selalu membayar pajak dengan jumlah yang sama.
Dalam sebuah pemberitaan pada 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sistem tarif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia memiliki lima lapisan tarif, mulai dari 5 persen hingga 35 persen. Menurutnya, perbedaan tarif tersebut merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam sistem perpajakan.
Di sisi belanja, pemerintah juga dapat mengarahkan anggaran lebih besar kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dengan mekanisme tersebut, pajak tidak hanya berfungsi untuk mengisi kas negara, tetapi juga menjadi instrumen redistribusi pendapatan.
Ada uang pajak yang kita rasakan tanpa kita sadari
Menariknya, sebagian manfaat pajak justru sering kita nikmati tanpa menyadarinya.
Ketika seorang siswa memperoleh bantuan pendidikan, ketika masyarakat menggunakan jalan yang dibangun pemerintah, ketika masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, atau ketika pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan, di dalamnya terdapat peran anggaran negara.
Pemerintah bahkan mencatat bahwa pada 2025 anggaran pemerintah pusat yang secara langsung dinikmati masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai sekitar Rp1.333 triliun. Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai program dalam APBN.
Hal ini memperlihatkan bahwa pajak pada akhirnya kembali kepada masyarakat melalui mekanisme yang lebih luas.
Sri Mulyani juga pernah menyampaikan bahwa pajak merupakan salah satu cara untuk mengembalikan hak masyarakat yang membutuhkan. Dalam sebuah kegiatan pada Agustus 2025, ia mengatakan bahwa seperti zakat dan wakaf, pajak juga memiliki fungsi agar sebagian sumber daya dapat kembali kepada mereka yang membutuhkan.
Tetapi, apakah berarti semua penggunaan pajak sudah sempurna?
Menurut saya, jawabannya tentu belum.
Membayar pajak bukan berarti masyarakat kehilangan hak untuk bertanya mengenai penggunaannya. Justru semakin besar penerimaan negara, semakin besar pula tuntutan agar pemerintah mengelola anggaran secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Pemerintah sendiri menghadapi tantangan dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Pada semester I 2025, misalnya, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp831,27 triliun atau sekitar 38 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Pada periode tersebut, beberapa komponen penerimaan mengalami tekanan, termasuk PPh badan serta PPN dan PPnBM.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian. Ketika kegiatan usaha, konsumsi, keuntungan perusahaan, atau daya beli masyarakat berubah, penerimaan pajak juga dapat ikut berubah.
Karena itu, meningkatkan penerimaan pajak tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat membayar lebih banyak. Pemerintah juga perlu memperbaiki administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, mengurangi kebocoran, serta menciptakan iklim ekonomi yang membuat kegiatan usaha dan investasi berkembang.
Pajak membutuhkan kepercayaan
Pada akhirnya, persoalan pajak bukan hanya persoalan angka.
Ada persoalan kepercayaan di dalamnya.
Masyarakat akan lebih mudah memahami kewajiban membayar pajak ketika mereka dapat melihat bahwa pajak benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang bermanfaat.
Sebaliknya, ketika masyarakat merasa pelayanan publik buruk, pembangunan tidak merata, atau penggunaan anggaran tidak transparan, pertanyaan tentang ke mana uang pajak pergi akan semakin sering muncul.
Menurut saya, membangun kesadaran pajak tidak cukup hanya dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Pemerintah juga perlu menunjukkan kepada masyarakat bagaimana uang tersebut dikelola dan apa manfaatnya.
Kementerian Keuangan sendiri menyebut APBN sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sri Mulyani menekankan tiga hal penting dalam pengelolaan APBN, yaitu meningkatkan penerimaan, menjaga kualitas belanja, dan mengembangkan pembiayaan yang inovatif.
Artinya, keberhasilan pajak seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan negara, tetapi juga dari seberapa baik uang tersebut kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.
Jadi, ke mana uang pajak kita pergi?
Jawabannya adalah: uang pajak masuk ke dalam sistem keuangan negara dan digunakan bersama dengan sumber pendapatan negara lainnya untuk membiayai berbagai kebutuhan negara melalui APBN.
Sebagian digunakan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi, pelayanan publik, serta berbagai program pemerintah lainnya.
Namun, pertanyaan “ke mana uang pajak kita pergi?” tetap penting untuk terus diajukan.
Bukan karena kita tidak percaya kepada pemerintah, tetapi karena sebagai masyarakat, kita memang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang yang kita bayarkan dikelola.
Pada akhirnya, pajak bukan sekadar kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk membiayai kehidupan bersama.
Dan ketika pajak telah dibayarkan, tanggung jawab berikutnya berada di tangan pemerintah: memastikan setiap rupiah dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mungkin kita tidak selalu bisa melihat secara langsung ke mana uang pajak kita pergi. Tetapi setidaknya kita dapat memahami bahwa di balik angka-angka triliunan rupiah dalam APBN, terdapat sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang diberikan, bantuan yang disalurkan, jalan yang diperbaiki, dan berbagai kebutuhan masyarakat yang harus terus dibiayai.
Karena itu, membayar pajak seharusnya berjalan beriringan dengan satu hal lain yang tidak kalah penting: mengawasi bagaimana pajak tersebut digunakan.