Krisis Iklim, Bagaimana Negara Berkembang Menanggung Biaya Globalisasi

Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/photo-of-brown-bare-tree-on-brown-surface-during-daytime-60013/

Musim tanam yang makin tak menentu. Nelayan yang harus melaut lebih jauh. Desa-desa pesisir yang mulai tenggelam karena air laut merangsek perlahan. Ini bukan sekadar gejala alam biasa, tapi bagian dari krisis iklim global yang ironisnya lebih banyak ditanggung oleh negara-negara berkembang. Dalam sistem globalisasi ekonomi yang saling terhubung, krisis iklim menjelma menjadi tagihan mahal atas ketimpangan struktur dunia yang sudah berlangsung lama.

Dalam sistem global yang saling terhubung, krisis iklim menjelma menjadi tagihan mahal atas globalisasi ekonomi yang timpang. Negara-negara maju yang selama dua abad terakhir menikmati pertumbuhan lewat industrialisasi besar-besaran, kini mewariskan dampak ekologisnya pada negara-negara berkembang—yang justru belum sempat menikmati kemajuan setara.

Ketimpangan Emisi, Ketimpangan Dampak

Menurut laporan Our World in Data, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa menyumbang lebih dari 47% emisi karbon kumulatif global sejak Revolusi Industri, sementara seluruh benua Afrika hanya menyumbang sekitar 3%. Namun, negara-negara Global South—termasuk Indonesia—mengalami dampak yang lebih parah: banjir besar, kekeringan panjang, dan bencana alam akibat cuaca ekstrem yang makin sering terjadi.

Contohnya, Indonesia kehilangan sekitar 500 ribu hektare hutan tiap tahun (Global Forest Watch, 2023), sebagian besar untuk memenuhi permintaan ekspor global seperti kelapa sawit, tambang, dan nikel—bahan penting untuk baterai mobil listrik. Ironisnya, produk akhir digunakan di negara maju atas nama "transisi hijau", sementara negara produsen justru menanggung degradasi lingkungan.

Indonesia dalam Jejaring Globalisasi Ekonomi

Di tengah dorongan industrialisasi dan ekspor besar-besaran, Indonesia justru masuk dalam perangkap ketergantungan pada pasar global. Ekonomi tumbuh, tapi seringkali mengorbankan lingkungan. Skema globalisasi ekonomi telah mendorong negara berkembang seperti Indonesia untuk terus mengekspor bahan mentah, sering kali dengan mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak-hak komunitas lokal.

“Pembangunan berorientasi ekspor sering tidak mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang,” kata Yuyun Harmono dari Walhi dalam wawancara media baru-baru ini. “Kita seperti menggadaikan alam demi memenuhi permintaan pasar global.”

Janji Kosong Negara Maju?

Pada 2009, negara-negara maju berjanji akan memberikan $100 miliar per tahun untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi perubahan iklim (COP15, Kopenhagen). Namun hingga kini, target itu belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak dana yang dijanjikan berbentuk utang, bukan hibah. Negara berkembang akhirnya harus “membayar dua kali”: menanggung kerusakan lingkungan sekaligus menanggung beban utang.

Indonesia dan negara-negara Selatan Global lainnya sering kali tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam forum-forum internasional seperti COP (Conference of Parties), G20, atau WTO. Meski krisis iklim bersifat global, tata kelola penanganannya tetap mengikuti logika kekuasaan dan kepentingan ekonomi negara-negara besar.

Menuju Transisi yang Adil

Keadilan iklim atau climate justice bukan hanya soal menyelamatkan bumi, tapi soal siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang paling rentan. Negara-negara berkembang membutuhkan dukungan nyata—bukan sekadar jargon diplomatik atau transfer teknologi bersyarat.

Transisi menuju ekonomi hijau harus disertai dengan prinsip just transition: perubahan sistem ekonomi dan energi yang tidak meninggalkan kelompok rentan, serta mengakui hak atas pembangunan berkelanjutan yang adil.

Krisis iklim adalah pengingat bahwa dunia tidak berdiri di ruang hampa. Ia adalah hasil dari sejarah panjang kolonialisme, industrialisasi, dan globalisasi yang tidak setara. Saatnya dunia bertanya kembali: apakah pertumbuhan ekonomi global layak dibayar dengan hancurnya masa depan generasi selanjutnya di negara-negara berkembang?