Opini & Cerita
·
7 Agustus 2019 9:47

Negara, Perang, dan Ketimpangan Ekonomi Antar-Negara: Kacamata Ilmu HI

Konten ini diproduksi oleh Hakam Junus
Negara, Perang, dan Ketimpangan Ekonomi Antar-Negara: Kacamata Ilmu HI (37662)
Hakam Junus. Foto: kumparan
Belakangan ini, sering kita dengar terjadinya peperangan di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa Timur di Krimea, Afrika Utara seperti di Libya, hingga Timur Tengah seperti Afghanistan, Irak dan Suriah. Tidak hanya perang, masyarakat dunia pun turut menyaksikan kesenjangan ekonomi antara negara maju dan kaya dengan negara miskin sehingga muncul berbagai spekulasi negatif yang digagas oleh para pendukung teori konspirasi bahwa penyebab kemiskinan negara-negara miskin adalah negara-negara maju dan kaya.
ADVERTISEMENT
Belum selesai kita membahas mengapa terjadi perang dan mengapa terjadi kesenjangan ekonomi antara negara maju dan kaya dengan negara miskin, kelompok pecinta teori konspirasi telah terburu-buru membuat kesimpulan bahwa pada dasarnya negara-negara maju dan kaya itu mengeksploitasi negara-negara miskin dengan berbagai cara termasuk dengan coercive method (metode paksaan), seperti perang.
Para pecinta teori konspirasi ini pun menuduh bahwa institusi-institusi internasional seperti PBB dan Bank Dunia hanya berfungsi sebagai alat negara maju dan kaya untuk menindas, mengeksploitasi dan menghancurkan negara-negara miskin, terutama yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Pendapat mereka tentu memiliki alasan tersendiri dan tidak bijak untuk serta merta dipersalahkan. Namun demikian, pembahasan yang dibahas di artikel ini bukan lah untuk mencari perihal siapa yang salah benar dalam cerita ini. Tujuan dasar dari artikel ini adalah untuk mengajak pembaca berpikir kritis, logis, dan rasional untuk menanggapi tiga fenomena di atas berdasarkan landasan ilmu pengetahuan penulis yang terbatas di dalam studi Hubungan Internasional.
ADVERTISEMENT
Sebab salah satu cara memahami informasi agar tidak keliru adalah dengan menggunakan dasar ilmu yang jelas dan cukup.
Negara di Dalam Ilmu Hubungan Internasional
Di dalam ilmu Hubungan Internasional, negara merupakan aktor penting seperti banyak disepakati para pemikir Hubungan Internasional baik yang beraliran Classical Realism (Hans J. Morgenthau), Neorealism (Kenneth Waltz, John J. Mearsheimer, Stephen Walt), Neoclassical Realism (Gideon Rose, Fareed Zakaria), Liberalism (Bruce Russett), Neoliberal Institutionalism (Robert O. Keohane), Constructivism (Alexander Wendt), dan Critical Theory (Robert W. Cox).
Seluruh daftar di atas adalah sekolah pemikiran arus utama di dalam ilmu Hubungan Internasional.
Negara, seperti dikatakan Kenneth Waltz dan John J. Mearsheimer adalah aktor rasional yang bergerak berdasarkan kepentingan nasionalnya yang disebut dengan National Interests. Setiap negara adalah seperti seekor ikan yang hidup bersama-sama di dalam sebuah akuarium yang dapat disebut lingkungan internasional. Contohnya dapat dilihat di ilustrasi I.
ADVERTISEMENT
Ilustrasi I
Negara, Perang, dan Ketimpangan Ekonomi Antar-Negara: Kacamata Ilmu HI (37663)
Sumber: Ilustrasi penulis terkait negara-negara dan lingkungan internasional di dalam ilmu Hubungan Internasional
Dengan berlandaskan kepada kepentingan nasionalnya masing-masing, setiap negara saling berlomba untuk menjadi yang terkuat dan termakmur di dalam persaingan internasional dengan tidak adanya otoritas di level internasional yang lebih tinggi dari negara yang mampu membuat negara tunduk dan patuh (comply) terhadap kesepakatan/aturan/perjanjian/hukum internasional.
Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Anarchical International System atau Self-Help System. Dengan kata lain, setiap negara bertanggung jawab atas nasibnya masing-masing.
Gideon Rose dan beberapa pemikir Neoclassical Realism mengatakan bahwa saat merespons kondisi internasional yang bersifat anarki, setiap negara mengeluarkan kebijakan dan strategi agar dapat bertahan hidup dan memenangkan perlombaan untuk menjadi yang terkuat dan termakmur, hal ini yang dikenal sebagai konsep International Stimuli and Policy Response. Respons kebijakan (Policy Response) suatu negara tidak selalu tepat dan terkadang, respon kebijakan yang salah justru berakibat fatal terhadap keberlangsungan negara tersebut, contohnya adalah bubarnya Uni Soviet pasca-kebijakan Glasnost dan Perestroika-nya.
ADVERTISEMENT
Namun, kita tidak dapat menyangkal bahwa kala negara-negara berlomba untuk menjadi kuat, maju, dan makmur, beberapa negara lainnya justru sedang terlelap atau sibuk larut di dalam masalahnya masing-masing dan mengabaikan apa yang terjadi di luar sana. Hal ini yang disebut dalam tradisi teori Neoclassical Realism sebagai Intervening Factors, atau hal-hal yang dapat menjadi penghambat maupun penunjang sehingga negara mampu untuk merespons stimulus internasional dengan kebijakan dan strategi yang tepat.
Yang termasuk di dalam Intervening Factors adalah yang meliputi pemahaman para pengambil kebijakan (leaders understanding), hubungan antara negara/pemimpin negara dengan masyarakatnya (State-Society Relationship), efisiensi kinerja institusi domestik (Domestic Institutions), serta kekuatan suatu bangsa baik dari segi ekonomi, militer, populasi, dan demografi (Relative Material Power).
ADVERTISEMENT
Negara Maju dan Kaya vs Negara Miskin dan Kesenjangan Ekonomi
Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa negara bertanggung jawab atas nasibnya masing-masing, entah itu menjadi negara maju dan kaya, negara miskin atau yang terparah adalah bubar, seperti yang dialami oleh Uni Soviet dan Yugoslavia.
Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengambil empat contoh negara sebagai perbandingan, yaitu Republik Rakyat Tiongkok/RRT (atau secara internasional dikenal dengan nama China), India, Korea Selatan, dan Indonesia. Keempat negara tersebut sangat menarik untuk dijadikan perbandingan karena tiga faktor; periode dimulainya negara tersebut (kemerdekaan) yang relatif berdekatan, jumlah populasi yang bervariasi, serta posisinya saat ini di percaturan politik internasional.
Faktor awal kemerdekaan negara-negara di atas dimulai secara berurutan dari Indonesia yang merdeka dari penjajahan Jepang tahun 1945. Walaupun Belanda dan sekutunya kerap kali mencoba untuk merebut kembali Indonesia selepas kalahnya Jepang di Perang Dunia 2, kemerdekaan Indonesia tetap terhitung dimulai pada tahun 1945.
ADVERTISEMENT
Dilanjutkan oleh India yang meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947 setelah penjajahan selama kurang lebih 200 tahun. Selanjutnya adalah Korea Selatan yang berdiri pada tahun 1948 selepas gagalnya US-Soviet Union Joint Commission. Imbasnya, terjadi dualisme pemerintahan di Semenanjung Korea pasca-kolonialisasi Jepang di wilayah tersebut, Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika, dan Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet.
Terakhir adalah kemerdekaan Partai Komunis China (Communist Party of China) pada tahun 1949 setelah melalui perang sipil mengalahkan pemerintahan nasionalis di bawah Partai Kuomintang dan mendirikan People’s Republic of China (PRC). Hal ini ditandai dengan larinya pasukan nasionalis ke Pulau Taiwan dan kemudian mendirikan Republic of Taiwan (ROC).
Berdasarkan tahun kemerdekaan yang berdekatan keempat negara, dapat dijadikan bahan analisa berdasarkan pada fakta bahwa keempatnya memulai pembangunan sebuah negara merdeka pada kondisi pra-kolonial.
ADVERTISEMENT
Perlu diperhatikan bahwa keempatnya harus menghadapi turbulensi politik internal yang luar biasa dan berdarah. Indonesia dengan perang melawan agresi militer Belanda dan pemberontakan di berbagai daerah; India dengan perang sipil dengan Pakistan dan perang kemerdekaan Bangladesh; Korea Selatan dengan perang sipil melawan Korea Utara; dan China dengan perang sipil Partai Komunis melawan Partai Nasionalis Kuomintang.
Berdasarkan jumlah populasinya, China memiliki populasi terbanyak, tercatat saat ini jumlah penduduk China adalah sebesar 1,37 miliar jiwa, disusul India dengan 1,32 miliar penduduk, Indonesia dengan 261 juta jiwa, dan terakhir Korea Selatan dengan 51 juta jiwa.
Namun berdasarkan kekuatan ekonominya, urutannya sedikit berbeda dari waktu ke waktu. Untuk saat ini, China menempati posisi kedua dunia dengan Gross Domestic Product (GDP) sebesar $14 miliar di bawah Amerika Serikat (berdasarkan list data di Statistic Times yang mengutip rilis dari IMF World Economic Outlook 2018 dan IndexMundi yang mengutip CIA World Factbook 2018). India menempati urutan ketujuh dunia dengan GDP $2.8 miliar dan kemudian Korea Selatan diurutan ke-12 dunia dengan GDP $1.6 miliar. Indonesia merupakan negara terakhir dari empat negara tersebut dengan menempati urutan 16 dunia dengan GDP $1 miliar.
Negara, Perang, dan Ketimpangan Ekonomi Antar-Negara: Kacamata Ilmu HI (37664)
Foto: Pertumbuhan Kota Shanghai di China yang signifikan seiring kemajuan ekonomi China.
Dilihat dari sisi tingkat pengangguran dari keempat negara tersebut sebagaimana dilaporkan Trading Economics, India memiliki persentase pengangguran sebesar 3,52%, disusul China dengan 3,89%, Korea Selatan 4% dan terakhir di posisi buncit ada Indonesia dengan 5,13%.
ADVERTISEMENT
Fakta di atas menjelaskan bahwa populasi tidak selalu memiliki dampak secara langsung terhadap kekuatan ekonomi maupun tingkat pengangguran. Negara yang besar populasinya tidak selamanya memiliki ekonomi lebih kuat dari negara yang kecil populasinya atau memiliki persentase tingkat pengangguran yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya.
Korea Selatan dengan populasi yang hanya sekitar 1/5 Indonesia, mampu unggul secara GDP dan tingkat pengangguran yang lebih kecil dari Indonesia. Demikian pula China dan India dengan populasi yang kurang lebih 5 kali lipat Indonesia, justru memiliki GDP yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah secara persentase.
Jika dikembalikan kepada kacamata ilmu Hubungan Internasional, jelas dikembalikan kepada keberhasilan strategi masing-masing negara, kita tidak bisa menyalahkan negara lain atas kemiskinan yang menimpa negara kita. Namun jika memakai sudut pandang teori konspirasi, tentu mudah saja menyalahkan negara-negara maju atas kegagalan strategi negara kita.
ADVERTISEMENT
Namun, jika kita berpikir kritis dan mau sedikit mencari fakta sejarah, Indonesia, China, India, dan Korea Selatan memulai kemerdekaannya pada saat yang hampir bersamaan, bukan sebagai negara kaya dan bahkan pernah merasakan menjadi negara miskin.
Dengan logika sederhana, kita dapat bertanya mengapa negara yang dulunya miskin seperti China, India, dan Korea Selatan perlahan tapi pasti mampu bertransformasi menjadi negara maju dan kaya? Apakah teori konspirasi hanya berlaku untuk Indonesia?
Mengapa Negara Berperang?
Hal lain yang sering kali menjadi sasaran tembak para pecinta teori konspirasi adalah soal perang. Di dalam Just War Theory (teori perang yang adil) dan tradisi etika militer, terdapat tiga hal yang perlu dicermati di dalam sebuah perang, yaitu: jus ad bellum (hak tau alasan untuk berperang), jus in bello (aturan di dalam peperangan), dan jus post bellum (rehabilitasi, proses perdamaian dan pembangunan setelah perang).
ADVERTISEMENT
Semuanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika, kemanusiaan, dan moral di dalam sebuah perang. Di sini, penulis tidak ingin mengatakan bahwa perang itu dibenarkan, karena bagaimanpun, perang membawa kehancuran dan kerugian serta korban jiwa tidak hanya dari pihak belligerent (yang mengangkat senjata) namun juga dari warga sipil yang tidak berdosa, anak-anak dan wanita, petugas medis, jurnalis, dan lainnya.
Hal ini sayangnya disederhanakan sebagai collateral damage (dampak yang tidak dapat dihindarkan) sebagaimana dijelaskan oleh Michael Walzer.
Penulis di dalam artikel ini mencoba membawa perspektif ilmu Hubungan Internasional secara objektif. Di dalam ilmu Hubungan Internasional, ada dua spektrum teori yang mendominasi, yaitu Realism dan Idealism (Liberalism) yang kemudian pecah menjadi beberapa cabang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
ADVERTISEMENT
Idealism merupakan pemikiran yang mengajak pembaca untuk mengimpikan tatanan dunia yang ideal di mana dunia damai, makmur, dan adil sebagaimana banyak pemikirnya berlandaskan kepada pemikiran filsuf seperti Immanuel Kant. Idealism percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan kepentingan individu ada di atas kepentingan negara.
Sehingga kerja sama internasional baik dalam perdagangan maupun kerja sama keamanan (Bank Dunia, PBB, ASEAN dsb) adalah sebuah platform yang dapat mencegah terjadinya perang. Idealism juga percaya bahwa demokrasi harus disebarluaskan di dunia karena paham demokrasi dapat mencegah negara untuk berperang, karena tidak ada negara demokrasi yang berperang dengan sesama negara demokrasi, sekalipun argumen tersebut telah banyak mendapat kritik dan bantahan dari ranah akademis dan praktisi.
ADVERTISEMENT
Sebaliknya, Realism mengajak pembacanya untuk melihat fakta yang terjadi di dunia meski fakta-fakta tersebut terasa pahit. Hal itulah yang kemudian membuat Realism mampu untuk menjelaskan struktur dunia yang anarki. Realism percaya bahwa sebuah negara akan melakukan segala upaya untuk dapat menjadi yang terkuat, hal ini dibuktikan dengan terjadinya perang antara negara yang terkuat (Super Power) dengan negara kuat yang menghendaki berubahnya sistem/aturan main di level internasional melawan dominasi negara Super Power (Revisionist Power).
Contoh pemikiran aliran Realism adalah Jerman yang mencoba melawan dominasi Inggris pada masa pra-Perang Dunia I dan II, Jepang yang mencoba melawan dominasi negara-negara Eropa dengan merebut koloni Eropa di Asia dan menyerang Amerika Serikat di Pearl Harbour.
ADVERTISEMENT
Hal ini senada dengan yang dikatakan Kenneth Waltz bahwa di dalam kondisi yang anarki, tidak ada negara yang dapat yakin secara mutlak dengan maksud negara lain. Oleh karena itu, mereka harus memperoleh kekuatan (power) agar dapat memastikan keselamatan negaranya (survival) atau mereka harus hidup di bawah pengaruh negara-negara kuat.
Sebagaimana dikatakan Gideon Rose, semakin kuat suatu negara, maka akan semakin ambisius negara tersebut untuk melebarkan pengaruhnya di negara-negara lain. Hal ini terlihat dengan upaya Amerika dan Uni Soviet di dalam berebut pengaruh di berbagai belahan bumi pada masa Perang Dingin atau upaya China hari ini di dalam melebarkan sayap pengaruhnya dari mulai Asia Tenggara, Afrika hingga Amerika Selatan.
ADVERTISEMENT
John J. Mearsheimer juga mengatakan bahwa secara natural, negara Super Power tidak menyukai kompetisi atau tantangan dari negara Revisionist Power, hal ini agaknya yang dapat membuat terjadinya bentrok atau perang baik itu perang terbuka, perang dingin maupun perang proksi.
Di dalam memenuhi persyaratan jus ad bellum, negara seperti Amerika Serikat atau Rusia biasanya memberikan pernyataan resmi pemerintah yang diiringi dengan pemberitaan media massa yang masif, serta ratusan artikel yang didukung oleh data-data akademis untuk memperlihatkan kepada publik internasional bahwa mereka melakukan perang terhadap suatu rezim pemerintahan atas dasar yang jelas. Entah itu pemusnahan senjata pemusnah massal (Irak), penghancuran kelompok terroris (Afghanistan), penggulingan rezim otoriter (Libya) atau perlindungan terhadap masyarakat yang ingin berpisah dari negara asalnya (Krimea-Ukraina). Sekalipun alasan-alasan tersebut juga banyak menuai kritik dan bantahan dari berbagai pihak.
ADVERTISEMENT
Konflik Suriah dapat menjadi bukti nyata bahwa perang berpengaruh antara negara-negara kuat di mana Rusia dan Iran mendukung pemerintahan Assad di Suriah. Sementara Amerika, Inggris, Israel, dan Saudi Arabia menolak pemerintahan Assad dan mendukung kelompok-kelompok pemberontak.
Menurut kacamata ilmu Hubungan Internasinoal, hal ini dianggap lazim, di mana negara kuat akan mencoba memperluas pengaruhnya demi kepentingan nasionalnya. Pengaruh perang terlihat jelas selama Perang Dingin, seperti Perang Vietnam dan Perang Korea yang pada dasarnya adalah kepentingan nasional.
Tentu korban dari perang adalah masyarakat yang tidak berdosa, namun satu hal yang pasti, perang dilandaskan kepada kepentingan nasional masing-masing negara kuat dan menurut kacamata Realism, wajar jika suatu negara gagal membangun kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain, maka negara itu bisa saja hancur atau dihancurkan oleh negara lain.
ADVERTISEMENT
Hal ini dikembalikan kepada bagaimana sebuah negara membaca dan merespons stimulus kondisi geopolitik internasional dan maksud negara-negara lain, terutama negara-negara kuat serta bagaimana Intervening Factors di dalam negara tersebut mendukung proses pengambilan kebijakan.
Sebagaimana dikatakan para pemikir Neoclassical Realism, jika pemahaman para pengambil kebijakan (leaders understanding) itu tidak tepat, hubungan antara negara/pemimpin negara dengan masyarakatnya (State-Society Relationship) tidak harmonis. Lantas efisiensi kinerja institusi domestik (Domestic Institutions) yang buruk serta kekuatan suatu bangsa baik dari segi ekonomi, militer, populasi, dan demografi (Relative Material Power) tidak mendukung.
Maka sulit bagi suatu negara untuk mampu bertahan dari serangan negara lain, karena pada akhirnya tidak ada suatu negara yang benar-benar peduli terhadap nasib negara lain kecuali para pengambil kebijakan di negara tersebut dan didukung oleh kesadaran segenap masyarakat dan struktur pemerintahannya.
ADVERTISEMENT
Mengapa Negara-negara di Dunia Terkesan Diam?
Keadaan di mana struktur dunia yang anarki bukan lah satu-satunya karakteristik dari lingkungan internasional. Lingkungan internasional juga mengenal struktur hierarki (Hierarchical Structure of International Environment).
Pemikir aliran Critical Theory seperti Robert W. Cox mengadopsi dasar pemikiran perjuangan kelas Karl Marx ke dalam ranah ilmu Hubungan Internasional. Cox menganalogikan struktur internasional di mana negara maju/kaya/inti (Core States) melakukan eksploitasi terhadap negara-negara miskin/pinggiran (Periphery States). Dasar ini senada dengan argumen para pecinta teori konspirasi di mana eksploitasi negara-negara maju tersebutlah yang membuat negara-negara miskin itu tetap menjadi miskin.
Namun, di dalam ilmu Hubungan Internasional, saya lebih sepakat untuk mendeskripsikan karakteristik lingkungan internasional seperti sebuah piramida.
ADVERTISEMENT
Ilustrasi II
Negara, Perang, dan Ketimpangan Ekonomi Antar-Negara: Kacamata Ilmu HI (37665)
Sumber: Ilustrasi penulis terkait negara-negara dan lingkungan internasional di dalam ilmu Hubungan Internasional.
Dengan karakteristik lingkungan internasional yang bersifat anarki dan hierarki, maka tidak heran jika setiap negara bergerak berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Sekalipun ada norma-norma internasional dan hukum internasional yang berlaku. Seperti contohnya, argumentasi dari para pemikir Constructivism, namun tetap di dalam praktiknya, negara-negara akan mendahulukan kepentingan nasionalnya dan kepentingan nasional paling penting adalah keselamatan suatu negara.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, survival bagi suatu negara adalah upaya mempertahankan keberadaannya dan menghindari negaranya dipecah belah atau dihancurkan oleh negara-negara yang lebih kuat. Penjelasan ini sebetulnya dapat dijelaskan lebih jauh menggunakan teori Neoclassical Realism. Yang mana Rose mengatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kekuatan suatu negara baik itu dari sisi ekonomi maupun militer, maka negara tersebut akan mulai mencari cara untuk melebarkan pengaruhnya (influence) ke luar negeri.
ADVERTISEMENT
Maka, tidak heran semakin lemahnya posisi suatu negara di dalam struktur hierarki dunia internasional, maka akan semakin negara itu fokus ke dalam urusan domestiknya. Negara-negara yang sudah kuat akan cenderung tidak hanya fokus ke urusan domestiknya, namun juga urusan di luar negeri yang dimulai dari lingkungan terdekatnya.
Contohnya China, dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, maka China mulai mengembangkan pengaruhnya melalui kerja sama dagang yang dikenal dengan Belt Road Initiative (BRI) yang ditujukan untuk membela kepentingan perdagangan China dan memperkuat kerja sama dagang China dengan negara-negara berkembang yang dilalui jalur BRI, baik melalui jalur darat maupun laut.
Menurut ilmu Hubungan Internasional, hal tersebut sah-sah saja, karena sebuah negara yang sudah mampu bertahan akan mencoba memperluas pengaruhnya ke negara-negara lain, dengan demikian semakin terjamin survival negara tersebut.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya itu, China pun mencoba membangun kemampuan militernya untuk melindungi jalur-jalur dagang dan kepentingan-kepentingannya di luar negeri. Sebagai contoh adalah bagaimana upaya China untuk dapat membangun kemampuan armada militernya di dalam melindungi kepentingannya di Laut China Selatan (LSC).
Seperti halnya yang dikatakan oleh Andrew S. Erickson and Lyle J. Goldstein yang mempelajari studi pemerintah China dengan judul The Rise of Great Powers (大国崛起), bahwa negara yang kuat secara ekonomi tanpa diimbangi oleh kemampuan mempertahankan diri (militer), maka hanya akan menjadi sasaran empuk negara lainnya. Mekanisme pertahanan pun beragam, ada yang membangun kekuatan militernya ada pula yang bekerja sama dengan negara lain dalam skema aliansi seperti contoh Saudi Arabia yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal militer.
Negara, Perang, dan Ketimpangan Ekonomi Antar-Negara: Kacamata Ilmu HI (37666)
Foto: Kendaraan tempur Anti-Aircraft milik China dalam sebuah parade militer.
Tahapan selanjutnya adalah upaya China menegaskan klaimnya atas wilayah-wilayah yang disengketakan. Contohnya ada di penerapan zona pertahanan udara Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Laut China Timur (LCT) yang disengketakan China dengan Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.
ADVERTISEMENT
China pun dengan kemampuannya sebagai negara dengan ekonomi terkuat saat ini berani untuk menolak keputusan International Tribunal (pengadilan internasional) di dalam isu sengketa antara China dengan Filipina di Laut China Selatan. Keputusan tersebut memutuskan bahwa Filipina berhak atas teritori yang disengketakan dan menolak klaim yang diajukan China, namun pada faktanya China menolak keputusan tersebut dengan berbagai argumentasi yang diajukan.
Lebih jauh, 29 negara yang didominasi negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Afghanistan, Palestina, dan Saudi Arabia justru mendukung keputusan China sedangkan mayoritas negara-negara Eropa dan Asia Tenggara justru mendukung Filipina. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa di dalam struktur Hubungan Internasional, maka negara yang kuat lah yang memiliki kuasa.
Serta, belum jelasnya mekanisme hukum internasional untuk membuat suatu negara patuh terhadap keputusan yang diambil pengadilan internasional mengindikasikan bahwa standarisasi kacamata keputusan hukum internasional itu dapat diterjemahkan menjadi bervariasi dan berlandaskan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Tidak ada hitam dan putih maupun benar dan salah di dalam dinamika Hubungan Internasional.
ADVERTISEMENT
Maka ketika kita kembalikan kepada pertanyaan "Mengapa negara-negara di dunia terkesan diam?". Dengan melihat fenomena perang, ketimpangan ekonomi, dan sebagainya, jawabannya saya kira jelas karena negara akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya.
Sebagai contoh, negara-negara Eropa Barat yang bereaksi keras ketika perang sipil Ukraina dan menuduh Rusia berupaya merebut Krimea dari Ukraina. Di sisi lain, Rusia mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanya berusaha melindungi keturunan Rusia di wilayah tersebut dan masyarakat Krimea sendiri memilih merdeka dari Ukraina. Hal yang berbeda tentu terlihat ketika sebagian negara-negara Eropa, seperti Prancis dan Inggris bersama Amerika yang menyerang Libya dan mendapat kritik dari Rusia, khususnya untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Libya.
ADVERTISEMENT
Tentunya dapat dibayangkan posisi negara-negara weak atau middle power dalam mengurus urusan dalam negerinya sendiri saja masih sulit. Tentunya, fokus mereka akan lebih mengarah ke cara-cara untuk mengangkat kesejahteraan rakyatnya, menjaga stabilitas, dan keamanan nasional, serta berbagai kepentingan nasional lainnya.
Pun demikian, banyak juga negara-negara yang mengeluarkan pernyataan sikap entah menentang atau mendukung melalui pendekatan diplomasi. Sebagai contoh, ketika Indonesia menyerukan agar berbagai pihak yang berkonflik di Timur Tengah dapat menahan diri, itu adalah bentuk halus dari penentangan Indonesia terhadap konflik yang terjadi. Contoh lainnya adalah ketika Indonesia mendukung proses negosiasi damai dan mengirimkan bantuan kemanusiaan di Myanmar.
Hal ini adalah bentuk halus bahwa sebetulnya Indonesia tidak berkenan melihat apa yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya dan apa yang pemerintah Myanmar lakukan.
ADVERTISEMENT
Mungkin apabila dilihat dari kacamata awam, terkesan bahwa hal-hal tersebut tidak bermakna, tapi sesungguhnya kita harus melihat dunia ini tidak dalam kacamata sempit, bahwa Indonesia itu hidup di kolam internasional. Dan sebelum kita percaya diri dalam mengambil keputusan, tentu secara bijaksana kita harus mengukur kemampuan diri kita sendiri terlebih dahulu.
Itulah posisi dilematis negara-negara weak states dan juga middle power states. Proses pengambilan keputusan sebuah negara itu membutuhkan kalkulasi yang jelas dan terukur karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat luas di kemudian hari. Hal ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan atau konsep negara ideal di dalam imajinasi kaum pecinta konspirasi.