Konten dari Pengguna

Waktu Luang di Era AI: Surplus yang Belum Kita Ukur

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Hakiki Sandhika Raja tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Photo by @ikukevk on Unsplash
zoom-in-whitePerbesar
Photo by @ikukevk on Unsplash

Peringatan yang Berhenti Terlalu Cepat

Dalam Peruri Digital Summit 2026 di Jakarta, Rabu (21/10), Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan aparatur sipil negara agar tidak menyerahkan tanggung jawab pekerjaan kepada mesin. Kecerdasan artifisial, menurutnya, sebaiknya diperlakukan sebagai mitra kerja untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Ia merujuk proyeksi World Economic Forum: porsi tugas yang terutama dikerjakan manusia turun dari 47 persen hari ini menjadi 33 persen pada 2030. Yang luput dari peringatan itu adalah nasib waktu luang yang tiba-tiba tersedia ketika mesin mengambil alih sebagian pekerjaan.

Peringatan itu tepat, tetapi berhenti satu langkah terlalu cepat.

Ambil contoh seorang ASN yang biasanya butuh tiga jam untuk menyusun satu laporan, dan kini merampungkannya dalam dua puluh menit. Pertanyaan yang biasa kita ajukan adalah apakah laporannya lebih berkualitas. Pertanyaan yang jauh lebih menentukan justru yang berikutnya: ke mana dua jam empat puluh menit itu pergi?

Perdebatan kita tentang AI berputar pada dua sumbu, yaitu berapa pekerjaan yang hilang dan seberapa baik mutu yang tersisa. Keduanya melewatkan hal ketiga yang sama besarnya. AI tidak hanya memproduksi keluaran yang lebih banyak, ia memproduksi surplus waktu. Nasib ekonomi Indonesia dua dekade ke depan mungkin lebih ditentukan oleh apa yang terjadi pada surplus itu daripada oleh seberapa cepat kita memasang teknologinya.

Pelajaran dari Ramalan yang Meleset

Kita punya satu preseden untuk belajar. Pada 1930, John Maynard Keynes meramalkan bahwa kemajuan teknologi akan membuat manusia cukup bekerja lima belas jam seminggu pada awal abad ke-21. Kita tinggal empat tahun dari tenggat itu. Produktivitas per jam naik berlipat-lipat, tetapi jam kerja tidak turun.

Keynes tidak keliru soal produktivitas. Ia keliru soal ke mana surplusnya mengalir. Kenaikan itu dikonversi bukan menjadi waktu, melainkan menjadi konsumsi dan standar hidup yang ikut naik. Pelajarannya tidak nyaman: surplus waktu tidak datang dengan sendirinya, ia harus direbut.

Waktu Luang yang Keliru Dibaca

Ada jebakan statistik yang perlu disebut lebih awal. Dalam pengukuran penggunaan waktu, menganggur juga tercatat sebagai waktu luang. Orang yang kehilangan pekerjaan karena otomasi muncul dalam data sebagai orang yang punya banyak waktu bebas.

Konsekuensinya serius. Bila AI benar-benar menggusur pekerjaan dalam skala besar, negara yang paling terpukul justru memperlihatkan lonjakan waktu luang paling besar. Angka mentah waktu luang bisa menunjuk ke arah yang persis terbalik.

Karena itu yang relevan bukan berapa banyak waktu luang yang dimiliki sebuah bangsa, melainkan apakah waktu itu dipilih atau dipaksakan. Bagi Indonesia, perbedaan itu bukan soal akademis. Bonus demografi menempatkan puluhan juta penduduk usia produktif di pasar kerja secara bersamaan. Jika keterampilan mereka usang bersamaan pula, yang kita panen bukan bonus, melainkan beban.

Kita Tidak Mengukur Waktu Kita Sendiri

Untuk mengelola surplus waktu, sebuah negara harus lebih dulu tahu bagaimana warganya menggunakan waktu. Indonesia belum tahu.

Dalam paparan di pertemuan kelompok ahli Divisi Statistik PBB pada Juni 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terbuka bahwa Indonesia belum memiliki statistik penggunaan waktu. Yang ada baru rangkaian uji coba di seratus desa pada 1998–1999, DKI Jakarta 2004, empat provinsi 2005, piloting 2022, dan studi National Transfer Account 2023. Tidak satu pun berlanjut menjadi estimasi nasional yang berkesinambungan. India, sebagai pembanding, sudah menjalankan Time Use Survey nasional penuh sepanjang 2019.

Akibatnya sederhana dan mahal. Kita tidak tahu berapa jam waktu diskresioner yang dimiliki penduduk Indonesia, dan tidak tahu di mana batas kerja dan luang berada di sektor informal yang menyerap mayoritas tenaga kerja. Kebijakan apa pun tentang surplus waktu akan dibangun di atas ruang kosong.

Empat Langkah yang Disarankan

Pertama, jadikan survei penggunaan waktu sebagai infrastruktur statistik nasional, bukan uji coba yang berulang lalu berhenti. Tanpa data dasar ini, perdebatan tentang dampak AI terhadap tenaga kerja Indonesia akan terus berlangsung di tingkat anekdot.

Kedua, perlakukan waktu diskresioner sebagai barang publik. Penegakan batas jam kerja adalah satu instrumen, tetapi yang kerap luput justru infrastruktur perawatan: penitipan anak terjangkau, layanan lansia, air bersih, dan transportasi yang memangkas waktu tempuh. Di banyak rumah tangga, surplus waktu dari AI akan langsung terserap kembali ke kerja perawatan tak berbayar yang nyaris seluruhnya ditanggung perempuan. Membebaskan waktu perempuan, dalam arti itu, adalah kebijakan produktivitas.

Ketiga, dorong pemberi kerja mengambil pilihan yang jarang diambil. Setiap kenaikan produktivitas memberi perusahaan tiga opsi: menambah keluaran dengan karyawan yang sama, memangkas karyawan dengan keluaran yang sama, atau mengembalikan sebagian waktu kepada pekerja. Refleks pasar mengarah ke dua yang pertama. Opsi ketiga bukan utopia. Uji coba pengurangan jam kerja di Islandia pada 2015–2019 melibatkan sekitar 2.500 pekerja yang beralih dari 40 jam ke 35–36 jam sepekan tanpa potongan gaji, dengan produktivitas yang dilaporkan tetap atau membaik. Di Indonesia, efisiensi hampir selalu diterjemahkan sebagai pengurangan tenaga kerja, bukan pengurangan jam.

Keempat, tempatkan sarana belajar pada jam yang benar-benar dimiliki orang: perpustakaan daerah yang buka malam, pelatihan bersertifikat berdurasi pendek, dan ruang belajar komunitas. Bukan program yang mensyaratkan orang berhenti bekerja satu semester.

Kompetisi yang Sebenarnya

Teknologi bisa dibeli. Yang tidak bisa dibeli adalah kapasitas sebuah masyarakat untuk mengubah waktu yang dikembalikan kepadanya menjadi kemampuan baru. Negara yang membiarkan surplus itu menguap akan menemukan penduduk yang sibuk tetapi tidak berkembang, atau menganggur tetapi tidak belajar.

Selama ini waktu luang kita perlakukan sebagai sisa, yakni apa yang tertinggal setelah semua yang penting selesai. Dalam ekonomi yang dibentuk AI, ia adalah bahan baku.