Human Capital Development Plan: Yang Perlu Diperhatikan Kementerian dan Lembaga

Sumber: freepik.com

Dapatkah sebuah organisasi berjalan jika tidak digerakkan oleh manusia? Tentu saja tidak, bahkan tanpa manusia organisasi tidak dapat terbentuk.

Hal inilah yang menjadikan manusia sebagai modal utama (Human Capital) yang memiliki kapabilitas dalam menjalankan dan menggerakkan organisasi. Oleh karena itu, Human Capital harus terus dikembangkan sebagaimana lingkungan organisasi juga terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu.

Pengembangan Human Capital atau Human Capital Development sangat penting diterapkan di Kementerian/Lembaga guna meningkatkan pelayanan publik yang dihasilkan.

Hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, sudah seharusnya bagi setiap Kementerian/lembaga di Indonesia untuk memusatkan perhatiannya perencanaan Human Capital Development atau Human Capital Development Plan.

Akan tetapi, Human Capital Development Plan bukan hanya sebatas meliputi perencanaan pada kegiatan pelatihan saja, dibutuhkan juga sistem yang dapat menganalisis kebutuhan pelatihan, penetapan potensi pegawai, serta menyusun rencana karier pegawai.

Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga di Indonesia dalam menyusun dan menjalankan Human Capital Development Plan?

1. Penciptaan Nilai-Nilai Besar

Untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sudah seharusnya Kementerian/Lembaga dapat menciptakan nilai-nilai besar yang dapat menjadi cerminan untuk diturunkan dan ditanamkan pada setiap individu di Kementerian/Lembaga.

Penciptaan nilai-nilai besar ini sangat penting mengingat nilai-nilai tersebut dapat dikembangkan menjadi budaya organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, budaya organisasi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam postur organisasi Kementerian/Lembaga untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten.

2. Penetapan Target

Penetapan target di setiap Kementerian/Lembaga menjadi sangat penting dalam menyusun Human Capital Development Plan. Target ini dapat dijadikan motivasi Kementerian/Lembaga dalam melakukan Human Capital Development. Dalam menetapkan target, Kementerian/Lembaga dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, serta target yang sudah digagas nasional seperti mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan Birokrasi Berkelas Dunia di Indonesia pada tahun 2024, yang mana fokus utamanya juga merupakan fokus pembangunan manusia.

3. Learning & Development

Konsep pengembangan berbasis learning & development juga tidak kalah penting. Dengan konsep ini proses pengembangan bukan hanya berasal dari organisasi terkait, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk individu yaitu pegawai. Dalam konsep pengembangan berbasis learning & development, model 10-20-70 dapat digunakan untuk menjalankan Human Capital Development, di mana terdiri atas:

Model ini sangat cocok diterapkan di Kementerian/Lembaga dalam proses Human Capital Development, sebagaimana angka ini merupakan best practice efektivitas terapan dalam program pengembangan.

Selain itu, Kementerian/Lembaga juga perlu memusatkan perhatiannya kepada model Individual Development Plan. Dengan menerapkan model ini, seluruh pegawai dapat merencanakan, memilih, dan menuliskan pengembangan individu seperti pelatihan atau job assignment apa yang diinginkannya.

Sehingga para pegawai dapat menyesuaikan pengembangan apa yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan kapabilitas yang dimilikinya.

Selain itu, model ini juga bukan hanya mengembangkan karier pegawai di posisinya saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan pegawai untuk menempati posisi tertentu di masa mendatang.

4. Evaluasi

Kementerian/Lembaga juga harus melakukan evaluasi terkait Human Capital Development Plan yang telah dijalankan. Evaluasi dapat dibagi ke dalam 4 level dari mulai mengukur reaksi kepuasan peserta pelatihan, menilai pemahaman peserta, mengukur implementasi pemahaman, dan yang terakhir adalah mengukur dampak dari pemahaman yang didapat dalam pelatihan. Hal ini penting dilakukan agar program pengembangan yang dilakukan tidak sia-sia dan hanya menghabiskan anggaran.

Evaluasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan bagaimana kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan dari aspek jumlah sumber daya manusia, tingkat pendidikan, serta kompetensi pegawai bagi pegawai, baik teknis maupun manajerial.