Keterampilan Kepemimpinan Yohana Susana Yembise: Sudah Baikkah?

Dalam Konteks Pemecahan Masalah Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Papua dalam masa jabatannya menjadi Menteri PPPA 2014 - 2019

Yohana Susana Yembise di Jayapura. Sumber: Kemenpppa.go.id

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia. Kekayaan alamnya yang melimpah serta kehidupan masyarakatnya yang sangat kental dengan budaya menjadikan Papua memiliki daya tariknya tersendiri. Akan tetapi, keprihatinan datang dari Provinsi yang berjuluk “Tanah Mutiara Hitam” tersebut, dimana menurut data survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Papua merupakan provinsi dengan angka kekerasan perempuan dan anak tertinggi di Indonesia (KPPPA, 2019).

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Papua, salah satunya adalah pada masa kepemimpinan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014-2019, Yohana Susana Yembise. Yohana merupakan perempuan inspiratif yang berhasil menjadi menteri perempuan pertama yang berasal dari tanah Papua (Damanik, 2014). Yohana secara resmi dilantik menjadi pemimpin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 27 Oktober 2014 oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan 33 Menteri Kabinet Kerja lainnya di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebagai seorang menteri yang menjabat pada masa itu, keterampilan kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk dapat memecahkan berbagai permasalah yang ada. Apakah kepemimpinan yang dibawakan Yohana mampu memperlihatkan dengan baik keterampilan kepemimpinannya dalam menyelesaikan masalah kekerasan pada perempuan dan anak di Papua?

Jika ditinjau dari tiga model umum keterampilan kepemimpinan menurut Mumford et al. (2000), Yohana telah cukup baik menunjukan adanya model Creative Problem-Solving dalam memecahkan masalah kekerasan pada perempuan dan anak di Papua. Dalam menyelesaikan masalah ini, Creative Problem-Solving dapat dibuktikan dengan kerja sama antara KPPPA dengan dewan adat setempat. Dimana Yohana melakukan koordinasi dengan 3 Tungku (tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah) Wilayah Papua untuk menyelesaikan permasalahan terkait perempuan dan anak di Papua (KPPPA, 2019).

Tentu saja apa yang dilakukan Yohana sangat tepat, sebab pada dasarnya Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki budaya yang sangat beragam, dan masih terdapat beberapa daerah di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari dewan adat, salah satunya Papua. Sehingga dengan melakukan koordinasi serta bimbingan teknis dengan pendekatan kepada 3 Tungku tersebut dapat dikatakan sebagai solusi alternatif yang kreatif dalam mencapai target penyelesaian masalah kekerasan pada perempuan dan anak di Papua.

Selain itu, penyelesaian masalah kekerasan perempuan dan anak di Papua dengan pendekatan 3 Tungku juga telah menunjukan adanya aspek Social Judgement Skills. Dalam usaha melakukan penyelesaian masalah, solusi alternatif telah diterapkan dalam konteks sosial yang jelas. Sebagaimana penyelesaian kekerasan perempuan dan anak memiliki hubungan erat dan memberikan memberikan implikasi yang cukup besar bagi peningkatan indeks pembangunan manusia dan kesetaraan gender di Papua.

Papua sendiri memiliki nilai-nilai adat khusus yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pembangunan perempuan dan anak. Salah satunya adalah pembayaran mas kawin kepada keluarga perempuan, dimana hal ini memposisikan perempuan menjadi kurang memiliki hak untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kehidupan dan masa depannya (termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi). Jika dikaitkan dengan keinginan Yohana, hal ini juga cukup relevan dengan keinginannya dalam memperbesar peran perempuan dalam proses pembangunan di Papua (Suryarandika, 2019).

Dalam model keterampilan knowledge, sudah tidak perlu diragukan. Yohana telah menunjukan adanya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas yang ada, organisasi, serta stakeholders terkait, sebagaimana hal tersebut merupakan 3 elemen keterampilan pengetahuan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sebelum menjadi Menteri, Yohana merupakan seorang guru besar di Universitas Cendrawasih dan juga pernah menjadi wakil ketua Papua Research Institute, sehingga dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadikan Yohana lebih memahami karakteristik wilayah Papua dan para pemangku adat.

Untuk itu, solusi yang dilakukan Yohana dengan melakukan pendekatan kepada 3 Tungku Wilayah Papua dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak di Papua merupakan solusi alternatif yang telah merepresentasikan pengetahuan yang dimilikinya.

Sehingga, keterampilan kepemimpinan yang dimiliki Yohana ketika menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2014 - 2019 terutama dalam menyelesaikan masalah kekerasan pada perempuan dan anak di Papua sudah terlihat sangat baik. Dengan kepemimpinan yang dibawakannya Yohana mampu memberikan dampak bagi penyelesaian masalah pada perempuan dan anak di Papua.

REFERENSI

Damanik, C. (2014, Oktober 26). Mengenal Yohana Yembise, Menteri Perempuan Pertama dari Papua. Kompas.com.

KPPPA. (2016, Februari 23). Profil Singkat Ibu Yohana Susana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemenpppa.go.id.

KPPPA. (2019, Februari 27). Perkuatan Peran Tiga Tungku Guna Lindungi Perempuan dan Anak di Papua. Kemenpppa.go.id.

KPPPA. (2019, Juli 30). Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Papua, Laki Laki Harus Terlibat. Kemenpppa.go.id.

Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Harding, F. D., Jacobs, T. O., & Fleishman, E. A. (2000). Leadership Skills For A Changing World: Solving Complex Social Problems. LEADERSHIP QUARTERLY, XI (1), 11-35.

Suryarandika, R. (2019, Agustus 2). Menteri Yohana Ingin Perempuan Lebih Dilibatkan Bangun Papua. Republika.co.id.