Mengapa Kesejateraan Rakyat Belum Boleh di Ukur dari Angka PDB?

foto Dokumentasi Pribadi Hamdan

Angka pertumbuhan ekonomi 5,29 persen yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal kedua 2024 disambut dengan optimisme. Berita gemilang ini langsung menjadi headline media, bahan presentasi pejabat, dan dasar kebijakan optimistik tentang kondisi perekonomian Indonesia. Namun, ada pertanyaan penting yang sering terlupakan apakah pertumbuhan produk domestik bruto yang tergolong solid ini benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini bukan sekadar filosofis. Data dari Bappenas dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa ada gap signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi hidup rakyat khususnya yang paling rentan.

Produk Domestik Bruto mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah. Ini adalah metrik makroekonomi yang berguna, tetapi ia memiliki kelemahan fatal PDB tidak menceritakan siapa yang menerima manfaat dari pertumbuhan itu.

Bayangkan dua skenario di skenario pertama, ekonomi tumbuh 5 persen karena semua orang bekerja lebih produktif dan pendapatan meningkat merata. Di skenario kedua, ekonomi juga tumbuh 5 persen, tetapi pertumbuhannya terkonsentrasi pada 10 persen penduduk terkaya. Dari perspektif PDB, kedua skenario ini identik dan sama-sama sukses. Namun, dari perspektif kesejahteraan rakyat, mereka sangat berbeda.

Indonesia lebih dekat ke skenario kedua. Menurut data Kementerian Keuangan tahun 2023, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini coefficient masih berada di angka 0,38 hingga 0,41. Angka ini memang menurun dari dekade sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan distribusi kekayaan yang tidak merata. Lebih khusus lagi, penelitian dari Bappenas mengungkapkan bahwa 40 persen penduduk berpenghasilan terendah hanya menerima sekitar 17 persen dari total pendapatan nasional.

Ketika BPS melaporkan pertumbuhan PDB 5,29 persen, angka itu adalah rata-rata nasional. Namun, seperti konsep rata-rata pada umumnya, angka ini dapat menyembunyikan realitas yang jauh lebih kompleks di lapangan.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat tergantung pada sektor-sektor tertentu pertambangan, industri olahan, dan jasa keuangan. Sementara itu, sektor pertanian yang masih mempekerjakan sekitar 30 persen dari tenaga kerja Indonesia tumbuh jauh lebih lambat, berkisar 1-2 persen per tahun.

Ini berarti mayoritas petani dan pekerja informal tidak merasakan manfaat besar dari pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka tetap berjuang dengan pendapatan yang stagnan atau bahkan menurun akibat inflasi.

Bicara tentang inflasi meskipun pertumbuhan PDB tercatat positif, masyarakat biasa merasakan tekanan dari kenaikan harga yang signifikan. Data Bank Indonesia tahun 2023-2024 menunjukkan inflasi yang konsisten di atas 2-3 persen, dengan kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng yang melebihi angka rata-rata inflasi. Bagi keluarga dengan pendapatan rendah yang mengalokasikan 50-60 persen penghasilan untuk pangan, ini berarti kesejahteraan riil mereka malah menurun meskipun PDB tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi 5,29 persen seharusnya membuka lapangan kerja baru. Faktanya, menurut data BPS, laju pengangguran Indonesia tetap mengkhawatirkan. Tingkat pengangguran terbuka masih berkisar 5-6 persen, dengan jumlah absolut lebih dari 7 juta orang menganggur. Angka ini bahkan tidak menghitung underemployed orang-orang yang bekerja tetapi di bawah kapasitas penuh mereka.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah pengangguran di kalangan pemuda (15-24 tahun), yang mencapai angka dua digit. Lulusan baru kampus sering tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka, terpaksa menerima pekerjaan yang jauh lebih rendah dari level mereka.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan lapangan kerja berkualitas yang cukup, apa artinya pertumbuhan itu bagi jutaan keluarga muda yang mencari pekerjaan?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sangat terkonsentrasi geografis. Data Bappenas menunjukkan bahwa Pulau Jawa—khususnya Jabodetabek dan Surabaya—menerima sekitar 57 persen dari total investasi swasta. Sementara itu, wilayah-wilayah lain, termasuk sebagian besar Indonesia Timur, tertinggal jauh dalam perkembangan ekonomi.

Ini menciptakan fenomena pertumbuhan dengan dua kecepatan kota-kota besar berkembang pesat dengan peluang kerja yang lebih luas, sementara daerah-daerah terpencil tetap tertinggal. Migran dari luar Jawa yang datang ke kota besar memang menemukan pekerjaan, tetapi sering kali dalam kondisi yang tidak layak dengan upah rendah dan jaminan sosial minimal.

Kesejahteraan rakyat sebenarnya multidimensional. Ia tidak hanya tentang pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Di sini, gambaran Indonesia semakin kompleks.

Menurut Kementerian Keuangan dan data penunjang dari berbagai survei, meskipun pertumbuhan ekonomi positif, masih terdapat 26,16 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan (data 2024). Rasio ini memang menurun dibanding dekade sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB belum cukup menjangkau semua lapisan masyarakat. Akses kesehatan, pendidikan berkualitas, dan perumahan layak tetap menjadi tantangan. Bappenas dalam laporannya tentang pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia masih mencatat keterlambatan signifikan di beberapa indikator sosial.

Ini bukan berarti pertumbuhan PDB 5,29 persen tidak penting atau bahkan tidak baik. Pertumbuhan ekonomi adalah fondasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan satu metrik tunggal sebagai ukuran kesuksesan.

Pemerintah dan pemangku kepentingan harus mulai menggunakan pendekatan yang lebih holistik. Selain PDB, kita perlu memantau dan mempublikasikan secara teratur:

Pertama, distribusi pendapatan dan indeks ketimpangan. Apakah pertumbuhan itu inklusif atau eksklusif?

Kedua, indikator ketenagakerjaan yang lebih lengkap, termasuk kualitas pekerjaan dan jaminan sosial pekerja.

Ketiga, indikator multidimensional kesejahteraan seperti yang digunakan Bappenas dalam pengukuran kemiskinan multidimensional.

Keempat, tingkat nyata perubahan daya beli masyarakat setelah disesuaikan dengan inflasi, terutama untuk keluarga dengan pendapatan rendah.

Dengan pendekatan ini, kita dapat berbicara lebih akurat tentang apakah perekonomian Indonesia benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya bukan sekadar menciptakan angka pertumbuhan yang terlihat menarik di headline berita.

Pertumbuhan ekonomi 5,29 persen bukan pencapaian yang dapat diabaikan, tetapi juga bukan jaminan kesejahteraan. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ini lebih inklusif, lebih merata secara geografis, dan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak.

Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki beberapa alat untuk itu kebijakan fiskal progresif yang memperkuat distribusi, investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk sektor-sektor tertinggal, serta kebijakan moneter yang menjaga stabilitas harga khususnya untuk kebutuhan pokok.

Kesuksesan Indonesia bukan diukur dari berapa persen PDB tumbuh, melainkan dari berapa banyak keluarga yang dapat keluar dari kemiskinan, berapa banyak anak yang dapat mengakses pendidikan berkualitas, dan berapa banyak orang yang dapat hidup dengan layak.

Angka pertumbuhan 5,29 persen itu baik. Tetapi kesejahteraan rakyat adalah satu-satunya angka yang benar-benar penting.

Penulis: Hamdan Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang.