Implementasi Program Quick Win Prabowo-Gibran

Saat ini perhatian segenap anak negeri tertuju pada momen penting dan bersejarah pergantian kepemimpinan nasional Indonesia. Saat pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Buming Raka sebagai Presiden RI ke-8 dan Wakil Presiden RI ke-14 tinggal menghitung hari, dinamika politik terasa begitu kondusif yang menunjuk masyarakat menyambut dengan suka cita. Kendati pelantikan keduanya tanggal 20 Oktober 2024 merupakan peristiwa rutinitas dalam kehidupan bernegara, namun sirkulasi elit yang ditandai dengan pelantikan kabinet baru memiliki ekspektasi yang besar dari segenap kalangan.

Persetujuan DPR RI atas APBN 2025 memastikan alokasi belanja APBN 2025 telah mengakomodasi program prioritas Prabowo-Gibran yang digaungkan selama masa kampanye pemilihan presiden 2024. Pasca persetujuan DPR, Presiden Jokowi dapat saja menetapkan UU APBN 2025 menjelang pergantian pemerintahan ini. Dari belanja pemerintah pusat pada R-APBN 2025 sebesar Rp2.693,18 triliun dialokasikan untuk program quick win pada tahun 2025 sebesar Rp121 triliun.

Walupun pemerintahan ini untuk tahun 2024-2029, namun sudah menjadi tradisi menilai kinerja pemerintahan baru pada 100 hari pertama. Setiap periode pemerintahan selalu disampaikan kepada masyarakat keberhasilan singkat quick wins dalam kurun 100 hari sejak dilantik. Pemberian label quick win untuk suatu program pada APBN menunjukkan program unggulan tersebut merupakan inisiatif Prabowo yang otentik dan orisinil sebagai persembahan kepada masyarakat lapisan bawah yang dicintainya.

Dari keempat aspek program dan tujuh kegiatan quick win tersebut yang perlu terlihat hasilnya dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah makan bergizi gratis (MBG). Pasalnya program unggulan yang lebih awal digaungkan pada masa kampanye dan menjadi ikon visi misi Prabowo-Gibran. Selain itu kelembagaan dan organisasi Badan Gizi Nasional telah terbentuk lebih dini sejak Agustus 2024 dan Kepala BGN telah dilantik Presiden.

Pengalokasian MBG pada UU APBN 2025 belum menjamin dapat terealisasi pada Januari 2025 ini, manakala pemerintah tidak mempersiapkan dan melakukan terobosan kebijakan dan strategi implementasi dengan jitu. Regulasi dan kebijakan pelaksanaan APBN, pengadaan barang/jasa dan pencairan APBN yang berlaku saat ini terlalu konvensional dan kaku untuk menyediakan jalan pintas mendeliver layanan MBG kepada ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

Cermin Keberhasilan 100 Hari Presiden 2024-2029

Ilustrasi Strategi dan Eksekusi Program Pemerintahan: freepik.com

Janji kampanye Prabowo dan Gibran akan ditagih setelah mengucapkan sumpah tanggal 20 Oktober 2024. Pilihan Prabowo menentukan program unggulan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat merupakan strategi seorang negarawan yang jitu. Inovasi Prabowo harus direspon oleh para pembantunya secara cepat dan tepat. Program dan kegiatan unggulan yang menjadi quick win sudah harus dikerjakan oleh menteri dan pimpinan lembaga terkait setelah mendapat amanah dari mantan Menhan tersebut.

Alokasi anggaran quick win melibatkan secara langsung sebagai pelaksana adalah empat kementerian dan satu lembaga non kementerian yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Tabel 1 menyajikan program, kegiatan, pelaksana kegiatan dan anggarannya yang harus segera dilaksanakan.

Tabel 1 : Program, Pelaksana dan Anggaran Quick Wins Tahun 2025 (dalam trilun rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, RAPBN Tahun 2025

Ketujuh kegiatan tersebut secara kelembagaan telah jelas penanggungjawab dan pelaksananya. Selain BGN, keempat kementerian secara organisasi, kelembagaan, personil sudah siap dalam melakukan koordinasi dan eksekusi. Kemenkes melaksanakan programnya melalui UPT Kemenkes di daerah dan dengan RSUD. Kemendikbud bersama dengan Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan pada Pemda setempat. Demikian juga Kementan bersama PUPR berkoordinasi dengan masing-masing Pemda.

Sebaliknya, BGN yang sudah terbentuk Agustus 2024 belum memiliki skema yang jelas. Beberapa alternatif eksekusi anggaran tersebut yang masih dipertimbangkan yakni mengerjakan sendiri dengan membentuk UPT, bekerja dengan Pemda melalui dana tugas pembantuan dan mengadopsi pola pengelolaan bantuan operasional sekolah melalui tranfer langsung ke sekolah. Apapun skema yang dipilih nanti oleh BGN harus dipastikan satu bulan sebelum awal Januari 2025 secara organisasi, kelembagaan, personil dan sistem dan prosedur sudah dalam keadaan siap.

Padahal rapor kinerja 100 hari Prabowo-Girbran dihitung dari tanggal 20 Oktober 2024 saat pelantikan sampai 31 Januari 2025. Sudah hampir dua bulan Kepala BGN dilantik organisasi, kelembagaan, struktur organisasi dan personil pada tingkat pusat belum terbentuk. Untuk itu Kemenkeu, LKPP dan Kemenpan harus memikirkan bagaimana pada bulan Januari 2025, APBN untuk belanja MBG sudah siap untuk terealisasi. Untuk memastikan keberhasilan program quick win pemeritahan ini dalam 100 hari masa pemerintahannya, maka perlu dipastikan regulasi , perencanaan dan pengganggaran, pengorganisasi dan eksekusi anggaran sebagai implementasi program.

Penataan Kelembagaan dan Arsitektur Program APBN

Ilustrasi Kelembagaan Negara Baru di Pemerintahan: freepik.com

Rancanaan APBN 2025 yang disetujui menjadi UU menyajikan Bagian Anggaran (BA) sesuai dengan kondisi saat ini. BGN yang dibentuk dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 belum tersedia bagian anggarannya pada RUU APBN pasca persetujuan DPR. Padahal setelah menyampaikan RAPBN kepada DPR tanggal 16 Agustus 2024, Presiden melantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN tanggal 19 Agustus 2024.

Tabel 2 merupakan bagian anggaran (BA) kementerian sebagai lampiran RUU APBN Tahun 2025,dimana beberapa nomeklatur kementerian mengalami perubahan. Perubahan kementerian menyebabkan tambahan kementerian melebih 34 kementerian memerlukan penyesuaian kelembagaan dan arsitektur program baru.

Tabel 2 : Bagian Anggaran Kementerian Dalam RAPBN 2025

Sumber : Kementerian Keuangan, RUU APBN 2025

Mengingat BGN akan melaksanakan sendiri tanpa melibatkan Pemda, maka organisasi unit pelaksana BGN harus sudah terbentuk dengan kantor, personil dan prasarana lainnya paling lambat satu buan sebelum tahun 2025. Persoalannya sampai saat ini BGN belum menetapkan dan melantik pejabat eselon 1 dan 2 yang mengkoordinasikan dan mensupervisi UPT BGN.

Untuk lima kementerian dan lembaga non kementerian yang menangani tujuh program quick win ini, sebanyak tiga lembaga masih memerlukan penataan organisasi karena perubahan dan pengisian pejabat dan personalia. Kementerian PUPR dan Kemendikbud yang akan mengalami perubahan kelembagaan menjadi dua kementerian memerlukan penetapan SOTK baru dan penyusunan program sesuai tugas dan fungsi organisasi. Sementara BGN juga belm kunjung menyiapkan Peraturan Kepala BGN tentang SOTK, kedua kementerian yang dipecah menjadi empat kementerian perlu segera menyiapkan SOTK.

Untuk menyakinkan publik Prabowo harus mengagendakan pencanangan Makan Bergizi pada Awal Januari 2025 secara serentak seluruh Indonesia setelah liburan semester. BGN sudah harus bekerja memilih lokasi-lokasi yang disajikan peresmian MBG pada semua provinsi di Indonesia. Untuk itu kementerian dan BGN yang menangani program quick win harus melakukan penataan lebih awal dan melakukan penyesuaian dan penyusunan.

Untuk kelembagan dan personil dapat dilakukan crash program dalam pengisian pejabat dengan panitia seleksi pejabat yang ditunjuk oleh Presiden. Pansel tersebut dapat melakukan asesmen singkat dari pejabat yang sudah memenuhi syarat dan sudah pernah mengikuti seleksi jabatan tinggi madya dan pratama. Prabowo-Gibran tentu sangat berkepentingan menumbuhkan kepercayaan publik pada 100 hari pemerintahannya dengan pembuktian menunaikan janji-janji pada masa kampanye.