Mengelola Deviasi Halaman III DIPA untuk Perencanaan Kas yang Berkualitas
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Kutacane
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Hamzah Akbar Silalahi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarManajemen kas merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara karena berperan dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dana dan efisiensi biaya pengelolaan kas pemerintah. Menurut Tandberg (2005), manajemen kas pemerintah diarahkan untuk memastikan tersedianya likuiditas yang memadai guna memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pemerintah, sekaligus meminimalkan biaya yang timbul dalam penyediaan likuiditas tersebut. Dengan kata lain, pemerintah harus mampu menyediakan dana yang cukup pada saat diperlukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, namun tetap menghindari penumpukan dana menganggur (idle cash) yang dapat menimbulkan inefisiensi. Pengelolaan kas yang baik juga memungkinkan pemerintah mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran, serta mendukung stabilitas fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, kualitas manajemen kas menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Dalam pengelolaan APBN di Indonesia, fungsi manajemen kas diwujudkan melalui penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum dalam Halaman III DIPA. RPD merupakan rencana kebutuhan dana bulanan yang disusun oleh satuan kerja berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. PMK Nomor 62 Tahun 2023 menjelaskan bahwa DIPA Petikan memuat informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Dengan adanya RPD, pemerintah memperoleh informasi mengenai proyeksi kebutuhan kas setiap bulan sehingga ketersediaan dana dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan tepat waktu.
Kualitas perencanaan pengeluaran tersebut kemudian diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada komponen Deviasi Halaman III DIPA. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, “Indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA.” Penilaian indikator ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA, sehingga semakin kecil deviasi yang terjadi maka semakin baik kualitas perencanaan pengeluaran yang disusun oleh satuan kerja.
Berbagai tulisan dan pandangan yang diterbitkan pada situs KPPN di Indonesia menunjukkan bahwa Deviasi Halaman III DIPA masih menjadi indikator IKPA yang paling menantang untuk dicapai secara optimal. Martha Rizky Aditya (2025) dalam kajiannya pada wilayah kerja KPPN Jember menunjukkan bahwa indikator ini secara konsisten memperoleh nilai rata-rata terendah dibandingkan indikator IKPA lainnya karena menuntut tingkat kesesuaian yang tinggi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan realisasi anggaran. Temuan yang serupa juga disampaikan oleh Martha Rizky Aditya (2026) pada wilayah kerja KPPN Singaraja yang menyebut Deviasi Halaman III DIPA sebagai indikator kualitas pelaksanaan anggaran yang paling menantang bagi satuan kerja. Sementara itu, Bangun Agustinus Situmorang (2026) menegaskan bahwa indikator ini selalu memerlukan perhatian khusus karena mencerminkan kualitas perencanaan kas satuan kerja, bahkan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kas yang disusun secara bottom-up oleh satker masih relatif rendah. Berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama Deviasi Halaman III DIPA tidak hanya terletak pada pelaksanaan anggaran, tetapi juga pada kemampuan satuan kerja dalam menyusun perencanaan pengeluaran yang akurat dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi selama tahun anggaran.
Perkembangan nilai Deviasi Halaman III DIPA pada satuan kerja mitra KPPN Kutacane menunjukkan tren yang terus membaik, dari 69,54 pada tahun 2022, 68,93 pada tahun 2023, meningkat menjadi 85,90 pada tahun 2024, 92,81 pada tahun 2025, dan mencapai 100 pada tahun 2026 (posisi sampai dengan Juni 2026). Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, dibandingkan dengan indikator IKPA lainnya, indikator Deviasi Halaman III DIPA masih menjadi indikator dengan nilai terendah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pengeluaran masih menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja. Hal ini juga tercermin dari capaian pada level satker per 2025, dimana dari 42 satuan kerja mitra KPPN Kutacane hanya 10 satker yang memperoleh nilai 100 atau mampu menjaga deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan realisasi anggaran dalam batas toleransi maksimal 5 persen, sedangkan 32 satker lainnya masih mengalami deviasi di atas batas yang ditetapkan.
Terdapat beberapa penyebab mengapa satker-satker, khususnya pada wilayah kerja KPPN Kutacane, memiliki nilai Deviasi Halaman III DIPA yang tidak maksimal. Sebagian besar satker masih kesulitan menghitung dan memprediksi rencana penarikan dana per bulannya. Hal ini diperburuk apabila kegiatan tertentu yang terdapat pada satker sulit untuk diprediksi waktu pelaksanaan kegiatannya. Kesulitan memprediksi kegiatan ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yakni tidak pastinya waktu penyampaian juknis kegiatan oleh kementerian/lembaga yang melingkupi satker ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh satker berdasarkan permintaan atas masyarakat. Selain itu, blokir pagu belanja tertentu pada satker tanpa adanya kepastian waktu menjadikan satker semakin sulit untuk mencapai nilai Deviasi Halaman III DIPA yang optimal.
Untuk memaksimalkan nilai Deviasi Halaman III DIPA, satker perlu memastikan bahwa Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara realistis berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Penyusunan RPD sebaiknya diturunkan dari rincian kegiatan dalam POK, dengan mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan, kontrak, progres pekerjaan, termin pembayaran, serta waktu munculnya tagihan. Dengan pendekatan ini, RPD tidak sekadar merupakan pembagian pagu secara merata setiap bulan, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan kas yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output yang direncanakan.
Setelah RPD disusun, satker perlu melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala dengan membandingkan realisasi terhadap RPD setiap bulan. Hasil monitoring tersebut kemudian digunakan untuk melakukan prakiraan bergulir (rolling forecast), yaitu memperbarui proyeksi realisasi beberapa bulan ke depan berdasarkan perkembangan terkini. Melalui proses ini, satker dapat lebih dini mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi mengalami percepatan atau keterlambatan sehingga perencanaan penarikan dana tetap relevan dengan kondisi aktual pelaksanaan anggaran.
Selain itu, satker perlu membangun mekanisme early warning terhadap potensi deviasi, terutama pada kegiatan atau kontrak bernilai besar yang memiliki dampak signifikan terhadap realisasi anggaran. Pemantauan dapat difokuskan pada progres pengadaan, progres pekerjaan, potensi kendala, dan perkiraan jadwal pembayaran. Apabila terjadi deviasi, satker perlu segera melakukan analisis akar penyebab, misalnya akibat keterlambatan pengadaan, revisi DIPA, keterlambatan penyampaian tagihan, mundurnya jadwal kontrak, atau faktor lainnya. Hasil analisis tersebut harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperbaiki proyeksi dan penyusunan RPD pada periode berikutnya.
Dalam hal terdapat perubahan jadwal kegiatan, kontrak, maupun pembayaran, satker perlu memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD yang tersedia setiap awal triwulan, yaitu paling lambat sampai hari kerja ke-10 bulan Februari, April, Juli, dan Oktober. Pemutakhiran yang dilakukan secara tepat waktu akan memastikan RPD tetap akurat dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan anggaran terkini.
Lebih lanjut, RPD harus disusun berdasarkan informasi yang konsisten antara DIPA, POK, jadwal kegiatan, jadwal kontrak, rencana pembayaran, target penyerapan anggaran, dan target capaian output. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran di satker, mulai dari KPA, perencana, PPK, PPSPM, bendahara, hingga pelaksana kegiatan, perlu berkoordinasi secara berkala agar setiap perubahan pelaksanaan kegiatan, pengadaan, kontrak, maupun pembayaran segera tercermin dalam RPD. Selain bertujuan menjaga kesesuaian antara rencana dan realisasi, penyusunan RPD juga perlu mendukung pencapaian target penyerapan anggaran per jenis belanja serta target output yang telah ditetapkan.
Satker juga dapat memanfaatkan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebagai salah satu instrumen mitigasi untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran dan meminimalkan potensi deviasi. Dalam kondisi tertentu, kegiatan atau tagihan dapat diselesaikan pada bulan berjalan meskipun penarikan dana melalui mekanisme LS belum direncanakan dalam RPD bulan tersebut. Melalui penggunaan UP/TUP, satker tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, sementara penyerapan anggaran baru akan tercatat pada saat penggantian UP (GUP) atau pertanggungjawaban TUP diproses pada bulan berikutnya.
Terakhir, karena penilaian Deviasi Halaman III DIPA menggunakan proporsi pagu masing-masing jenis belanja, perhatian utama sebaiknya diarahkan pada jenis belanja yang memiliki porsi anggaran terbesar. Pengendalian yang baik terhadap jenis belanja dominan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan nilai Deviasi Halaman III DIPA dibandingkan fokus yang sama pada jenis belanja dengan proporsi pagu yang relatif kecil.
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Deviasi Halaman III DIPA tidak hanya menjadi indikator penilaian dalam IKPA, tetapi juga mencerminkan kualitas perencanaan kas dan pengelolaan anggaran satuan kerja. Semakin kecil deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan realisasi anggaran, semakin baik kemampuan satker dalam memprediksi kebutuhan dana dan mengelola pelaksanaan kegiatan secara terencana. Meskipun berbagai kendala seperti ketidakpastian jadwal kegiatan, keterlambatan penyampaian petunjuk teknis, perubahan kontrak, maupun blokir anggaran masih menjadi tantangan, capaian satker mitra KPPN Kutacane yang terus membaik menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih baik dan adaptif.
Ke depan, diharapkan seluruh satuan kerja semakin memperkuat budaya perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil kegiatan, serta menjadikan RPD sebagai instrumen manajemen kas yang aktif digunakan dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar dokumen administratif. Untuk mendukung hal tersebut, satker disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar pelaksana anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi RPD secara berkala, memanfaatkan mekanisme pemutakhiran RPD secara optimal, serta menerapkan prakiraan bergulir (rolling forecast) dalam proses perencanaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan kualitas perencanaan pengeluaran semakin meningkat, nilai Deviasi Halaman III DIPA dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal, dan pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif, efisien, serta akuntabel.