News
·
19 September 2020 16:56

Polemik Program Kartu Prakerja di Masa Pandemi COVID-19

Konten ini diproduksi oleh Handika Faqih Nugroho
Polemik Program Kartu Prakerja di Masa Pandemi COVID-19 (97)
Ilustrasi Kartu Pra Kerja.
Presiden Jokowi berusaha menjalankan salah satu janji kampanyenya pada tahun 2019, yaitu program kartu prakerja. Karena adanya pandemi, maka konsepnya ditandemkan menjadi semacam bantuan sosial. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, buruh yang terkena PHK atau yang memerlukan peningkatan kompetensi kerja, sepanjang 18 tahun keatas dan tidak sekolah boleh mendaftar kartu prakerja.
ADVERTISEMENT
Pendaftar kartu prakerja mendaftar ke sistem, jika disetujui, maka dia akan mendapat 3 hal, yaitu
- Voucher Rp.1.000.000 dalam bentuk platform digital.
- Mendapatkan uang Rp. 600.000/bulan.
- Mendapatkan uang RP.50.000 maksimal tiga kali jika mengisi survei memberi rating dan feedback Lembaga pelatihan. (Kepmenkoorek No.219/2020; Pasal 23 Permenko No.3.2020)
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2020, platfrom digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program kartu prakerja yang dilakukakn melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet. Dalam praktiknya hal itu lebih berpaku pada mitra yang menawarkan pemberlajaran online seperti Ruang Guru, yang lain dominan pada penyaluran uang elektronik seperti Link, OVO, tokopedia dsb. Intinya pada mitra kerja yang menyediakan pemberlajaran online , penerima kartu prakerja mendapatkan voucher; lalu boleh ambil kursus yang diinginkan. Masing-masing kursus itu ada harganya. Jika ada beberapa kursus yang diambil, tetapi voucher tidak mencukupi, maka user perlu top up dengan uang pribadi atau dengan pihak lain. Jika ada sisa voucher, maka uang dikembalikan ke negara. (Permenkeu 25/2020)
ADVERTISEMENT
Lalu Apa Masalahnya?
Media pembelajaran digital itu, “Jualan dagangan (servsinya sendiri) dan membantu menjualkan dagangan mitranya”. Maksudnya adalah Mereka membuat konten pembelajaran (kursus), lalu pengguna (penerima kartu prakerja) beli kursus itu, maka mitra (seperti ruangguru) mendapatkan keuntunga itu. Mitra membuat konten pembelajaran, pengguna membeli kursus itu, maka sang mitra mendapat komisi.
Apakah ini tender atau bukan?
- Dalam konteks HAN, perbuatan pemerintah ini adalah tindakan di sektor privat dalam hal kontrak.
- Kontrak ini ditandai oleh uang publik (uang dari pembayaran pajak), maka ada kewajiban finansial dari pemerintah untuk:
• Memastikan uang publik akan dibelanjakan secara efektif dan efisien
• Publik dapat berpartisipasi dalam mengakses kesempatan berkontrak dengan pemerintah dan mendapatkan keuntungan yang adil darinya.
ADVERTISEMENT
- Direktur Ekseskutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengatakan ini adalah bentuk kerja sama pemerintah dengan delapan platform tadi ini bukanlah tender, tetapi kerja sama pemerintah.
- Tender adalah kegiatan dimana pemerintah mencari barang dan jasa dari pihak diluar pemerintah, karena kebutuhan itu tidak bisa disupply internal. (Arrowsmith,2010)
- Dalam hal ini pemerintah diyakini sudah melanggar asas-asas hukum equal opportunity, transparency.
- Padahal 6 Mei 2020, pada media twitter Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kebijakan program kartu prakerja mengatakan bahwa Program ini mengadopsi prinsip dan etika pengadaan
Uang sebesar Rp.1.000.000 mengalir secara berkelanjutan ke mitra ke mitra platform digital untuk pelatihan belum tentu bermanfaat bagi para pencari kerja, jelas merupakan kebijakan yang tujuannya secara doelmatigheid (daya guna, kemanfaatan, kegunaan, dan tujuan) dapat dipertanyakan sebagaimana elaborasi diatas. Secara rechtmatigheid (pemerikasaan kebenaran formil menurut hak), program ini jika mengacu elaborasi-elaborasi di atas perlu dipertanyakan.
ADVERTISEMENT
Jadi kebijakan ini, apalagi yang terlait dengan voucher harus dihentikan, fokuskan perihal ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kartu Prakerja, Konflik Kepentingan, dan Sistem Oligarkinya
Anggaran 20 Triliun merupakan anggaran yang besar untuk kebijakan Kartu Prakerja. Sri Mulyani mengeluh cukup sakit perut karena Kartu Prakerja merupakan orderan Presiden yang tidak bisa ditolak yang di mana hal ini juga merupakan program kampanye pada masa pilpres, di masa pandemi ini khas negara juga sangat minim, kenapa program ini tetap ngotot dijalankan yang seolah-olah apapun yang diperintahkan Presiden Jokowi harus terlaksana. Jika dilihat 8 platform, hamper 70% masuk ke Skill Academy Ruangguru, secara konsep hal ini tidak pas karena permainan oligarki. Staff Khusus Presiden jika dilihat pekerjaanya sudah bermasah, karena presiden mengatakan stafsus adalah teman diskusi dan gaji stafsus itu 51 Juta/bulan. Jabatan sebagai stafsus CEO otomatis dicopot. Ketika dikronfontir CEO Ruangguru mengatakan tidak tahu menahu, dalam hal ini sudah terlihat conflict of interest. Dalam praktiknya, dalam masa pandemi COVID-19 peserta kartu prakerja diharuskan pelatihan online, dalam hal ini semuanya serba online, padahal ada yang seharusnya pelatihannya harus secara praktik, contohnya menjahit; bagaimana peserta tau dan bisa kalau hanya teori tanpa praktik.
ADVERTISEMENT
Dalam pelatihan online ini peserta kartu prakerja bisa skip video pelatihannya, seandainya para peserta dari hasil pelatihan skip video ini sertifikat kompetensi keluar, apakah kompetensinya bisa digunanakan? Hal ini ada skenario oligarki melakukan perampokan terstruktur di tengah pandemi COVID-19.
Handika Faqih Nugroho Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu 2019/2020