Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Biasa: Tiga Jalur, Satu Pendidikan?

Ilustrasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. Sumber Ilustrasi: AI.

Pemerintah kini menjalankan tiga jalur sekolah. Sekolah Rakyat disiapkan bagi anak dari keluarga tidak mampu, lengkap dengan asrama, asupan gizi, dan jaminan kesehatan. Sekolah Unggul Garuda diperuntukkan bagi anak dengan potensi di atas rata-rata. Sisanya adalah sekolah reguler yang dijalani sebagian besar murid. Niatnya baik, tetapi sosiologi pendidikan mengajukan pertanyaan penting: apakah kita sedang memperluas kesempatan, atau menyusun lapisan baru?

Dari kacamata fungsionalisme ala Durkheim, Parsons, serta Davis dan Moore, sekolah memang bertugas menyeleksi bakat dan menjaga integrasi sosial. Sekolah Garuda tampak masuk akal sebagai penyaring bakat, sedangkan Sekolah Rakyat mencegah anak miskin tersisih dari sistem.

Namun teori konflik dari Marx, Bowles, dan Gintis mengingatkan bahwa sekolah juga dapat mereproduksi kelas lewat hidden curriculum. Jean Anyon menemukan bahwa sekolah untuk kelas sosial berbeda menekankan hal berbeda, ada yang menuntut kepatuhan, ada yang melatih kepemimpinan. Pierre Bourdieu menambahkan bahwa seleksi yang tampak netral tetap bisa menguntungkan anak dengan kapital budaya yang akrab dengan dunia sekolah.

Interaksionisme simbolik menyoroti label. Menurut Goffman dan efek Pygmalion, label "sekolah anak miskin" bisa menjadi stigma, sedangkan label "unggul" menaikkan ekspektasi guru dan murid. Robert Putnam juga mengingatkan bahwa sekolah yang homogen mengurangi modal sosial lintas kelas. Sementara itu, sekolah reguler, termasuk sekolah negeri yang kini sepi murid baru, berisiko menjadi lapisan ketiga bila perhatian publik terpusat pada program unggulan.

Belum ada data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lapisan baru benar-benar terbentuk. Yang bisa dilakukan adalah terus bertanya: siapa yang masuk, apa yang dipelajari, dan ke mana lulusannya melaju. Seperti kata Paulo Freire, pendidikan sejati membebaskan. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah gedung, melainkan seberapa merdeka anak-anak menentukan masa depannya.