Tulang Punggung Negeri: Buruh dan Kelas Menengah
ASN Badan Pusat Statistik
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Hanin Rahma Septina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarApakah kamu termasuk buruh dan berada di kelas menengah? Jika iya, selamat kamu adalah bagian dari "tulang punggung negeri".
Tulang punggung di sini dimaknai sebagai kelompok yang menjadi penopang utama perekonomian nasional. Namun ironisnya, kelompok ini justru yang paling pertama terdampak saat terjadi guncangan ekonomi. Mereka dianggap terlalu "kaya" untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga terlalu "miskin" untuk bisa hidup layak dan menabung, apalagi berinvestasi. Tekanan hidup sehari-hari yang tinggi membuat kelompok ini rentan, meskipun tampak ‘baik-baik saja’ secara statistik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03 persen, sedikit melambat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sebagian besar masih ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan belum menunjukkan perubahan struktur ekonomi yang berarti. Konsumsi masih menjadi motor utama, bukan produktivitas atau inovasi industri. Di sisi lain, struktur penduduk yang bekerja masih didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai. Meskipun persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahun, dalam sepuluh tahun terakhir status pekerjaan ini tetap menjadi yang tertinggi. Pada tahun 2024, proporsinya mencapai 39 persen dari total penduduk bekerja.
Investasi Pendidikan Tinggi: Return yang Tidak Sebanding
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang terus meningkat selama satu dekade terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dalam dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 adalah 8,85 tahun. Ini berarti secara rata-rata, penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan hingga sekitar kelas 2 atau 3 SMP/sederajat. Meski demikian, masyarakat kini makin menyadari pentingnya pendidikan formal dan mulai mendorong anak-anak mereka melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA bahkan perguruan tinggi.
Namun, realita di pasar tenaga kerja sering kali tak sejalan dengan ekspektasi. Data menunjukkan bahwa 52,32 persen angkatan kerja di Indonesia masih berpendidikan SMP/sederajat atau lebih rendah. Tetapi jika melihat kelompok buruh/karyawan/pegawai saja, sebagian besar justru telah menempuh pendidikan minimal SMA/sederajat atau lebih tinggi. Tahun 2015, sebesar 63,51 persen buruh berpendidikan minimal SMA, dan angka ini meningkat menjadi 69,52 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya tren peningkatan tenaga kerja terdidik yang masuk menjadi buruh/karyawan/pegawai.
Sayangnya, peningkatan pendidikan tersebut belum diikuti dengan perbaikan signifikan dalam kompensasi ekonomi. Menurut data BPS, rata-rata upah/gaji bersih per bulan buruh/karyawan/pegawai pada tahun 2024 adalah sekitar Rp3,3 juta, hanya naik dari Rp2,6 juta pada 2016. Dalam delapan tahun, kenaikan rata-rata per tahun hanya sekitar 3,5 persen. Ketika dikonversikan ke nilai riil, gaji buruh tahun 2016 setara dengan 4,5 gram emas. Pada tahun 2024, nilai tersebut turun drastis hanya menjadi 1,8 gram emas. Ini menunjukkan daya beli buruh yang semakin menurun.
Lebih lanjut, mudahnya akses pendidikan menghasilkan peningkatan jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi. Namun, pasar kerja belum mampu menyediakan lapangan kerja yang sebanding dengan kualifikasi mereka. Banyak dari pekerjaan yang tersedia hanya membutuhkan keterampilan dasar, bukan keahlian lulusan SMA atau universitas. Hal ini tercermin dari angka pengangguran yang tinggi di kalangan lulusan pendidikan menengah dan tinggi. Per Agustus 2024, tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada lulusan SMA Kejuruan (9,01 persen), disusul SMA Umum (7,05 persen), dan Universitas (5,25 persen). Pola ini tidak berubah signifikan selama satu dekade terakhir.
Nasib Buruh Kelas Menengah: Bekerja Belum Tentu Sejahtera, Tidak Bekerja Sudah Pasti Tidak Sejahtera
Dalam teori mobilitas sosial, setiap generasi idealnya dapat hidup lebih baik dari generasi sebelumnya. Indonesia saat ini sedang menyambut periode bonus demografi, menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini adalah masa ketika proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Jika dimanfaatkan secara optimal, ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak ditopang oleh kebijakan yang tepat, bonus ini bisa berubah menjadi bencana demografi.
Indonesia kini telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas. Secara makro, perekonomian dianggap terus membaik dan tumbuh stabil. Namun, realitas mikro di tingkat rumah tangga menengah ke bawah sering kali berbeda. Tahun 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03 persen, turun tipis dari 9,36 persen pada tahun sebelumnya. Namun, jumlah absolut penduduk miskin justru naik, dari 25,9 juta menjadi 26,22 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk masih lebih cepat daripada penurunan jumlah orang miskin. Di dalamnya termasuk mereka yang sudah bekerja, tetapi penghasilannya belum mampu membawa mereka keluar dari garis kemiskinan.
Fenomena terbaru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menunjukkan tren menarik. Banyak peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus karena penempatan yang terlalu jauh dari domisili. Jika ditelaah, keputusan ini logis. Dengan gaji Rp5–8 juta per bulan, tetapi biaya hidup dan transportasi (terutama tiket pesawat ke Indonesia Timur, misalnya) yang mahal, beban ekonomi menjadi tidak sebanding. Apalagi jika harus meninggalkan keluarga dan membiayai hidup di kota besar dengan biaya hidup tinggi. Di era ekonomi yang semakin menekan, keputusan mundur menjadi pilihan paling realistis.
Perlu Kebijakan Progresif untuk Menopang Para “Tulang Punggung” Ini
Generasi muda Indonesia saat ini lebih kritis, cerdas, dan realistis dalam mengambil keputusan. Mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga mempertimbangkan kualitas hidup, beban mental, dan prospek masa depan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak bisa terus menggunakan pendekatan kebijakan yang bersifat general atau simbolik. Kebijakan yang dibuat harus benar-benar berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat pekerja.
“Buruh dan kelas menengah” adalah kelompok mayoritas yang menopang konsumsi domestik, produktivitas ekonomi, dan kestabilan sosial. Jika mereka dibiarkan rapuh, maka pilar ekonomi nasional juga akan ikut goyah. Pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok ini tidak hanya diberi ruang bekerja, tetapi juga peluang untuk tumbuh dari segi penghasilan, kualitas hidup, dan akses perlindungan sosial. Tulang punggung negeri seharusnya tidak dibiarkan patah pelan-pelan. Mereka layak mendapatkan perlindungan dan dukungan agar dapat terus berdiri tegak menopang bangsa ini. Indonesia tidak akan benar-benar maju jika kelompok mayoritasnya masih berjuang keras hanya untuk bertahan hidup.