Pertumbuhan Ekonomi Bukan Sekadar Angka: Sudahkah Rakyat Sejahtera?

Foto by Gemini

Setiap kali Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi, publik seolah menahan napas. Angka itu kemudian dibaca sebagai rapor keberhasilan pemerintah, dibandingkan dengan negara tetangga, dan dijadikan bahan pidato di berbagai forum. Akan tetapi, di balik euforia angka, ada pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab: sudahkah rakyat kebanyakan benar-benar merasakan hasil pertumbuhan itu, atau angka tersebut hanya berhenti sebagai statistik di atas kertas?

Angka yang Menggembirakan

Data terbaru menunjukkan tren yang secara nominal cukup positif. Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, capaian kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir, bahkan melampaui negara-negara mitra dagang utama seperti Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Memasuki kuartal II 2026, pertumbuhan sedikit melandai ke angka 5,29 persen, namun tetap berada di atas capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, ekonomi nasional pada semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen.

Angka-angka ini pantas diapresiasi. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan gejolak pasar keuangan dunia, kemampuan Indonesia mempertahankan laju pertumbuhan di atas lima persen adalah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah tercatat menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut.

Rakyat Bertanya: Sejahtera yang Mana?

Bagi rakyat kebanyakan, pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah pertumbuhan lima persen itu terasa di dapur, di ongkos sekolah anak, dan di biaya berobat? Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian makro tidak secara otomatis berarti kantong rakyat ikut membesar. Hal itu bisa saja hanya mencerminkan ekspansi di sektor-sektor tertentu yang menyerap sedikit tenaga kerja, sementara mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah tetap bergulat dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di kisaran 4,68 persen, dengan jutaan angkatan kerja yang belum terserap sepenuhnya, menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu berbanding lurus dengan lapangan kerja yang layak bagi rakyat. Belum lagi kesenjangan antarwilayah, karena pertumbuhan di Jawa dan pusat-pusat industri jauh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah di luar Jawa, serta ketimpangan pendapatan yang selama bertahun-tahun tidak banyak bergeser meski angka PDB terus naik.

Di sisi fiskal, strategi percepatan belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan pada awal tahun juga meninggalkan defisit anggaran yang perlu dicermati. Pertumbuhan belanja negara yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan pembiayaan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Jika pertumbuhan hanya ditopang stimulus jangka pendek tanpa pembenahan struktural, kesejahteraan rakyat berisiko hanya menjadi janji yang tertunda.

Menakar Kesejahteraan yang Sesungguhnya

Kesejahteraan rakyat seharusnya diukur bukan hanya dari Produk Domestik Bruto, melainkan dari indikator yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: daya beli riil, akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, ketersediaan lapangan kerja yang layak, serta rasa aman dari ketimpangan ekonomi. Pertumbuhan tinggi yang disertai kesenjangan melebar hanya akan menciptakan kesejahteraan semu, dinikmati oleh segelintir kelompok sementara rakyat kebanyakan tetap tertinggal. Pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat perlu mendorong agar pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor padat karya yang berdampak langsung pada rakyat luas, seperti pertanian, industri pengolahan skala kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif di daerah. Reformasi tata kelola fiskal juga harus terus diperkuat agar belanja negara benar-benar produktif bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menggenjot angka pertumbuhan jangka pendek.

Pertumbuhan ekonomi memang penting sebagai indikator kesehatan perekonomian suatu bangsa. Akan tetapi, angka semata tidak cukup untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kesejahteraan. Angka yang tinggi baru bermakna jika benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, bukan hanya berhenti sebagai capaian di atas kertas.