Pendidikan sebagai Jembatan Perdamaian di Thailand Selatan
Seorang Mahasiswi Aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Hanum fathiahijri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Konflik Thailand Selatan adalah konflik yang melibatkan pemberontakan bersenjata yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade di tiga provinsi paling selatan Thailand. Konflik Thailand Selatan selama ini sering dipahami sebagai persoalan keamanan yang berkaitan dengan gerakan separatis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Thailand. Banyak yang melihat konflik ini sebagai persoalan keamanan, namun jika melihat konflik ini hanya melalui perspektif keamanan belum cukup untuk menjelaskan akar persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terdapat satu persoalan yang cukup penting untuk dipahami, yaitu pendidikan yang turut mempengaruhi hubungan antara masyarakat lokal dan pemerintah Thailand.
Pendidikan merupakan proses belajar-mengajar dan sebuah sarana untuk membangun integrasi nasional. Di Thailand Selatan pendidikan bukan sekedar sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, melainkan menjadi wadah untuk mempertahankan warisan budaya, bahasa melayu, nilai-nilai Islam, serta identitas yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pendidikan menjadi ruang yang mempertemukan kepentingan pemerintah Thailand yang ingin membangun integrasi nasional dengan keinginan masyarakat Patani yang ingin mempertahankan identitas Melayu-Muslim mereka. Karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen integrasi negara, tetapi juga sebagai arena untuk membangun perdamaian melalui pengakuan terhadap keberagaman identitas lokal.
Masyarakat yang berada di wilayah Thailand Selatan memiliki karakter sosial, sejarah, serta kebudayaan yang berbeda dari mayoritas masyarakat Thailand. Wilayah Thailand Selatan khususnya provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat, memiliki bahasa, budaya, sejarah, dan tradisi keagamaan yang berkaitan erat dengan identitas Patani. Ketegangan muncul pertama kali karena komunitas Muslim Melayu yang mendominasi di wilayah Selatan mendapatkan perlakuan diskriminatif serta marginalisasi yang berkelanjutan dari pemerintah pusat. Ketegangan semakin parah ketika pemerintah pusat Thailand menerapkan kebijakan yang bersifat otoriter, yaitu memaksakan upaya asimilasi budaya yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan identitas, tradisi, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Melayu.
Pendidikan dan Kontestasi Identitas Lokal
Pherali (2021) berpandangan bahwa pendidikan di Thailand Selatan dapat dipahami sebagai arena utama kontestasi karena sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang tempat persaingan antara kepentingan negara dan identitas masyarakat lokal. Pemerintah pusat Thailand menggunakan sistem pendidikan nasional dan memanfaatkan sekolah negeri sebagai instrumen untuk memperkuat integrasi nasional, pemerintah pusat Thailand ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta membangun ulang identitas sebagai bagian dari negara Thailand melalui pemaksaan kurikulum terpusat, bahasan Thai, dan nilai-nilai kebudayaan Siam. Masyarakat Muslim Melayu yang berada di wilayah Selatan melihat hal ini sebagai proses asimilasi budaya dan dominasi epistemik yang mengabaikan sejarah yang dimiliki masyarakat di wilayah Selatan yang berkaitan dengan kesultanan Pattani dan nilai-nilai Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan Siam.
Integrasi nasional bukanlah sesuatu yang salah, memang sudah menjadi tugas negara untuk memberikan sarana terhadap sistem pendidikan nasional dan memastikan seluruh masyarakatnya mendapatkan akses terhadap pendidikan serta mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan nasional. Yang salah itu ketika menyamakan integrasi nasional dengan homogenisasi atau asimilasi budaya. Kebijakan pemerintah pusat Thailand dalam prakteknya itu menyamakan antara integrasi nasional dengan homogenisasi. Karena dalam prosesnya tidak merangkul pluralisme atau keberagaman budaya lokal, melainkan memaksakan suatu identitas tunggal yang berbasis kebudayaan dominan Thai-Buddhis. Jika ingin menjadi bagian dari negara Thailand berarti harus mengurangi penggunaan bahasa dan identitas lokal. Pherali (2021) melihat persoalan ini melalui perspektif social justice dan conflict transformation, dengan menekankan pentingnya recognition yaitu pengakuan terhadap kelompok yang berbeda dalam proses pendidikan.
Persoalan bahasa merupakan salah satu contoh yang jelas, penggunaan bahasa Thai sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan nasional sangat menyudutkan masyarakat wilayah Selatan yang menggunakan Patani Melayu sebagai bahasa lokal Muslim Melayu. Berdasarkan penelitian Premsrirat dan Burarungrot (2022) menunjukkan bahwa yang tidak sesuai dengan bahasa ibu peserta didik dapat menciptakan perasaan eksklusi dan menimbulkan persoalan. Hal ini juga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat dengan sekolah negeri karena khawatir pendidikan yang diberikan dapat menghilangkan identitas etnis mereka. Pada akhirnya sekolah menjadi ikut terdampak oleh konflik ini.
Tuntivivat (2016) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kekerasan dan sistem pendidikan yang ada di Thailand Selatan. Karena masyarakat tidak melihat pendidik dan sekolah negeri sebagai ruang yang netral tetapi dipandang sebagai representasi negara. Kondisi tersebut menciptakan sebuah paradoks, pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman justru dapat menjadi bagian dari konflik ketika masyarakat merasa identitas dan kebutuhannya tidak terwakili di dalam sistem pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena itu diperlukannya pendekatan pendidikan untuk perdamaian, dari sekedar education for security menuju education for peace. Chalermsripinyorat (2025) berpendapat bahwa kebijakan pendidikan Thailand Selatan selama ini diarahkan kepada kepentingan keamanan dan pembentukan Thai nationhood, termasuk penekanan dalam penggunaan bahasa Thai dan sejarah yang berpusat pada Bangkok. Seharusnya pendidikan itu dapat menjadi peacebuilder apabila negara mau untuk mulai mengakui adanya keberagaman identitas, sejarah lokal, penggunaan bahasa ibu, dan pendidikan antarbudaya.
Penelitian Sy (2025) melihat bahwa Perdamaian bukan sekedar ketiadaan kekerasan langsung saja, tetapi juga membutuhkan penghapusan berbagai bentuk kekerasan struktural yang dapat membuat suatu kelompok tertentu mengalami ketidakadilan. Menghentikan serangan bersenjata saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan, apabila masih ada masyarakat yang masih merasa tidak diakui dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan dapat menjadi peacebuilding apabila mampu menjadi ruang perjumpaan antara dua identitas yang berbeda, bukan justru memaksakan satu identitas. Sekolah tidak harus diposisikan sebagai lawan negara maupun sebagai alat kelompok perlawanan. Pada akhirnya perdamaian di Thailand Selatan tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan dan negosiasi elite. Pemerintah Thailand tetap memiliki kepentingan untuk mempertahankan integrasi nasional, tetapi integrasi tersebut seharusnya tidak mengharuskan masyarakat meninggalkan identitas lokalnya. Karena ketika identitas lokal diakui tanpa mengancam integrasi nasional, pendidikan dapat berubah dari arena reproduksi konflik menjadi arena rekonsiliasi.