Humas Mendengar, Beritakan yang Benar

Ilustrasi kesulitan mendengar. Foto: Hardini Kusumadewi.

“Aduh rasanya tidak enak sekali telingaku ini, tidak bisa dengar apa-apa, berdengung terus,” keluh rekan kerjaku, Jono. “Mau mendengar susah, rasanya gatal sekali,” lanjutnya sambil terus menggaruk telinganya.

“Memangnya ada masalah apa dengan telingamu?” tanyaku sambil mendengarkan konferensi pers tentang THR dan gaji ke-13 oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Tidak menjawab pertanyaanku, dia malah terus bersungut-sungut sambil memegang telinganya. Kutepuk bahunya, barulah dia menengok.

“Apa?” tanyanya bingung.

“Wah sepertinya kau harus segera periksa ke Dokter Spesialis THT, Bang. Bisa kacau kerjamu nanti,” sahutku.

Telinga merupakan salah satu aset penting bagi seorang humas. Humas yang notabene bertugas untuk menyampaikan informasi yang benar dari narasumber terpercaya kepada masyarakat, hendaknya memiliki pendengaran yang baik untuk dapat menangkap dengan benar informasi yang diberikan.

Mendengar seseorang berbicara membutuhkan ketajaman indera pendengaran. Apalagi di zaman serba digital, dimana orang yang berbicara tidak harus bertatap muka, tetapi suaranya bisa sampai ke telinga kita. Mendengar membutuhkan latihan yang tidak sederhana. Ada proses yang panjang mesti dilakukan, agar seseorang memiliki kemampuan mendengar yang baik. Yang pertama tentu haruslah memiliki telinga yang sehat.

Posisi humas di organisasi pemerintah merupakan posisi strategis karena humas berfungsi menjadi corong informasi dari pihak pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. Namun, pandangan tentang pekerjaan humas atau public relations (PR) kerap disalahartikan oleh masyarakat. Kehumasan dianggap sebatas pencitraan dan branding. Padahal, menurut Co-Founder and Executive Director ID Comm, Sari Soegondo, kerja kehumasan adalah menjadi mata dan telinga organisasi untuk tetap relevan dengan kepentingan publik. Bahkan, lebih jauh lagi, untuk dapat menciptakan ekosistem yang kuat dan kokoh bagi reputasi yang positif.

Sebagai humas di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan, kami diberikan amanah untuk mensosialisasikan dan mengangkat citra positif BKPK sebagai unit baru di Kementerian Kesehatan. Masyarakat yang masih terbiasa mengenal Badan Litbangkes masih merasa asing dengan keberadaan BKPK.

Saat ini, sesuai dengan Kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), fungsi koordinasi dan pelaksana penelitian kesehatan sudah berpindah ke BRIN sehingga Kemenkes tidak dapat lagi melakukan kegiatan penelitian.

Meskipun fungsi penelitian tidak ada lagi di Kemenkes, Kemenkes membentuk unit baru bernama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mempunyai tugas untuk menganalisis dan menyusun rekomendasi kebijakan. Dalam kaitan ini, Kemenkes tetap membutuhkan hasil litbang terkait kesehatan untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis penelitian (research-based policy), karena tidak ada kesehatan tanpa penelitian (no health without research).

Pemimpin pun perlu mendengar, karena pemimpin perlu masukan dari masyarakat untuk dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik. “Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan kebijakan perlu mendengarkan suara dari berbagai pihak. Jika ini berhasil dilakukan, niscaya kepercayaan publik akan semakin meningkat,” kutip Pemimpin Redaksi Humas Indonesia, Asmono Wikan.

“Wah berita bagus nih, THR mulai diberikan H-10 dan gaji ke-13 bulan Juli. Dapat tambahan tunjangan kinerja juga 50%,” tiba-tiba Jono mengagetkan aku dari belakang. Rupanya dia ikut mendengarkan konferensi pers dari balik layar komputerku.

“Kalau berita THR saja, langsung sembuh kupingmu,” sahutku.

Jono menyeringai bahagia.