Ikhtiar untuk Integrasi Satu Data Kesehatan

Ilustrasi Ruang Tunggu di Rumah Sakit. Foto: Hardini Kusumadewi.

“Bu, kan tadi saya sudah bilang, ibu daftar dulu ke instalasi radiologi untuk mendapatkan nomor pendaftaran USG minggu depan. Kalau suami ibu, tidak perlu, karena nanti langsung dilakukan tindakan pancaran urine saat kedatangan. Sudah berapa kali saya terangkan, kenapa belum paham juga? Saya masih harus menginput hasil pemeriksaan ibu hari ini dan yang lain,” terdengar olehku suster perawat tidak sabaran saat memberikan penjelasan ke pasien BPJS yang sudah berusia lanjut.

“Ya maaf Sus, namanya juga orang tua, suka lupa,” jawab pasien.

“Lain kali, anaknya dibawa ya bu, biar saya terangkan ke anak ibu saja,” lanjut perawat sambil meninggalkan pasien tersebut.

Hari sudah sore, sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Ruang tunggu pasien masih sangat ramai. Aku sudah sangat lelah. Bagaimana tidak, dokter yang seharusnya datang pukul 14.00, ternyata baru datang pukul 16.00. Tetapi aku harus tetap menunggu, karena aku hanya bisa kontrol hanya dengan dokter yang melakukan tindakan operasi usus buntuku beberapa hari yang lalu.

Apalagi di bulan Ramadhan ini, para tenaga kesehatan itu pasti berpuasa dan pasti merasa kelelahan karena banyaknya pasien dan banyaknya data yang harus diinput hari ini. Tidak bisa ditunda besok, karena besok pasti ada banyak lagi pasien BPJS yang akan berobat.

Aku perhatikan di Rumah Sakit (RS) swasta ini masih menggunakan rekam medis manual yang berbasis kertas. Padahal pemerintah sudah menghimbau semua RS untuk berpindah menggunakan sistem informasi RS berbasis elektronik, untuk memudahkan input data pasien ke sistem RS.

Walaupun begitu, ternyata di RS milik Pemerintah yang sudah berbasis rekam medis elektronik pun masih mengalami kendala. Saat ini, terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan milik pemerintah yang belum terintegrasi, termasuk aplikasi kesehatan milik developer swasta yang juga belum terintegrasi dengan ekosistem layanan kesehatan Indonesia.

Kondisi di mana terjadi fragmentasi data dan banyaknya sistem informasi kesehatan yang tidak saling terintegrasi serta terjadinya duplikasi input data menjadi beban bagi tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak layanan kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga layanan menjadi tidak efektif.

Tangkapan Layar Solusi Intergrasi IHS. Dokumentasi: Pribadi.

“Untuk bisa mengatasi berbagai macam permasalahan tadi, Kementerian Kesehatan memberikan solusi integrasi Sistem Informasi Kesehatan (Indonesia Health Service/IHS). IHS merupakan semacam platform yang akan menghubungkan seluruh ekosistem pelaku kesehatan: Puskesmas, RS, industri startup digital kesehatan, swasta, apotek dan laboratorium, dalam satu layanan kesehatan,” kutip Setiaji, Chief Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes, pada Keterangan Pers: Beta Testing Platform Indonesia Health Service, 25 April 2022.

IHS merupakan bagian dari agenda transformasi digital Kemenkes yang menghubungkan berbagai macam layanan kesehatan antar fasilitas kesehatan. Uniknya, IHS memiliki nomor yang menjadi single identifier informasi kesehatan pasien untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bersinambungan. Dengan nomor IHS ini, masyarakat tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang atau mengisi formulir yang saat ini masih banyak ditemui di layanan kesehatan. Ini mirip seperti nomor keamanan sosial (social security number) yang diterapkan di negara-negara maju.

Lebih lanjut, Setiaji menjelaskan manfaat integrasi data kesehatan IHS, “Para tenaga kesehatan tidak perlu menginput data yang berulang dan menggunakan aplikasi yang berbeda. Riwayat pengobatan pasien bisa diakses dan dipantau secara detail dan runtut meski pasien berobat di RS yang berbeda atau periksa di laboratorium yang lain. Koordinasi antara fasilitas layanan kesehatan akan memudahkan komunikasi untuk mencari layanan rujukan.”

Dengan terkumpulnya data kesehatan yang terintegrasi, pemerintah bisa memanfaatkan data tersebut untuk menunjang keputusan dan memberikan layanan publik yang lebih baik, memberi respon terhadap deteksi dini dan pencegahan sehiungga upaya pemerintah untuk meningkatkan promotif dan preventif menjadi lebih baik, termasuk mengantisipasi penyebaran terhadap penyakit-penyakit menular lain.

“Sistem IHS akan terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan, sehingga layanan terhadap cakupan BPJS bisa lebih luas lagi,” jelas Setiaji. Saat ini, IHS sedang dalam tahap uji coba untuk dapat mengetahui kendala transfer data yang mungkin terjadi dan kendala lainnya. Setelah tahap uji coba selesai, tim DTO Kemenkes akan melakukan perbaikan dan perluasan cakupan saat launching yang direncanakan pada bulan Juli 2022.

Masyarakat bisa mengakses datanya sendiri melalui IHS. Platform IHS ini gratis, tidak dipungut bayaran untuk menghubungkan sistem ini dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia dan penyedia layanan kesehatan di Indonesia.

Seperti diamanatkan oleh Menteri Kesehatan, Budi G. Sadikin, para tenaga kesehatan agar fokus pada layanan kesehatan dan penyelamatan nyawa, bukan administrasi laporan. Kebijakan integrasi satu data kesehatan melalui IHS merupakan salah satu ikhtiar dan upaya Kemenkes untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia, sekaligus menjawab tantangan perkembangan teknologi kesehatan di dunia.

Akhirnya, selesai juga kontrolku hari ini. Di perjalanan pulang, aku melihat ibu itu lagi, pasien yang tadi diberikan penjelasan oleh suster perawat yang kurang sabar. Ibu itu terlihat mencoba untuk melakukan scan barcode BPJS secara mandiri untuk pendaftaran minggu depan. Berulang kali dia coba untuk scan, tetapi belum berhasil. Aku pun menawarkan bantuan.

“Mari saya bantu, bu. Ibu mau daftar untuk kontrol minggu depan ya?” tanyaku lembut.

“Iya, mbak. Alhamdulillah, terima kasih ya,” jawab ibu itu ramah.