Transformasi Humas Pemerintah

Hardini Kusumadewi
Pranata Humas Ahli Muda di Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan
Konten dari Pengguna
27 Juni 2022 15:59 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Hardini Kusumadewi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Tangkapan layar: Transformasi Sistem Kesehatan. Sumber: YouTube Kemenkes.
zoom-in-whitePerbesar
Tangkapan layar: Transformasi Sistem Kesehatan. Sumber: YouTube Kemenkes.
ADVERTISEMENT
Banyaknya perubahan kebijakan pemerintah dan makin maraknya informasi diterima publik menuntut humas pemerintah untuk bertransformasi dengan cepat. Untuk menjaga kepercayaan publik, perlu adanya sinergi baik internal maupun eksternal pemerintah. Tujuannya untuk meminimalkan kecurigaan publik pada pemerintah, sehingga muncul kepercayaan (trust) terhadap pemerintah.
ADVERTISEMENT
Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, pemerintah menyampaikan informasi, kebijakan, dan program melalui berbagai saluran komunikasi secara cepat, tepat dan mudah dimengerti terkait kebijakan dan program pemerintah agar bisa terus mengimbangi arus pemberitaan di media massa dan media sosial.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah adalah komunikasi strategik yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan publik dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Kinerja pemerintah tidak akan bermakna jika tidak disampaikan dengan baik.
Di sinilah peran humas pemerintah untuk mensosialisasikan pesan positif dan prestasi pemerintah kepada publik. Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hubungan yang harmonis antar instansi dan publik membawa dampak yang signifikan yang dapat mengakselerasi pengambilan keputusan dan berimplikasi pada kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
Di masa pandemi Covid-19 di mana disrupsi terjadi di segala lini, banyak perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk kebijakan kesehatan. Perubahan ini memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Bagi publik, perubahan ini mungkin terasa membingungkan sehingga banyak yang bersikap apatis, sehingga pengelolaan komunikasi publik terasa sangat dibutuhkan untuk membangun kredibilitas pemerintah.
Setelah hampir 2 tahun pandemi melanda dunia, sektor kesehatan tetap bertahan. Vaksinasi Covid-19 menjadi “game changer”, bukti menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia juga capaian vaksinasi Covid-19 yang hampir mendekati 70% dari total populasi masyarakat di Indonesia. Bahkan Indonesia menduduki posisi ke-4 dengan jumlah vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, di berbagai kesempatan, mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah melakukan vaksinasi adalah buah hasil dari kerja bersama dengan sektor lain: sektor swasta, TNI, Polri, Start-Ups, INGO, dan lain-lain. Karena untuk mengatasi pandemi, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa dilakukan secara eksklusif, tetapi harus secara inklusif. Vaksinasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan program, tetapi lebih kepada suatu pergerakan, di mana semua komponen terlibat. Dengan cara itu, barulah Indonesia bisa mengatasi pandemi.
ADVERTISEMENT
Transformasi juga dilakukan di sektor kesehatan. Melansir laman sehatnegeriku.com, Kementerian Kesehatan telah menginisiasi transformasi kesehatan. Terdapat 6 pilar transformasi di bidang kesehatan, yakni: transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.
Layanan kesehatan primer menjadi pilar yang paling penting, karena fokus pada tindakan pencegahan promotif dan preventif. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, dalam konferensi pers G20 Health Ministers’ Meeting di Yogyakarta, 20 Juni 2022. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Dengan begitu, reformasi sektor kesehatan sangat tepat untuk berfokus pada layanan primer yang penting sehingga dapat mencegah penularan penyakit infeksi. Dan WHO sangat mendukung hal ini.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya layanan primer, keenam pilar transformasi juga saling terkait satu sama lain sehingga harus dikemas secara apik untuk dapat dipahami oleh masyarakat. Banyaknya informasi tentang transformasi kesehatan yang harus dikomunikasikan ke masyarakat merupakan tantangan bagi Humas Kemenkes. Peran Humas tidak sekadar menjadi juru bicara untuk institusinya, tetapi Humas juga harus bisa menghimpun informasi secara proaktif agar dapat memprediksi isu-isu penting terkait institusinya yang layak menjadi konsumsi media.
Merujuk berbagai sumber berita, keahlian utama yang wajib dimiliki Humas adalah keterampilan komunikasi (communications skills), baik komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi personal, komunikasi media, maupun komunikasi visual. Pemanfaatan media menjadi salah satu saluran komunikasi yang banyak digunakan karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet. Hal ini juga berbanding lurus dengan pencapaian pemerintah dalam pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT