Harga Pangan Naik, Rupiah Tertekan: Pilihan Sulit Bank Indonesia
Accounting student at PKN STAN who is interested in economics, finance, and contemporary public issues
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Freska Kristiana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarInflasi Agustus meningkat di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Menjelang Rapat Dewan Gubernur pada 22–23 September 2026, Bank Indonesia menghadapi tugas berat untuk menjaga stabilitas tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Memasuki September 2026, perekonomian Indonesia memperlihatkan dua sisi yang berbeda.
Aktivitas masyarakat masih bergerak. Pusat perbelanjaan tetap ramai, kegiatan pariwisata terus berjalan, dan konsumsi masyarakat masih menopang perekonomian. Namun, cerita yang berbeda terlihat ketika masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari atau memantau pergerakan nilai tukar. Harga sejumlah bahan pangan meningkat, rupiah melemah, dan pasar keuangan kembali dibayangi ketidakpastian global.
Di tengah situasi tersebut, perhatian pelaku pasar tertuju pada Bank Indonesia. Bank sentral dijadwalkan menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur pada 22–23 September 2026. Hari pertama digunakan untuk membahas kondisi dan prospek perekonomian, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran. Kebijakan Bank Indonesia kemudian ditetapkan pada hari kedua.
Keputusan tersebut bukan hanya menjadi perhatian investor. Dunia usaha dan masyarakat juga berkepentingan karena kebijakan suku bunga dapat memengaruhi biaya pinjaman, investasi, nilai tukar, dan harga barang.
Harga Pangan Mulai Menekan Rumah Tangga
Tekanan yang paling nyata mulai terasa pada harga kebutuhan sehari-hari.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 0,21 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Harga Konsumen meningkat dari 111,73 pada Juli menjadi 111,97 pada Agustus 2026. Secara tahunan, inflasi mencapai 3,19 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi Juli 2026 yang tercatat sebesar 2,88 persen. Kenaikan tersebut terjadi setelah Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,14 persen pada Juli 2026.
Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras termasuk komoditas yang turut mendorong inflasi.
Bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar deretan angka dalam laporan statistik. Dampaknya dapat dirasakan ketika berbelanja kebutuhan harian. Dengan jumlah uang yang sama, barang yang dapat dibawa pulang menjadi lebih sedikit.
Tekanan tersebut paling terasa bagi rumah tangga berpendapatan rendah karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kenaikan harga beberapa bahan pangan secara bersamaan dapat langsung mengurangi daya beli.
Meski demikian, tidak semua harga bergerak naik. Penurunan tarif angkutan udara dan harga beberapa jenis bahan bakar membantu menahan inflasi agar tidak meningkat lebih tinggi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga belum terjadi secara merata. Namun, harga pangan tetap perlu diperhatikan karena perubahannya bersentuhan langsung dengan pengeluaran rumah tangga.
Pertumbuhan Ekonomi Masih Jadi Penopang
Kabar baiknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Nilai Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun. Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dari sisi produksi, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 10,81 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi sebesar 15,97 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi domestik masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan ruang bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menghadapi tekanan dari kenaikan harga serta pelemahan nilai tukar.
Namun, angka pertumbuhan yang cukup tinggi tidak berarti seluruh persoalan telah selesai. Pertumbuhan ekonomi belum tentu dirasakan secara merata. Kenaikan harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya tetap dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Pada saat yang sama, dunia usaha harus memperhitungkan perubahan biaya pembiayaan dan operasional. Perusahaan yang menggunakan bahan baku impor menghadapi risiko kenaikan biaya ketika rupiah melemah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan perekonomian tidak dapat dinilai hanya dari satu indikator. Ekonomi dapat tetap tumbuh ketika masyarakat dan pelaku usaha sedang menghadapi tekanan yang berbeda.
Rupiah Masih Menghadapi Tekanan
Tantangan berikutnya datang dari pergerakan nilai tukar.
Pada 2 September 2026, kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR tercatat sebesar Rp17.770 per dolar Amerika Serikat. Posisi tersebut menunjukkan bahwa rupiah masih menghadapi tekanan pada awal September.
Pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri. Arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, perubahan harga komoditas, ketegangan geopolitik, dan pergerakan modal internasional turut memengaruhi pasar keuangan Indonesia.
Ketika ketidakpastian global meningkat, investor cenderung memindahkan dananya ke aset yang dinilai lebih aman. Dalam situasi seperti itu, negara berkembang berisiko mengalami arus keluar modal. Dampaknya dapat terlihat pada pelemahan nilai tukar, penurunan harga saham, dan kenaikan imbal hasil obligasi.
Bagi sebagian masyarakat, pergerakan rupiah mungkin tampak jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, pangan, dan barang modal.
Apabila berlangsung cukup lama, kenaikan biaya produksi dapat diteruskan oleh produsen kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi. Inflasi yang semula didorong oleh harga pangan pun berisiko mendapat tekanan tambahan dari kenaikan harga barang impor.
Karena itu, stabilitas rupiah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan.
Pilihan Sulit Menanti Bank Indonesia
Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 18–19 Agustus 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. Suku bunga Deposit Facility dipertahankan sebesar 4,75 persen, sedangkan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,50 persen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar, menjaga inflasi dalam sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menjelang rapat September, Bank Indonesia kembali menghadapi pilihan yang tidak mudah.
Penurunan suku bunga dapat membuat biaya pinjaman menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut berpotensi mendorong ekspansi dunia usaha dan memberikan pengaruh positif bagi pasar saham serta obligasi, terutama sektor yang sensitif terhadap biaya pembiayaan, seperti properti dan perbankan.
Namun, pemangkasan suku bunga ketika rupiah masih menghadapi tekanan juga membawa risiko. Selisih imbal hasil antara aset dalam rupiah dan aset dalam mata uang asing dapat menyempit. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi daya tarik pasar keuangan Indonesia bagi investor asing.
Sebaliknya, mempertahankan suku bunga dapat membantu menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi. Konsekuensinya, biaya pembiayaan bagi rumah tangga dan dunia usaha akan tetap relatif tinggi.
Pelaku usaha mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Masyarakat juga dapat menunda pembelian yang menggunakan pembiayaan, seperti rumah dan kendaraan.
Inilah pilihan sulit yang dihadapi Bank Indonesia. Setiap kebijakan membawa manfaat sekaligus risiko. Bank sentral perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Cadangan Devisa Menjadi Bantalan
Bank Indonesia tentu tidak menentukan kebijakan hanya berdasarkan inflasi dan nilai tukar. Ketahanan sektor eksternal juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan.
Pada akhir Juli 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar 145,3 miliar dolar AS. Posisi tersebut menjadi salah satu penyangga ketahanan sektor eksternal dan memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah.
Neraca perdagangan juga memiliki peran penting. Surplus perdagangan menunjukkan bahwa nilai ekspor masih lebih besar daripada impor. Keadaan tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan devisa dan menopang nilai tukar rupiah.
Namun, posisi cadangan devisa yang memadai bukan berarti Indonesia terbebas dari risiko. Perubahan kebijakan suku bunga global, gejolak harga komoditas, dan ketegangan geopolitik dapat mengubah arah pergerakan modal dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, cadangan devisa perlu dikelola secara terukur agar upaya menjaga rupiah tetap sejalan dengan kebutuhan mempertahankan ketahanan sektor eksternal dalam jangka panjang.
Menjaga Keseimbangan Hingga Akhir Tahun
Beberapa pekan ke depan akan menjadi periode penting bagi perekonomian Indonesia.
Pelaku usaha perlu mengantisipasi perubahan biaya pembiayaan dan nilai tukar. Perusahaan yang menggunakan bahan baku impor juga perlu memperhitungkan risiko kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah.
Investor perlu mencermati perkembangan inflasi, arus modal, nilai tukar, dan kebijakan suku bunga. Setiap data ekonomi dapat memengaruhi pergerakan harga saham dan obligasi dalam waktu singkat.
Sementara itu, masyarakat perlu memperhatikan perkembangan harga pangan dan biaya pinjaman yang dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Keputusan Bank Indonesia pada 23 September 2026 mungkin tidak langsung menyelesaikan seluruh persoalan. Namun, keputusan tersebut akan memberikan petunjuk kepada pasar mengenai arah kebijakan moneter hingga akhir tahun. Jadwal resmi Bank Indonesia menetapkan RDG September berlangsung pada 22–23 September 2026, dengan penetapan kebijakan pada hari kedua.
Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi Indonesia bukan sekadar memilih antara suku bunga tinggi atau rendah. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga keseimbangan ketika pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong, nilai tukar harus distabilkan, dan daya beli masyarakat tetap perlu dilindungi.
Bank Indonesia tidak memiliki pilihan yang sepenuhnya bebas risiko. Namun, kebijakan yang hati-hati, didukung data yang kuat dan komunikasi yang jelas, dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat serta pelaku pasar di tengah ketidakpastian global.