Konten dari Pengguna
Pengaruh Pemakzulan Kepemimpinan dalam Perekonomian Masyarakat
10 Juni 2024 9:15 WIB
·
waktu baca 2 menitTulisan dari Raden Muhamad Haris Alhakim tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
![https://www.pexels.com/id-id/foto/tengara-penunjuk-penanda-tonggak-batas-13469449/](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01hzxqfmyt7e3apntry7bfehaq.jpg)
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Tantangan global saat ini menyebabkan setiap negara menghadapi ketidakpastian yang berdampak pada sikap pemimpin mereka. Perubahan alam, persaingan ekonomi global, dan kemajuan teknologi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan politik global. Krisis kepemimpinan menjadi sorotan dan perhatian masyarakat, yang memandang sebagai ancaman yang memerlukan tindakan segera. Kepemimpinan yang tepat dapat mengatasi tantangan ini dengan pertanggung jawaban dan upaya penyelamatan yang sesuai. Definisi kepemimpinan menjadi subjek yang sulit di definisikan secara pasti, namun, para ahli telah mencoba memberikan pemahaman yang sesuai dengan persepektif masing-masing.
ADVERTISEMENT
Dalam kondisi sulit seperti inflasi, krisis ekonomi, dan krisis pangan, peran kepemimpinan sangat dominan dalam mengelola perekonomian untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, di Indonesia, sistem perekonomian disusun sesuai dengan nilai-nilai ke- Indonesia an yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.
2. Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalam nya digunakan sebesar besarnya untuk memakmurkan rakyat.
Pemakzulan dan impeachment adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk menurunkan seorang pemimpin, namun memiliki perbedaan dalam definisi dan proses nya.
ADVERTISEMENT
Proses pemakzulan di Indonesia melalui tiga tahap yang melibatkan lembaga tinggi negara yang berbeda, dimulai dari DPR, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan akhirnya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kesimpulan nya, kepemimpinan yang kuat dan responsif sangat penting dalam menghadapi tantangan dan krisis saat ini.