Negara Tanpa Nalar: Sibuk Tapi Tidak Cerdas

Fakta, nilai, dan kebijakan (foto: didesain menggunakan canva)

Akal sehat selalu menjadi landasan yang membedakan kebijakan yang bijaksana dari pilihan yang gegabah sepanjang sejarah suatu negara. Sayangnya, tampaknya negara kita telah kehilangan akal sehatnya.

Alih-alih menjadi strategi yang didasarkan pada pengetahuan yang mendalam, kebijakan publik terkadang dikembangkan sebagai respons impulsif terhadap krisis, bukan memiliki dasar logis yang kuat.

Ketika masalah mendesak disikapi dengan retorika belaka tanpa adanya solusi praktis, fenomena ini menjadi nyata. Yang biasanya dapat mengatasi akar permasalahannya, pemerintah justru berfokus pada peningkatan citra semata.

Janji-janji kosong berulang kali dilontarkan kepada publik, tetapi situasi di lapangan tetap sama: kemacetan birokrasi, pengelolaan sumber daya yang tidak terorganisir, dan minimnya hasil nyata.

Kebijakan yang kontradiktif juga menunjukkan kurangnya rasionalitas. Pemerintah mendukung gerakan ramah lingkungan di suatu hari, lalu memberikan izin baru kepada bisnis yang merusak lingkungan di hari berikutnya.

Paradoks ini menunjukkan bagaimana kepentingan jangka pendek dapat mengesampingkan pertimbangan jangka panjang. Dengan demikian, masyarakat terpaksa menanggung dampak dari dampak yang sebelumnya dapat dihindari.

Ironisnya, retorika nasionalisme seringkali menyembunyikan kurangnya pemikiran rasional. Kritik tidak dipandang sebagai koreksi yang bermanfaat, melainkan sebagai ancaman. Alih-alih mengabaikan opini publik, negara yang sehat adalah negara yang dapat menguji kebijakan dengan akal sehat. Kultus kekuasaan adalah satu-satunya yang tersisa ketika akal sehat ditekan.

Selain itu, birokrasi kita seringkali beroperasi berdasarkan prinsip kekuasaan, bentuk manifestasi pelayanan. Melindungi kepentingan politik lebih diutamakan daripada memastikan kebijakan diimplementasikan secara efektif.

Ketika jabatan menjadi tujuan akhir, klaim sepihak sebagai wakil untuk melayani rakyat, tetapi cenderung bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, itulah bentuk negara yang sesungguhnya tanpa akal.

Pembuatan kebijakan yang merugikan generasi mendatang adalah dampak paling buruk dari hilangnya akal sehat.

Segala hal menunjukkan kurangnya kalkulasi logis, mulai dari eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali hingga utang yang terus meningkat. Retorika pembangunan masa kini seolah-olah dapat menyelamatkan masa depan bangsa.

Budaya politik yang lebih mengutamakan loyalitas daripada kemampuan merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap krisis akal sehat ini. Orang-orang yang patuh diberi posisi, sementara orang-orang yang kritis disingkirkan.

Oleh karena itu, alih-alih kaum intelektual yang berani mengusulkan terobosan, lingkaran pembuat kebijakan justru dipenuhi orang-orang yang hanya pandai menyenangkan atasan mereka.

Namun, yang paling menyedihkan adalah bagaimana orang-orang perlahan-lahan terbiasa dengan kekonyolan ini. Janji-janji yang diingkari mudah diabaikan, dan kebijakan-kebijakan yang kontradiktif diterima begitu saja.

Negara yang tanpa akal sehat akan semakin kuat ketika masyarakat berhenti menuntut logika.

Kita harus mengakui bahwa demokrasi tidak dapat eksis tanpa akal budi. Tanpanya, politik hanya akan menjadi panggung penuh slogan tanpa isi yang nyata.

Rasionalitas adalah garis pertahanan terakhir terhadap otoritas yang menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat, hanyalah sekadar alat intelektual.

Maka, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi sekadar “apa yang telah dilakukan pemerintah?”, tetapi “apakah kebijakan itu lahir dari nalar yang sehat?”. Jika jawabannya tidak, maka bangsa ini benar-benar sedang berjalan menuju jurang sebagai negara tanpa nalar.