Konten dari Pengguna

PEMILU: Pesta Demokrasi atau Pesta Oligarki

Haris Mandala Putra
Membaca untuk mengenal! Menulis untuk di kenal! Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
22 Oktober 2024 18:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Haris Mandala Putra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pemilu: Pesta Demokrasi atau Pesta Oligarki (foto: diedit menggunakan canva).
zoom-in-whitePerbesar
Pemilu: Pesta Demokrasi atau Pesta Oligarki (foto: diedit menggunakan canva).
ADVERTISEMENT
Pemilu (Pemilihan Umum) adalah proses demokratis di mana warga negara suatu negara memilih wakil-wakil mereka untuk menduduki jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota parlemen, kepala daerah, atau pejabat lokal lainnya.
ADVERTISEMENT
Pemilu dilakukan secara periodik dan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi.
Pemilu biasanya diselenggarakan oleh lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan.
Pemilu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah melalui partisipasi warga negara dalam proses politik.
Secara fundamental adalah sebuah komitmen negara untuk menjalankan perintah undang-undang dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi.
Dalam perkembangannya pemilu seringkali dinilai sebagai suatu kompetisi yang melegalisasikan segala cara demi mendapatkan suatu keuntungan besar, dalam hal mendapatkan suara masyarakat tanpa dengan adanya kerja-kerja pengetahuan yang dilakukan.
Karena dengan pemilu masyarakat pada umumnya juga melihat bahwa kontestasi ini sebagai ajang yang semata hanya untuk mendapatkan elektabilitas belaka dari para kandidat, dan tidak jarang juga pemilu dianggap sebagai pesta para oligarki.
ADVERTISEMENT
Pemilu yang sering dianggap sebagai "pesta oligarki" dalam konteks tertentu karena adanya anggapan bahwa proses pemilihan umum, yang seharusnya menjadi mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin rakyat, malah dikuasai oleh sekelompok kecil elite atau oligarki yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan pengaruh sosial.
Beberapa alasan mengapa pemilu dianggap demikian meliputi:

Keterlibatan Uang dalam Politik

Oligarki memiliki kekayaan yang luar biasa, dan mereka dapat menggunakan sumber daya ini untuk mendukung kandidat tertentu yang melayani kepentingan mereka.
Hal ini menciptakan ketergantungan politisi pada donasi atau dukungan finansial dari kelompok kaya, yang kemudian mempengaruhi kebijakan setelah mereka terpilih.

Kandidat dari Lingkaran Elite

Dalam banyak kasus, calon pemimpin yang maju dalam pemilu berasal dari latar belakang keluarga kaya atau politisi yang sudah mapan.
ADVERTISEMENT
Kesempatan bagi orang-orang dari kalangan bawah atau kelas menengah untuk bersaing secara adil seringkali terbatas karena minimnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan, seperti dana kampanye atau jaringan politik yang kuat.

Media yang Dikendalikan Elite

Oligarki sering memiliki atau mengendalikan media massa, sehingga mereka dapat mengarahkan pemberitaan dan opini publik untuk menguntungkan kandidat atau agenda politik tertentu.
Hal ini bisa mempengaruhi cara pemilih mendapatkan informasi, membuat masyarakat cenderung memilih berdasarkan informasi yang bias atau tidak berimbang.

Kebijakan yang Menguntungkan Elite

Setelah terpilih, pejabat yang didukung oleh oligarki sering kali meloloskan kebijakan yang menguntungkan kelompok elite ekonomi, alih-alih fokus pada kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan umum.
Ini semakin memperkuat ketimpangan kekuasaan dan ekonomi dalam masyarakat.

Kurangnya Partisipasi Politik Rakyat

Karena dominasi oligarki dalam politik, rakyat biasa sering merasa bahwa suara mereka tidak memiliki dampak signifikan.
ADVERTISEMENT
Akibatnya, partisipasi politik dari masyarakat umum bisa menurun, dan proses pemilu menjadi lebih formalitas ketimbang cerminan kehendak rakyat yang sesungguhnya.
Dengan demikian, pemilu dianggap sebagai "pesta oligarki" ketika kekuatan ekonomi dan politik yang terkonsentrasi pada segelintir orang mendominasi proses demokrasi, membuatnya tidak sepenuhnya mewakili kepentingan seluruh masyarakat.