Petani Sumatera Memberi Makan Dunia, tapi Hidupnya Sendiri Tak Pernah Kenyang

Foto: Annam Jeje/Pexels

Tapi bagi sebagian besar petani Sumatera, khususnya di lereng Karo, kabar baik itu hanya berlaku di koran dan siaran berita. Tapi bagi sebagian besar petani di sana, kabar baik itu hanya berlaku di koran dan siaran berita. Di lapangan, harga jual kepada pengepul nyaris tidak bergerak, sementara harga di pasar-pasar kota Medan bisa melonjak tiga hingga enam kali lipat dari yang mereka terima. Selisih itu bukan keuntungan petani. Selisih itu adalah milik rantai panjang yang berdiri di antara ladang dan meja makan.

Inilah paradoks yang sudah lama hidup di Sumatera dan belum juga terselesaikan: pulau ini adalah salah satu penyangga pangan terbesar Indonesia, namun petaninya terus tertinggal di garis kemiskinan struktural.

Angka yang Menipu

Angka-angka tidak bisa berbohong, meski sering kali dibaca dengan keliru. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Nilai Tukar Petani atau NTP Sumatera Utara pada awal 2026 berada di kisaran 108, angka yang secara teknis berarti petani masih surplus. Namun angka itu menyembunyikan lebih banyak dari yang ia ungkapkan. NTP dihitung dari rata-rata seluruh subsektor pertanian, termasuk perkebunan besar yang jauh lebih menguntungkan. Jika kita mempersempit lensa hanya ke petani tanaman pangan dan hortikultura skala kecil, gambarannya jauh lebih suram.

Bank Indonesia dalam berbagai kajian regionalnya mencatat bahwa inflasi komponen volatile food secara konsisten menjadi penyumbang terbesar gejolak inflasi di kawasan Sumatera. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bahkan pernah menegaskan secara terbuka bahwa pengendalian inflasi pangan bukan semata soal moneter, melainkan soal membenahi tata niaga dari hulu ke hilir. "Inflasi pangan itu masalah struktural, bukan hanya masalah likuiditas," ujarnya dalam sebuah forum koordinasi inflasi nasional. Pernyataan itu benar. Sayangnya, di lapangan, struktur yang dimaksud belum juga berubah.

Rantai yang Mencekik

Struktur distribusi komoditas pangan di Indonesia, termasuk Sumatera, melibatkan rata-rata empat hingga enam lapisan perantara sebelum produk sampai ke tangan konsumen akhir. Setiap lapisan mengambil margin. Sebuah studi dari Universitas Gadjah Mada yang dipublikasikan pada 2023 menemukan bahwa petani cabai di Jawa dan Sumatera hanya menikmati sekitar 20 hingga 30 persen dari harga akhir yang dibayar konsumen. Sisanya tersebar di tangan pengepul, pedagang besar, distributor, dan pengecer.

Ketika ditanya soal panjangnya rantai distribusi ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah berjanji akan memangkas jalur distribusi pangan lewat sistem pertanian digital dan kemitraan langsung antara petani dan pasar modern. "Kita harus putus mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani," tegasnya di hadapan para kepala dinas pertanian provinsi. Pernyataan yang tepat dan mendapat tepuk tangan meriah. Tapi di Karo, di Solok, di Ogan Komering Ulu, pengepul masih datang setiap pagi ke kebun-kebun petani, dan tidak ada sistem digital yang mengubah angka di timbangan mereka.

Situasi ini diperparah oleh ketiadaan infrastruktur penyimpanan yang memadai. Tanpa cold storage atau gudang komunal di sentra produksi, petani tidak punya kemampuan menahan panen. Mereka harus menjual segera, berapapun harganya. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kapasitas cold storage untuk produk hortikultura di Sumatera baru mencukupi sekitar 30 persen dari kebutuhan ideal. Kekurangan ini bukan sekadar masalah logistik, ia adalah akar dari volatilitas harga yang setiap tahun membuat konsumen menjerit dan petani tetap tidak kaya.

Solusi yang Salah Alamat

Ada satu kesalahpahaman yang harus diluruskan dalam cara kita merespons inflasi pangan. Ketika harga naik, respons paling umum dari pemerintah adalah operasi pasar, penetapan harga eceran tertinggi, atau membuka keran impor. Semua itu mungkin efektif meredam keluhan konsumen dalam jangka pendek. Tapi tidak satu pun dari langkah itu menyentuh akar masalah.

Yang paling mengkhawatirkan justru pernyataan yang kerap muncul dari beberapa pejabat daerah ketika harga pangan naik. "Kita akan segera lakukan operasi pasar dan pastikan stok aman," begitu kalimat yang hampir selalu sama dari tahun ke tahun. Tidak ada yang salah dengan operasi pasar. Yang salah adalah ketika itu menjadi satu-satunya jawaban, diulang setiap musim, tanpa pernah menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa harga bisa melonjak sejauh itu sejak awal?

Bahkan, dalam banyak kasus, kebijakan menekan harga justru memukul balik petani yang seharusnya dilindungi. Sensus Pertanian 2023 yang dirilis BPS menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani di Indonesia mengalami penurunan sekitar 7,9 persen dibanding sepuluh tahun sebelumnya. Di Sumatera, tren ini terasa lebih tajam di daerah yang berbatasan dengan kota, karena generasi muda memilih bekerja di sektor jasa dan manufaktur ketimbang mewarisi lahan orang tua mereka. Jika tren ini dibiarkan, ketahanan pangan Sumatera tidak sedang dibangun. Ia sedang dikikis perlahan-lahan.

Sinergi yang Masih Setengah Hati

Sumatranomics tahun ini mengangkat tema sinergi untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi Sumatera dalam mendukung ketahanan pangan. Kata sinergi dalam tema itu bukan hiasan. Ia adalah pengakuan bahwa tidak ada satu institusi pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian.

Bank Indonesia melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP sudah menyentuh beberapa titik kritis, mulai dari penguatan klaster pertanian, digitalisasi sistem pemasaran komoditas, hingga fasilitasi kerjasama antara petani dan off-taker. Tapi program sebagus apapun tidak akan berarti banyak jika pemerintah daerah tidak mengimbanginya dengan kebijakan fiskal yang konsisten dan berani.

Di sinilah masalah sinergi yang sesungguhnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman pernah mengingatkan bahwa koordinasi antara otoritas moneter dan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan masih perlu diperkuat secara substansial. "Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Inflasi pangan itu butuh respons yang terkoordinasi, dari pusat sampai ke tingkat kabupaten," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi. Kalimat itu seharusnya menjadi cambuk, bukan sekadar kutipan yang menghiasi laporan tahunan.

Beberapa daerah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah mulai merintis koperasi tani berbasis digital, dan hasilnya menunjukkan bahwa petani bisa mendapatkan harga 20 hingga 40 persen lebih tinggi ketika bisa menjual langsung tanpa melalui pengepul konvensional. Model ini perlu direplikasi, bukan dipamerkan sebagai proyek percontohan lalu dibiarkan berjalan sendiri.

Petani Sumatera tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang adil.

Selama ini kita membangun ketahanan pangan dari sisi konsumsi: memastikan bahan pangan tersedia dan harganya terjangkau. Tapi kita lupa membangun ketahanan pangan dari sisi produksi: memastikan mereka yang menanam punya cukup alasan, secara ekonomi dan sosial, untuk terus menanam. Dua sisi ini bukan pilihan yang harus dipertentangkan. Keduanya adalah fondasi yang harus dibangun bersama-sama.

Sumatera punya semua modal untuk menjadi model ketahanan pangan yang sesungguhnya. Yang dibutuhkan bukan program baru yang lahir dari rapat. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membenahi yang sudah ada, kejujuran untuk mengakui bahwa rantai pasok yang sekarang berjalan tidak adil, dan komitmen nyata untuk mengubahnya, bukan hanya di forum-forum bergengsi, tapi di ladang-ladang yang tidak pernah masuk agenda rapat koordinasi manapun.

Selama keberanian itu belum hadir, inflasi akan terus menjadi berita buruk bagi konsumen di kota. Dan petani di desa akan terus menanam, panen, lalu bertanya-tanya mengapa kerja keras mereka tidak pernah cukup untuk mengubah nasib.