Konten dari Pengguna

Ekonomi Makro Indonesia di Tengah Rupiah Tertekan dan Inflasi 3,28 Persen

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Harry Kurniawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: (Atlantic Ambience) https://www.pexels.com/id-id/foto/nomor-angka-mata-uang-perdagangan-12960362/
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: (Atlantic Ambience) https://www.pexels.com/id-id/foto/nomor-angka-mata-uang-perdagangan-12960362/

Ekonomi makro Indonesia kembali menjadi perhatian setelah sejumlah indikator menunjukkan adanya tantangan yang perlu dihadapi memasuki kuartal IV 2026. Inflasi September tercatat 3,28 persen secara tahunan, sementara nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan eksternal. Di sisi lain, Bank Indonesia memilih mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro tidak bisa hanya berfokus pada satu persoalan. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, nilai tukar, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi Terkendali, tetapi Tekanan Harga Tetap Perlu Diwaspadai Badan Pusat Statistik mencatat inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan dan 0,30 persen secara bulanan. Secara tahunan, angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Inflasi inti juga tercatat 2,84 persen. Angka tersebut memang belum menunjukkan kondisi inflasi yang berada di luar sasaran. Namun, stabilitas harga tetap perlu diperhatikan karena perubahan harga komoditas tertentu dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi pelaku usaha. Bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Ketika harga kebutuhan meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dapat ikut tertekan. Karena itu, pengendalian inflasi tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan ekonomi makro.

Mengapa BI Menahan Suku Bunga?

Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 22–23 September 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. BI juga mempertahankan Deposit Facility 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah, mempertahankan inflasi dalam sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Keputusan tersebut memperlihatkan dilema dalam kebijakan moneter. Jika suku bunga terlalu rendah ketika tekanan terhadap rupiah masih tinggi, risiko terhadap stabilitas nilai tukar dan arus modal perlu diperhitungkan. Sebaliknya, suku bunga yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya pembiayaan dan berpotensi menekan konsumsi maupun investasi.

Karena itu, kebijakan ekonomi makro membutuhkan keseimbangan. Bank Indonesia tidak hanya mempertimbangkan inflasi, tetapi juga kondisi nilai tukar, pasar keuangan, dan prospek pertumbuhan ekonomi.

Rupiah dan Tantangan Ekonomi Indonesia

Tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Pada akhir September, rupiah sempat bergerak mendekati Rp18.000 per dolar AS. Tekanan tersebut berkaitan dengan kondisi eksternal dan ketidakpastian pasar keuangan global.

Pelemahan rupiah dapat memberikan dampak yang berbeda bagi perekonomian. Bagi eksportir, rupiah yang melemah dapat meningkatkan nilai penerimaan ketika dikonversi ke rupiah. Namun, bagi pelaku usaha yang membutuhkan bahan baku atau barang impor, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar bukan hanya persoalan pasar keuangan. Pergerakannya dapat berkaitan dengan harga barang, biaya produksi, investasi, hingga daya beli masyarakat.

Bukan Hanya Tugas Bank Indonesia

Menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia tidak dapat dibebankan hanya kepada Bank Indonesia. Pemerintah juga memiliki peran melalui kebijakan fiskal, pengendalian pasokan pangan, perlindungan daya beli, serta kebijakan yang mendorong produktivitas dan investasi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah memperkuat bauran kebijakan pada kuartal IV 2026, termasuk bantuan pangan, pengendalian pasokan beras, serta langkah menjaga efisiensi biaya dan ketahanan pangan.

Pada akhirnya, tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan sekadar apakah inflasi naik atau turun. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan mampu menjaga harga tetap stabil tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Ekonomi makro yang sehat membutuhkan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Di tengah tekanan rupiah, dinamika inflasi, dan ketidakpastian global, kualitas kebijakan akan sangat menentukan seberapa kuat ekonomi Indonesia menghadapi tantangan pada kuartal IV 2026.

Ditulis oleh: Harry Kurniawan, Fadli Fahrezi, Rafi Ahmad Daffa Kelompok 4, Mahasiswa Manajemen, Universitas Pamulang.