Ekonomi Pembangunan Tanpa Pemerataan: Siapa yang Menikmati Hasilnya?

Photo By: Muhammad Harsya

Ketika mendengar istilah pembangunan ekonomi, hal pertama yang mungkin terlintas adalah pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, meningkatnya investasi, berkembangnya industri, atau semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan.

Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2024 yang berada di angka 5,03 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025 bahkan mencapai Rp23.821,1 triliun.

Angka tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, muncul satu pertanyaan yang lebih penting: apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia?

Sebab, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar ekonomi tumbuh. Pembangunan seharusnya juga dilihat dari bagaimana hasil pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Berarti Pemerataan

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sering kali dianggap sebagai dua hal yang sama. Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi lebih banyak berbicara mengenai peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Sementara itu, pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas karena berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebuah negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama masih menghadapi kemiskinan dan ketimpangan.

Hal tersebut bukan berarti pertumbuhan ekonomi tidak penting. Justru pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu fondasi pembangunan. Namun, pertumbuhan harus mampu menciptakan manfaat yang lebih luas.

Bayangkan sebuah daerah mengalami pembangunan kawasan industri besar. Investasi masuk, gedung-gedung baru berdiri, jalan diperbaiki, dan aktivitas ekonomi meningkat. Tetapi jika sebagian besar tenaga kerja yang dibutuhkan berasal dari luar daerah karena masyarakat lokal tidak memiliki keterampilan yang sesuai, maka masyarakat sekitar belum tentu memperoleh manfaat yang optimal.

Di sinilah persoalan pemerataan menjadi penting.

Siapa yang Menikmati Hasil Pembangunan?

Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan kelompok tertentu. Pemilik modal, investor, perusahaan, maupun kelompok masyarakat berpendapatan tinggi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian.

Namun, pembangunan ekonomi yang sehat seharusnya menciptakan kesempatan agar semakin banyak masyarakat dapat ikut menikmati manfaat pertumbuhan.

Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, keterampilan, akses teknologi, modal, jaringan usaha, dan informasi biasanya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki keterbatasan modal, pendidikan, keterampilan, atau akses terhadap teknologi dapat mengalami kesulitan untuk mengikuti perubahan ekonomi.

Misalnya, digitalisasi membuka peluang besar bagi pelaku usaha. Seseorang yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi dapat memasarkan produk melalui marketplace, media sosial, maupun berbagai platform digital.

Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan dan fasilitas yang sama.

Pedagang kecil di daerah yang kesulitan memperoleh akses internet, modal usaha, literasi digital, maupun sistem pembayaran modern tentu menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih lengkap.

Artinya, kesempatan ekonomi belum tentu terdistribusi secara merata.

Angka Kemiskinan Menurun, tetapi Tantangan Belum Selesai

Perkembangan ekonomi Indonesia sebenarnya telah memberikan sejumlah hasil positif.

BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen, turun dibandingkan 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 23,36 juta orang.

Ini merupakan perkembangan yang positif.

Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 23 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Selain itu, terdapat perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,72 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masih menghadapi persoalan spasial.

Pembangunan tidak hanya harus menjawab pertanyaan "seberapa besar ekonomi tumbuh?," tetapi juga "di mana pertumbuhan tersebut terjadi?" dan "siapa yang memperoleh manfaatnya?"

Ketimpangan Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan adalah Gini Ratio.

BPS mencatat Gini Ratio Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363. Angka ini memang menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,375 dan September 2024 sebesar 0,381.

Penurunan tersebut merupakan kabar baik. Namun, pemerataan tetap harus menjadi perhatian karena distribusi pengeluaran masyarakat menunjukkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi antar kelompok.

Pada September 2025, kelompok 40 persen penduduk terbawah menyumbang 19,28 persen dari total distribusi pengeluaran. Di perkotaan, porsinya 18,32 persen, sedangkan di perdesaan 22,09 persen.

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga kebijakan yang memastikan masyarakat dari berbagai lapisan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Ketimpangan Antarwilayah Juga Perlu Diperhatikan

Persoalan pemerataan tidak hanya terjadi antarindividu atau kelompok pendapatan, tetapi juga antarwilayah.

Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025 wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,93 persen terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa pada tahun yang sama mencapai 5,30 persen.

Dominasi Jawa bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Jawa memang memiliki konsentrasi penduduk, industri, infrastruktur, pusat perdagangan, dan aktivitas ekonomi yang besar.

Namun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Jika kesempatan kerja, industri, pendidikan berkualitas, infrastruktur, dan investasi terlalu terkonsentrasi di wilayah tertentu, masyarakat di daerah lain dapat memiliki akses ekonomi yang lebih terbatas.

Oleh karena itu, pemerataan pembangunan wilayah menjadi salah satu agenda penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pendidikan Menjadi Kunci Pemerataan

Salah satu cara paling penting untuk menciptakan pemerataan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan infrastruktur dapat membuka akses ekonomi, tetapi manusia yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang baiklah yang pada akhirnya mampu memanfaatkan peluang tersebut.

BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,83 poin dibandingkan 2024. BPS juga mencatat bahwa disparitas IPM antarwilayah cenderung menurun seiring dengan percepatan pembangunan di daerah yang sebelumnya tertinggal.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa investasi pada manusia memberikan dampak penting terhadap pembangunan.

Pendidikan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai investasi ekonomi.

Seseorang yang memperoleh pendidikan dan keterampilan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif, menciptakan usaha, beradaptasi dengan teknologi, dan meningkatkan pendapatan.

Karena itu, pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan digital harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi.

Pembangunan Harus Menciptakan Pekerjaan yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi juga harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja yang lebih baik.

World Bank menilai bahwa tantangan Indonesia ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan menjaga standar hidup masyarakat kelas menengah.

Hal ini penting karena seseorang dapat dikatakan mengalami peningkatan kesejahteraan bukan hanya karena memiliki pekerjaan, tetapi juga karena memperoleh pekerjaan yang memberikan pendapatan layak, produktivitas yang baik, perlindungan, dan peluang untuk berkembang.

Pertumbuhan ekonomi yang hanya menghasilkan pekerjaan berproduktivitas rendah tidak akan cukup untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang mampu mendorong penciptaan pekerjaan berkualitas, terutama bagi generasi muda.

Pemerataan Bukan Berarti Membagi Hasil Secara Sama Rata

Pemerataan sering kali disalahartikan sebagai membagi pendapatan secara sama rata kepada semua orang.

Padahal, pemerataan dalam pembangunan bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah pendapatan yang sama.

Pemerataan lebih tepat dipahami sebagai upaya menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat untuk berkembang.

Masyarakat di daerah tertinggal harus memiliki akses pendidikan yang baik. Pelaku UMKM harus memiliki kesempatan memperoleh modal. Pekerja harus memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan. Masyarakat miskin harus memperoleh perlindungan sosial yang memadai.

Dengan kesempatan yang lebih setara, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui usaha dan pekerjaan mereka sendiri.

Lalu, Apa yang Harus Dilakukan?

Pembangunan yang lebih merata membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi.

Pertama, pemerintah perlu terus memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kedua, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, bukan hanya memperkuat pusat-pusat ekonomi yang sudah maju.

Ketiga, UMKM perlu memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pendampingan.

Keempat, investasi harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan rantai pasok daerah.

Kelima, kebijakan perlindungan sosial perlu tetap diperkuat untuk memastikan masyarakat yang paling rentan tidak semakin tertinggal ketika terjadi perubahan ekonomi.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka PDB, tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan Seharusnya Tidak Meninggalkan Siapa Pun

Pada akhirnya, pertanyaan "siapa yang menikmati hasil pembangunan?" merupakan pertanyaan penting yang perlu terus diajukan.

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025 menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap memiliki daya tumbuh yang kuat.

Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi saja.

Kita juga perlu melihat apakah masyarakat miskin semakin berkurang, apakah lapangan pekerjaan semakin berkualitas, apakah pendidikan semakin mudah diakses, apakah kesenjangan antarwilayah semakin kecil, dan apakah masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan ekonomi pada akhirnya bukan sekadar membangun gedung, jalan, kawasan industri, atau meningkatkan angka investasi.

Pembangunan adalah tentang manusia.

Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan berisiko menciptakan kesenjangan baru.

Karena itu, tujuan akhir pembangunan bukan hanya membuat ekonomi menjadi lebih besar, melainkan membuat lebih banyak masyarakat mampu menikmati hasil dari ekonomi yang semakin besar tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu berarti kesejahteraan yang merata. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi seberapa luas masyarakat dapat menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

Sebab, pembangunan yang benar-benar berhasil bukanlah pembangunan yang hanya membuat sebagian orang menjadi lebih kaya, tetapi pembangunan yang mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.