Resolusi Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022

Apel Pagi Kemnaker tahun 2022. Image: https://www.youtube.com/watch?v=Aq7Fugth59Q

Di hari pertama kerja tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mengawali kegiatan dengan melaksanakan apel pagi rutin setiap hari Senin yang dihadiri oleh seluruh pegawai. Apel pagi kali ini dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah.

Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa “terkait pembangunan ketenagakerjaan, Presiden telah menetapkan target dan sasaran dimana tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 nanti menurun pada kisaran 5,5 % hingga 6,3%. Oleh karena itu program ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja serta kondusifitas iklim usaha harus tetap menjadi prioritas di tahun 2022”.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Kemnaker RI melakukan terobosan dengan mencanangkan tiga resolusi untuk hadapi tantangan di tahun 2022.

Resolusi Tahun 2022

Banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan mengenai program kerja dari Kemnaker. Ada 3 hal yang menjadi perhatian utama yaitu:

1. Sembilan lompatan ketenagakerjaan

2. Penguatan komitmen reformasi birokrasi

3. Dukungan untuk menyukseskan perhelatan G20

Sembilan Lompatan Besar Ketenagakerjaan

Sembilan lompatan besar ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan mandat dari Presiden dalam rangka akselerasi tujuan pembangunan nasional serta menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan dengan cara mengoptimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam arah kebijakan dan strategi Kemnaker RI.

Sembilan lompatan besar ketenagakerjaan. Image: Kemnaker RI

Sembilan lompatan ketenagakerjaan harus dilaksanakan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan. Lompatan dan arah kebijakan tersebut diantaranya:

1. Transformasi Balai Latihan Kerja

Arah kebijakan: Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

2. Link and Match Ketenagakerjaan

Arah kebijakan: Membangun integrasi, pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

3. Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja

Arah kebijakan: Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan.

4. Pengembangan Talenta Muda

Arah kebijakan: Mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut future job yang dinamis dan fleksibel.

5. Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri

Arah kebijakan: Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal.

6. Visi Baru Hubungan Industrial

Arah kebijakan: Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

7. Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang berintegritas dan kredibel.

8. Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan

Arah kebijakan: Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia.

9. Reformasi Birokrasi

Arah kebijakan: Mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Penguatan Komitmen Birokrasi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan langkah awal untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Birokrasi pemerintah berhubungan dengan pemberian pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dengan cara transparan, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam penguatan komitmen ini, Menteri Ketenagakerjaan memberikan arahan agar segera melakukan:

Penyempurnaan dan perbaikan terhadap peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan yang dirasakan masih menghambat, multitafsir dan tumpang tindih
Penyelesaian blokir anggaran 2022 yang disebabkan persoalan administratif
Penetapan pejabat pengelola keuangan
Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Percepatan dan peningkatan ketepatan serta akuntabilitas penyaluran Bantuan Pemerintah
Peningkatan kualitas belanja dengan tidak melakukan pemborosan anggaran pada perjalanan dinas dan meeting di dalam maupun luar kota
Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan anggaran secara berkala serta pengawasan internal dengan meningkatkan peran APIP
Disiplin bekerja di dalam melaksanakan tugas – tugas keseharian
Penyelesaian regulasi tata organisasi UPTP, proses bisnis dan SOP dan permasalahan/ persoalan dalam konteks transisi jabatan struktural dan fungsional
Percepatan pengembangan Kemnaker Corporate University
Memperkuat infrastruktur teknologi informasi Kemnaker, digitalisasi arsip, kepegawaian, umum dan keuangan ditingkatkan serta penerapan e-performance
Publikasi data dan informasi pembangunan ketenagakerjaan secara digital berkala setiap bulan

Dukungan untuk Menyukseskan Perhelatan G20

Semua unit kerja di lingkungan Kemnaker harus saling mendukung dan berkolaborasi untuk menyukseskan perhelatan G20. Bendera Presidensi G20, terutama EWG (Employment Working Group) telah diserahkan Italia kepada Indonesia pada 3 November 2021 lalu. Hal itu menandakan bahwa pelaksanaan G20 terutama EWG dan LEMM (Labour And Employment Ministers Meeting) 2022, sudah menjadi tanggung jawab Indonesia

Pada sisi substansi, G20 bidang ketenagakerjaan akan mengangkat tema Improving The Employment Condition To Recover Together (meningkatkan kondisi pekerjaan untuk pulih bersama). Hal tersebut guna mendukung tujuan G20 Presidensi Indonesia 2022, yaitu Recover Together, Recover Stronger (pulih bersama, pulih lebih kuat).

Ketiga resolusi Kemnaker RI tersebut diharapkan mampu untuk mengantisipasi dan menyelesaikan tantangan – tantangan nasional di bidang ketenagakerjaan.