Menakar Danantara: Antara Potensi dan Ancaman Korupsi

Junet Hariyo Setiawan, Aktivis Literasi Hukum. Dokumentasi Pribadi

Saat pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan gembar-gembor sebagai solusi strategis pengelolaan aset negara, banyak pihak mengernyitkan dahi. Di balik berbagai janji manis dan optimisme, terdapat kekhawatiran mendasar mengenai transparansi, akuntabilitas, dan potensi intervensi politik yang mengancam integritas lembaga ini. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato terbarunya, menegaskan bahwa Danantara harus bisa diperiksa oleh siapa pun, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pernyataan ini tentu menjadi angin segar bagi publik. Namun, apakah pernyataan tersebut cukup untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas Danantara? Mari kita bedah lebih dalam.

Efisiensi Anggaran atau Pengorbanan Pelayanan Publik?

Pemerintah mengklaim bahwa sumber dana untuk Danantara berasal dari hasil efisiensi anggaran negara. Namun, argumen ini menyulut kekhawatiran publik bahwa pengorbanan dalam kualitas pelayanan publik telah dilakukan demi membiayai Danantara. Meskipun tidak ada data resmi yang menyebutkan besaran penghematan anggaran secara spesifik, isu ini tetap relevan mengingat sejarah anggaran Indonesia yang seringkali diprioritaskan untuk proyek-proyek besar, sementara sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan kerap terbengkalai.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Tingkat melek huruf orang dewasa di Indonesia sebesar 96%, sedangkan di Singapura mencapai 99%. Dalam sektor kesehatan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia sebesar 177 per 100.000 kelahiran, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 40 per 100.000 kelahiran.

Di sisi lain, negara seperti Norwegia dengan Government Pension Fund Global (GPFG) berhasil mengelola dana kekayaan negara tanpa mengorbankan pelayanan publik. Dana tersebut berasal dari keuntungan minyak dan gas, yang dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan generasi mendatang. Indonesia bisa belajar dari model ini, alih-alih memotong anggaran sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Ketidaksesuaian dengan Konstitusi

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi dasar hukum Danantara memunculkan persoalan serius mengenai kesesuaian dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian Indonesia. Konstitusi kita mengamanatkan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, kurangnya partisipasi publik dalam revisi UU ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi intervensi politik dan penyalahgunaan kekuasaan.

Di sisi lain, proses revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dilakukan secara cepat dan menimbulkan pro dan kontra terkait transparansi dan pengawasan keuangan negara. Beberapa pihak khawatir bahwa perubahan ini dapat melemahkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap keuangan BUMN. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki peringkat yang buruk dalam hal transparansi dan korupsi. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius.

Sebagai perbandingan, Khazanah Nasional Berhad di Malaysia memiliki kerangka hukum yang jelas dan transparan. Lembaga ini diawasi secara ketat oleh parlemen dan publik, sehingga meminimalisir potensi intervensi politik. Indonesia perlu mencontoh model ini untuk memastikan Danantara tidak menjadi alat kekuasaan yang rentan disalahgunakan.

Ancaman Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu isu paling menonjol adalah bahwa Danantara tidak dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi penyalahgunaan dana dan aset negara. Meskipun Presiden Prabowo Subianto dalam pidato terbarunya menyatakan bahwa Danantara harus bisa diperiksa oleh siapa pun, pernyataan tersebut belum tentu sejalan dengan implementasi di lapangan.

Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa lembaga-lembaga investasi negara yang sukses, seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia, memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Laporan tahunan mereka diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kinerja dan pengelolaan aset negara.

Sebaliknya, ketidaktransparanan Danantara dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menghambat kinerja lembaga ini. Jika pemerintah serius ingin menjadikan Danantara sebagai alat strategis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka ruang pengawasan oleh KPK dan BPK, serta memastikan laporan keuangan dipublikasikan secara rutin.

Langkah Konkret Menuju Transparansi dan Akuntabilitas

Agar Danantara dapat beroperasi dengan integritas dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, beberapa langkah konkret perlu diambil. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa Danantara dapat diaudit secara independen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini akan menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Kedua, Danantara perlu menerbitkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh auditor independen, seperti yang dilakukan oleh Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia. Transparansi ini akan memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja lembaga.

Ketiga, proses pengambilan keputusan di Danantara harus melibatkan partisipasi publik, termasuk akademisi, LSM, dan perwakilan masyarakat sipil. Partisipasi ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan rakyat dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Keempat, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dan memastikan kesesuaian dengan Pasal 33 UUD 1945. Terakhir, Danantara harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas, dalam setiap tahap operasionalnya. Dengan langkah-langkah ini, Danantara tidak hanya akan menjadi alat strategis untuk memajukan perekonomian Indonesia, tetapi juga lembaga yang dipercaya oleh rakyat.

Menuju Danantara yang Akuntabel dan Dipercaya

Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun jalan menuju kepercayaan publik penuh dengan tantangan. Transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan konstitusi adalah isu-isu krusial yang harus diselesaikan. Hanya dengan demikian, Danantara dapat beroperasi dengan integritas dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Danantara harus bisa diperiksa oleh siapa pun adalah langkah positif, tetapi publik membutuhkan lebih dari sekadar ucapan. Mereka membutuhkan bukti nyata bahwa Danantara akan dikelola dengan integritas dan transparansi. Menghadapi tantangan tersebut, Danantara harus mampu menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance dan berkomitmen untuk melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Ini adalah kunci untuk meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan lembaga ini dalam jangka panjang.

Hanya dengan integritas dan transparansi yang teguh, Danantara dapat diandalkan untuk memaksimalkan aset negara dan memajukan perekonomian Indonesia. Semoga tulisan ini mampu memancing diskusi dan perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak terkait, agar Danantara benar-benar menjadi solusi yang diharapkan, bukan sekadar janji kosong.