Sidang Umum PBB dan Diskursus Pertaruhan Kemanusiaan Universal
Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains, Mahasiswa S3 Linguistik Terapan Bahasa Inggris UNIKA Atma Jaya Jakarta, Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA)
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Rudi Haryono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPada tanggal 23 September 2025 lalu, sebanyak 193 negara hadir dalam debat umum sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB yang ke 80 di Amerika Serikat. Yang menarik dari sesi pidato oleh para pemimpin negara anggota PBB adalah diapresiasinya konten pidato Presiden Prabowo oleh para pemimpin dunia dengan standing ovation dan aksi menghampiri ke Presiden Prabowo para pemimpin negara dengan mengucapkan selamat atas pidato presiden yang aktual, faktual, dan linear dengan kondisi kekinian tragedi krisis kemanusiaan yang terjadi di negara Palestina.
Bahkan tidak ketinggalan Presiden Trump pun memuji pidato Presiden Prabowa yang singkat dan padat tetapi disampaikan dengan bahasa dan retorika pesan kemanusiaan, perdamaian dan persatuan serta saling menghargai dan menghormati sebagai sebuah keluarga manusia (family of human) tanpa melihat asal-usul bahasa, budaya, suku dan bangsa. Satu kata kunci yang membuat pidato Presiden Prabowo diterima oleh semua peserta sidang umum adalah pesan perdamaian (peace) dan sisi kemanusiaan (humanity for mankind).
Menciptakan Perdamaian Abadi (Perpetual Peace)
Pada tahun 1795 adalah Immanuel Kant seorang filosof Jerman yang mencetuskan ide atau gagasan tentang perdamaian abadi (perpetual peace). Dalam esainya yang terkenal “Toward Perpetual Peace’, Kant menyampaikan bahwa perdamaian abadi tidak dapat diciptakan hanya dengan perdamaian sesaat (temporary) seperti gencatan senjata (ceasefire) tetapi dengan perdamaian yang abadi , “To be perpetual, a peace must not merely be temporary, like a ceasefire, but lasting, demikian tegas Kant dalam esainya.
Pidato Presiden Prabowo dan materi-materi pidato para pemimpin dunia yang menyoroti perang di zaman modern bahkan genosida yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh zionis Israel yang berlangsung sejak 1948 seakan mengonfirmasi kebenaran pernyataan Kant tersebut.
Sudah berapa ribu gencatan senjata merupakan tindakan penghentian sementara perang atau konflik, namun terus terulang dengan berbagai dalih dan motif atau alasan politik dan kepentingan politik dari zionis Israel.
Perang dan krisis kemanusiaan di Palestina yang saat terjadi telah banyak menelan korban tanpa dosa yang didominasi oleh rakyat sipil dari unsur kaum wanita dan anak anak, wartawan, dan relawan aktifis kemanusiaan yang berlatarbelakang warga negara yang berbeda-beda tanpa terlibat langsung dalam perang semakin menjadikan masyarakat dan dunia internasional geram, prihatin, dan mengutuk kekejaman Israel.
Solidaritas Kemanusiaan yang Tidak Terbendung
Hal yang mengejutkan dari Sidang Umum Tahunan PBB 2025 adalah dengan pengakuan dari anggota PBB yang memiliki hak veto (Inggris, Prancis, Rusia, dan China) terhadap kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara Merdeka dan berdaulat--sehingga hanya 1 negara yang memiliki hak veto yaitu Amerika Serikat yang menolak atas kemerdekaan Palestina sebagai negara.
Menurut penulis, Presiden Prabowo memiliki pesan pidato yang sangat kekinian dan merupakan hal umum atau pemahaman yang sama (common sense) dari mayoritas negara-negara anggota PBB yang menghendaki perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa dengan landasan kemanusiaan yang universal.
Isu kemanusiaan universal dan egaliter tanpa diskriminasi telah berhasil menggerakkan nilai nilai kemanusiaan yang universal dan egaliter dari negara-negara di dunia dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Wacana atau diskursus krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina tidak lagi dipandang sebagai konflik agama tertentu atau etnik sosial, tetapi telah menjadi krisis kemanusiaan yang benar-benar mengkhawatirkan sbagai sebuah upaya terstruktur pembersihan (cleansing) atau tepatnya genosida di zaman modern.
Isu Palestina kini menjadi sebuah metafor akan kondisi krisis kemanusiaan yang harus segera dihentikan dengan aksi nyata negara-negara anggota PBB yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia (peace and security).
Isu perdamaian dan keamanan yang terjadi di Palestina khususnya semakin menjadi perhatian dunia dan telah merambah ke seluruh relung hati kemanusiaan universal dari berbagai kalangan baik politisi, akademiki, musisi, aktifis kemanusiaan, budayawan, agamawan serta latar belakang sosial lainnya.
Isu Palestina juga menjadi pertaruhan PBB sebagai organisasi terbesar di dunia yang didalamnyalah isu-isu dan Keputusan mengikat semua negara anggota yang menentukan nasib perdamaian dan keamanan seluruh manusia yang ada di muka bumi.
Kekerasan Akan Menghasilkan Sebuah Kekerasan
Demikian salah satu pernyataan Presiden Prabowo pada pidato sidang umum tahunan PBB lalu. Kekerasan atau perang hanya akan dibalas dengan kekerasan atau perang berikutnya. Maka tidak ada solusi lain yang lebih efektif selain dengan cara mengedepankan dialog, diplomasi dan negosiasi yang dilakukan atau diinisiasi serta dimediasi oleh negara tertentu dengan dilandasi prinsip atau nilai kemanusiaan.
Untuk mencapai kesepakatan bersama, maka tidak ada motif lain yang dapat mempersatukan visi kemanusiaan bersama selain motif kemanusiaan yang universal. Dialog harus dilakukan dengan menanggalkan seluruh politik identitas serta harus benar-benar dilandasi dengan kemanusiaan semata.
Persepsi bahwa semua manusia adalah sama dengan kodratnya, tidak ada alasan apapun serta hukum apapun yang membolehkan terjadinya penindasan terhadap penindasan lainnya karena hak asasi manusia semuanya adalah sama.
Apabila kesepakatan diskursus kemanusiaan itu tercapai, maka perdamaian dan keamanan dunia akan dapat terwujud, khususnya dengan isu krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Palestina yang saat ini menjadi sentral dari praktik krisis kemanusiaan dan genosida yang masih terjadi.
Kita berharap semoga pidato Presiden Prabowo merupakan sebuah gerakan afirmasi kepada PBB dan negara-negara anggotanya untuk semakin tersadarkan dengan isu kemanusiaan bersama yang wajib menjadi panggilan kemanusian (call of humanity) dengan apa yang terjadi di Palestina. Sehingga PBB tidak akan dianggap macan ompong yang menerapkan standar ganda terhadap isu kemanusiaan dan disetir oleh negara mana pun dan oleh pihak serta kepentingan negara tertentu.
Semoga dengan banyaknya negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina dapat menjadi sebuah peringatan keras dan upaya preventif bagi zionis Israel untuk segera menghentikan upaya upaya yang melanggar nilai nilai kemanusiaan yang universal serta menghentikan genosida dan upaya pencaplokan (aneksasi) terhadap wilayah di Palestina dan negara lainya terlebih dengan isu gila menciptakan negara Israel Raya.
Isu dan krisis kemanusian di Palestina adalah merupakan pertaruhan PBB dan seluruh negara-negara di dunia bagi yang masih memiliki nilai dan identitas sebagai manusia, kecuali mereka bukan bagian dari keluarga manusia (family of human).