Konten dari Pengguna

Perpustakaan dalam Dinamika Literasi Politik

Hasan Aji Bima Priyambada
Pustakawan - Perpustakaan Nasional- Penggiat Literasi, Game, dan Sastra
9 Oktober 2023 10:40 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Hasan Aji Bima Priyambada tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi membaca di toko buku. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi membaca di toko buku. Foto: Shutterstock
ADVERTISEMENT
Perpustakaan merupakan sebuah tempat yang berisi beraneka ragam informasi yang telah dialihmediakan menjadi tulisan baik itu berupa buku, naskah, jurnal maupun hal lainnya yang berhubungan dengan sebuah karya.
ADVERTISEMENT
Sehingga dalam perpustakaan kaya akan sumber pengetahuan yang menjadi tolak ukur untuk terus menjalin sebuah peradaban dan membangun pemikiran kritis dalam menyerap suatu informasi. Hal ini berfungsi agar tidak adanya miskonsepsi dari suatu informasi yang berkembang di masyarakat.
Miskonsepsi ini akan menjadi salah kaprah jika langsung disebarluaskan tanpa adanya sumber informasi yang akurat. Seperti halnya yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini adalah pengetahuan tentang politik.
Banyak informasi mengenai politik akhir-akhir ini, terlebih Indonesia ini pada tahun 2024 akan melaksanakan agenda setiap 5 tahun sekali yaitu pesta demokrasi. banyak tokoh dan partai politik mulai bergerak di pertengahan tahun 2023 hingga saat ini guna menaikkan elektabilitasnya.
Mereka memanfaatkan penyebaran informasi tentang kebijakannya melalui berbagai macam media. Hal ini menyebabkan banyaknya informasi yang terkadang berisi kebohongan belaka. oleh sebab itu sebagai masyarakat yang baik harus kritis dalam menanggapi informasi yang ada.
Ilustrasi buku puisi. Foto: Shutter Stock
Perpustakaan sebagai lembaga informasi memiliki peran penting dalam mengembangkan pemikiran kritis untuk membantu masyarakat dalam mengevaluasi Informasi politik dari semua media yang ada. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan paham akan kondisi perpolitikan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa cara perpustakaan dapat mengembangkan kemampuan literasi politik masyarakat.
ADVERTISEMENT
Perpustakaan dapat menyelenggarakan pelatihan literasi informasi dengan berfokus kepada kemampuan pemikiran kritis. Dengan ini diharapkan masyarakat mampu untuk mencari sumber informasi yang akurat, dapat mengevaluasi informasi yang diperoleh dan dapat mengidentifikasi permasalahan dan klaim politik yang ada.
Mengumpulkan beberapa sumber khusus. Perpustakaan dapat mengumpulkan berbagai macam koleksi yang bersifat khusus dengan topik dan subjek yang berkaitan dengan politik. Koleksi ini dapat berupa buku, artikel, database, dan situs web yang menyediakan informasi yang aktual serta analisis independen tentang masalah politik.
Literasi politik melalui seminar dan webinar. Perpustakaan dapat memberikan informasi dan pengetahuan politik dengan mengadakan kursus, seminar maupun sharing pengetahuan tentang pemahaman politik dan keterampilan dalam menganalisis isu atau opini politik. Kegiatan ini dapat mencakup diskusi tentang retorika politik, menilai bukti, dan menghindari penyebaran berita palsu.
Ilustrasi politik identitas. Foto: Shutter Stock
Memiliki panduan evaluasi berita. Perpustakaan menyediakan panduan atau cara mengevaluasi berita dan klaim politik. Panduan ini bisa berupa tentang pertanyaan sederhana yang harus diajukan ketika mengidentifikasi berita atau sumber yang dapat diandalkan. dengan hal ini dapat menjadi kritis dan dapat memilah informasi yang kredibel
ADVERTISEMENT
perpustakaan mengadakan kampanye literasi politik yang edukatif, termasuk menginformasikan dan memberikan pengetahuan tentang pentingnya literasi politik. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka tentang literasi politik.
Dengan melakukan beberapa hal tersebut, perpustakaan dapat menjadi sumber daya yang kuat dalam memberikan dan membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan isu-isu politik yang ada terlebih sebentar lagi akan memasuki tahun politik.