Brigade Pangan : Sinergi dan Kolaborasi Kunci Keberhasilan

Panen Brigade Pangan Dengan Bantuan Alsintan Dari Kementrian Pertanian di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sumber. Dinas Pertanian Kab. Tanah Laut.

Peluncuran Brigade Pangan (BP) oleh Kementerian Pertanian, yang diharapkan menjadi motor penggerak swasembada pangan, ternyata tidak berjalan mulus. Di balik optimisme yang diusung, muncul berbagai tantangan yang menguji efektivitas program ini. Salah satu isu krusial yang mencuat adalah kelembagaan BP yang dianggap prematur. Kritik ini bukan tanpa dasar, mengingat keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah lama eksis dengan pengalaman yang lebih matang.

Brigade Pangan (BP) yang baru dibentuk menuai kritik karena kelembagaannya dianggap terlalu dini untuk mengelola alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap, padahal sudah ada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang lebih dulu ada. Hal ini menjadi tantangan baru bagi penyuluh, sedangkan Brigade Pangan sendiri diharapkan bisa mandiri dan bertanggungjawab dalam pencatatan administrasi keuangan. Namun, realita di lapangan menunjukkan pembagian alat belum merata, memicu kecemburuan sosial. Di sinilah pentingnya peran aparat desa dan penyuluh terkait untuk mampu meredam konflik, mendorong kerjasama antar warga dan memastikan semua pihak yang bergerak di sektor pertanian dapat bersinergi. Jangan sampai BP yang diharapkan menjadi solusi, justru menimbulkan masalah baru. Sosialisasi yang kurang optimal menyebabkan kebingungan di masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menghambat pengelolaan alsintan dan administrasi keuangan, infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan dan irigasi mengganggu operasional, perubahan iklim yang tidak menentu menimbulkan risiko gagal panen, dan masalah pendataan penerima bantuan yang seringkali tidak tepat sasaran menambah kerumitan dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Kendala-kendala ini harus menjadi prioritas pemerintah dan pihak yang mendukung program BP, karena jika tidak segera diatasi dapat menggagalkan tujuan mulia program Brigade Pangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Mengatasi kendala-kendala ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Sosialisasi yang lebih intensif dan tepat sasaran harus dilakukan untuk memastikan pemahaman yang benar di masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci untuk pengelolaan alsintan dan administrasi keuangan yang efektif. Investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti perbaikan jalan dan irigasi, sangat penting untuk mendukung operasional Brigade Pangan. Selain itu, mitigasi risiko perubahan iklim melalui penerapan teknologi pertanian adaptif dan asuransi pertanian perlu digalakkan yang mana kebijakan dan pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Brigade Pangan hadir sebagai salah satu solusi konkret, mengintegrasikan berbagai elemen penting: pemberdayaan petani, pemanfaatan teknologi, dan sinergi lintas sektor. Program ini bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa Brigade Pangan didukung dengan kebijakan yang berkelanjutan, mulai dari akses modal, pelatihan, hingga jaminan pasar. Dengan demikian, Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang inklusif bersinergi dan berkelanjutan.

Brigade Pangan bukan hanya sekadar konsep, tetapi merupakan gerakan nyata yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, petani, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat umum. Sinergi dalam Brigade Pangan mencerminkan komitmen bersama untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani semata, melainkan tanggung jawab bersama. Konsep Brigade Pangan menawarkan solusi berbasis sinergi dan kolaborasi untuk memastikan sistem pangan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan, kita dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang lebih kuat untuk masa depan Indonesia

Aksi sinergi adalah langkah atau tindakan bersama yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan optimal. Dalam konteks ketahanan pangan, aksi sinergi berarti kerja sama antara pemerintah, petani, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat guna menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, efisien, dan merata.

Penulis: Hasan Azhari, yang dikutip dari berbagai sumber.