Mengapa Pengakuan Tumpang Tindih di Laut Natuna Utara Bisa Merugikan Indonesia?

Laut Natuna Utara dalam Peta (Sumber: https://indonesia.go.id/peta-indonesia/22)

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), Indonesia dengan tegas mempertahankan klaim kedaulatannya di Laut Natuna Utara, yang secara resmi diakui sebagai bagian dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Pemerintah bahkan mengganti nama Laut China Selatan di wilayah tersebut menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017 sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan. Dengan kebijakan ini, Indonesia menegaskan bahwa klaim “nine dash line” China, yang mencakup wilayah ini, adalah ilegal dan tidak sesuai dengan hukum internasional.

Namun, pernyataan Presiden Prabowo pada 9 November 2024 yang mengakui adanya “Klaim Tumpang Tindih” dengan China di kawasan tersebut menjadi sebuah blunder dalam diplomasi maritim. Sikap lama Indonesia yang tidak mengakui klaim tumpang tindih di Laut Natuna Utara jelas bertentangan dengan pernyataan ini. Meskipun pernyataan ini dapat diklarifikasi atau diubah, dampak langsungnya sudah terlihat jelas, memberikan kesan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani klaim teritorial di wilayah maritim tidak konsisten. Lebih jauh lagi, China dapat terus mengutamakan klaim historisnya di Laut China Selatan berkat pengakuan ini.

Kebijakan yang tidak konsisten ini juga dapat berdampak pada hubungan dengan negara-negara ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang juga menghadapi klaim serupa dari China. Mengingat posisinya sebagai ketua ASEAN, Indonesia diharapkan dapat menangani perselisihan kedaulatan maritim di Laut China Selatan dengan konsistensi dan ketangguhan. Dalam menghadapi klaim teritorial China, negara-negara tetangga dapat mempertanyakan komitmennya terhadap stabilitas dan solidaritas ASEAN jika Indonesia terlihat ragu-ragu dalam mengambil sikap. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di antara negara-negara ASEAN. Selain hubungan di ASEAN, pengakuan terhadap klaim tumpang tindih ini juga berpotensi melemahkan posisi internasional Indonesia dalam sengketa maritim lainnya. Kebijakan yang tidak konsisten ini mungkin dipandang oleh komunitas internasional sebagai tanda ketidaktegasan dalam mempertahankan ZEE-nya.

Konsistensi dalam kebijakan sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas Indonesia di mata Internasional. Pernyataan ini memang bisa saja diklarifikasi atau bahkan diubah, tetapi hal itu mungkin tidak cukup untuk memulihkan persepsi internasional. Fondasi diplomasi yang sukses adalah kebijakan luar negeri yang tegas dan konsisten, terutama ketika menangani klaim teritorial yang rumit seperti yang terjadi di Laut China Selatan. Indonesia harus lebih berhati-hati dalam membuat klaim kedaulatan agar tidak membingungkan masyarakat internasional.