Pak Purbaya Mendadak Dipecat, Ada Apa?

Ilustrasi Pemecatan. Foto: Magnific

Senin sore, 14 September 2026, publik dikejutkan oleh pergantian Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjabat sekitar setahun setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025, digantikan oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pergantian ini menjadi reshuffle keenam Kabinet Merah Putih sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik.

Yang membuat pergantian ini banyak dibicarakan bukan hanya soal pergantian nama di kursi Menteri Keuangan. Sampai tulisan ini dibuat, Istana belum menjelaskan secara rinci alasan resmi pencopotan Purbaya. Kekosongan penjelasan itulah yang kemudian diisi berbagai spekulasi, kesaksian dari pihak keluarga, dan pertanyaan publik: mengapa Purbaya yang diganti?

Satu Tahun yang Tidak Sepi dari Sorotan

Selama menjabat, Purbaya memang tidak lepas dari kontroversi. Gaya bicaranya yang blak-blakan beberapa kali mendapat sorotan pengamat karena dinilai dapat memengaruhi sentimen pasar. Kebijakan pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara juga memunculkan ketegangan dengan otoritas moneter. Perbedaan pandangan mengenai likuiditas dan pelemahan rupiah ikut menjadi bagian dari dinamika yang kemudian beriringan dengan pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo pada Juli 2026.

Polemik lain muncul terkait rencana setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara yang belum terealisasi. Pengawasan anggaran program Makan Bergizi Gratis juga menjadi sorotan setelah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dan dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi. Pengamat politik Adi Prayitno kemudian menyebut persoalan pengawasan tersebut sebagai salah satu catatan buruk selama Purbaya menjabat.

Empat Hari Sebelum Dicopot

Namun, ada satu peristiwa yang waktunya sangat dekat dengan pencopotan Purbaya. Pada Kamis, 10 September 2026, atau hanya empat hari sebelum pergantian, Purbaya melantik kembali sekitar 400 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat yang dilantik terdiri dari eselon II, III, dan IV. Khusus untuk eselon III saja, ada sekitar 350 pejabat yang dilantik. Sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dua unit yang sedang mendapat sorotan karena persoalan internal.

Dalam serah terima jabatan kepada Suahasil Nazara, Purbaya mengakui bahwa perombakan tersebut "sebagian" berkaitan dengan pencopotannya. Ia menyerahkan penjelasan lengkap mengenai keputusan Presiden kepada hak prerogatif Presiden.

Perombakan itu kemudian diikuti isu di media sosial mengenai dugaan jual-beli jabatan senilai Rp100 miliar di Kementerian Keuangan. Purbaya membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak memiliki dasar yang jelas. Sejumlah elemen masyarakat sipil sempat meminta KPK dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti isu itu. Sampai tulisan ini dibuat, dugaan tersebut tetap berstatus sebagai rumor yang telah dibantah secara resmi, mengingat belum ada bukti hukum maupun tindak lanjut dari aparat penegak hukum yang memvalidasi tuduhan tersebut.

Suara dari Keluarga, dan Pertanyaan Publik yang Bermunculan

Di tengah belum adanya penjelasan rinci dari Istana, perhatian publik juga tertuju pada pernyataan Ida Yulidina, istri Purbaya, melalui akun Facebook pribadinya. Ia menyampaikan kekecewaan sekaligus meminta maaf atas kinerja suaminya yang dinilai belum memuaskan.

Ida juga menceritakan bahwa dalam dua bulan terakhir sebelum pencopotan, Purbaya kerap terlihat gelisah dan ragu karena sedang merencanakan mutasi terhadap orang-orang yang menurutnya bermasalah di lingkungan kementerian. Ia, menurut Ida, mendorong suaminya untuk tetap bekerja berdasarkan hati nurani.

Pernyataan tersebut mendapat banyak respons di media sosial. Sebagian warganet menyampaikan simpati dan mengaitkannya dengan persoalan yang lebih luas di birokrasi: bukan semata soal kemampuan, tetapi juga keberanian untuk memperbaiki persoalan dari dalam. Namun, cerita dari pihak keluarga tetap merupakan keterangan personal dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persoalan tertentu di dalam kementerian.

Kalau Evaluasi, Ukurannya Harus Jelas

Lalu, mengapa Purbaya yang diganti? Pertanyaan itu muncul bersamaan dengan pertanyaan lain: jika alasan reshuffle adalah evaluasi kinerja, bagaimana ukuran dan proses evaluasi tersebut diterapkan kepada menteri lain?

Survei Poltracking Indonesia pada September 2026 mencatat kepuasan publik terhadap kabinet turun dari 67 persen pada Mei lalu turun menjadi 49 persen pada Juli 2026 dan kembali merosot ke angka 47 persen pada Agustus 2026.

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai reshuffle kali ini belum menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya. Menurutnya, publik menantikan evaluasi besar-besaran, terutama di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang kerap mendapat rapor merah. Jamiluddin juga menyebut sejumlah menteri di bidang ekonomi seharusnya ikut diganti, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Pandangan ini sejalan dengan hasil berbagai survei yang secara konsisten merekam tingginya angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja ketiga sektor tersebut.

Data dan pandangan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa setiap pejabat yang tidak diganti memiliki masalah yang sama. Tetapi, situasi ini menjelaskan mengapa pertanyaan mengenai ukuran evaluasi kabinet terus muncul. Publik ingin tahu apakah pergantian menteri dilakukan berdasarkan ukuran kinerja yang jelas, atau ada pertimbangan lain yang belum disampaikan.

Yang Dipersoalkan Bukan Hanya Pergantian Orang

Pada akhirnya, persoalan terbesar dari sebuah reshuffle bukan hanya siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Yang juga penting adalah bagaimana pemerintah menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut kepada masyarakat.

Jika reshuffle disebut sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan, ukuran evaluasinya semestinya dapat dipahami publik. Transparansi tidak berarti seluruh proses internal pemerintah harus dibuka. Namun, alasan utama sebuah keputusan publik perlu dijelaskan agar masyarakat tidak dipaksa mengisi kekosongan informasi dengan rumor.

Lenin pernah merumuskan persoalan birokrasi dengan sangat sederhana: inti pekerjaan terletak pada orang yang dipilih dan bagaimana pekerjaan mereka diperiksa.

The main thing in all our activities will be choosing the right people and making sure that decisions are carried out.

- V.I Lenin, Eleventh Congress Of The R.C.P.(B.), 1922

Kalimat itu terasa relevan ketika reshuffle dibicarakan. Pergantian pejabat memang bisa menjadi bagian dari evaluasi, tetapi pergantian itu sendiri belum otomatis berarti pembenahan. Ukurannya tetap ada pada siapa yang dipilih, tanggung jawab yang diberikan, dan hasil kerja yang bisa diperiksa.

Karena itu, pertanyaan tentang Purbaya tidak perlu berhenti pada siapa yang dicopot dan siapa yang menggantikan. Yang lebih penting adalah apakah evaluasi kabinet memiliki ukuran yang jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat dijelaskan kepada publik.