Sinergi Fiskal dan Monester: Jurus Ampuh Menjinakkan 'Monster' Inflasi

Pernahkah Anda menyadari bahwa dengan selembar uang Rp100.000 hari ini, barang yang bisa Anda bawa pulang dari pasar atau supermarket jauh lebih sedikit dibandingkan lima atau sepuluh tahun yang lalu? Dulu, uang seratus ribu mungkin cukup untuk bensin seminggu, jajan kopi beberapa kali, dan masih ada sisa untuk ditabung. Kini, selembar uang yang sama rasanya hanya cukup untuk sekali nongkrong di kedai kopi kekinian bersama teman.

Fenomena penyusutan nilai uang inilah yang dalam ilmu ekonomi kita kenal dengan sebutan inflasi. Bagi masyarakat awam, "inflasi" mungkin terdengar seperti jargon tingkat tinggi yang hanya dibahas oleh para menteri di televisi. Namun nyatanya, ia adalah realitas yang menggerogoti daya beli kita setiap hari. Ketika inflasi dibiarkan liar, ia bisa menjadi "monster" yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian sebuah negara.

Lalu, bagaimana cara negara kita menjinakkannya? Di sinilah instrumen utama pemerintah dan bank sentral turun tangan: kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mari kita bedah bagaimana kedua kebijakan ini bekerja mengatur denyut nadi dompet kita dengan bahasa yang membumi.

Inflasi: "Pencuri Senyap" di Dalam Dompet Kita

Secara sederhana, merujuk pada buku Makroekonomi Teori Pengantar karya ekonom legendaris Sadono Sukirno, inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian secara umum dan terus-menerus. Inflasi bukanlah sekadar kenaikan harga tiket kereta jelang Lebaran, melainkan kenaikan harga secara merata yang membuat nilai uang tunai kita menyusut tajam.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin memotret pergerakan inflasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pasca-gejolak pandemi dan ketidakpastian rantai pasok global, Indonesia terbukti cukup tangguh. Laporan terbaru dari lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) hingga riset institusi perbankan seperti Bank Mandiri kerap menyoroti keberhasilan Indonesia menjaga laju inflasi di rentang yang relatif aman—sering kali di bawah 3 persen per tahun.

Keberhasilan ini bukanlah sihir. Inflasi di Indonesia biasanya dipicu oleh dua biang keladi utama: harga pangan yang bergejolak (volatile food) seperti beras dan cabai, serta harga yang diatur pemerintah (administered prices) seperti BBM dan tarif listrik. Untuk memastikan harga-harga ini tidak terbang tak terkendali, negara harus melakukan intervensi terukur melalui dua "rem dan gas" utama.

Kebijakan Moneter: "Rem Tangan" ala Bank Indonesia

Jika perekonomian kita diibaratkan sebuah mobil, maka Bank Indonesia (BI) adalah pemegang tuas rem tangannya. Tugas utama BI sebagai bank sentral adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, yang cerminannya adalah tingkat inflasi. Senjata andalan yang dimainkan oleh BI dinamakan kebijakan moneter.

Bagaimana cara BI menarik rem? Instrumen yang paling sering kita dengar di berita adalah Suku Bunga Acuan (BI Rate). Ketika inflasi mulai memanas—biasanya karena uang yang beredar terlalu banyak dan masyarakat berbelanja lebih cepat daripada kemampuan produksi barang—BI akan menaikkan suku bunga.

Logikanya sederhana. Ketika BI Rate naik, bunga pinjaman di bank umum (seperti KPR, kredit kendaraan, atau pinjaman modal usaha) akan ikut melambung. Akibatnya, masyarakat dan pengusaha akan berpikir dua kali untuk berutang dan mengerem laju belanjanya. Di saat yang sama, bunga deposito yang menarik membuat orang lebih memilih menyimpan uangnya di bank. Uang yang beredar di pasar pun menyusut, permintaan barang menurun, dan harga-harga akhirnya kembali stabil.

Namun, menginjak rem terlalu dalam juga sangat berbahaya. Jika BI Rate terlalu tinggi, sektor riil bisa mati pelan-pelan. Pabrik enggan meminjam modal untuk ekspansi, lapangan kerja tidak bertambah, dan pertumbuhan ekonomi bisa macet. Itulah sebabnya, kebijakan BI selalu dikalibrasi secara hati-hati, bersifat forward-looking (melihat ke depan) dan hanya akan merespons inflasi yang bersifat fundamental.

Kebijakan Fiskal: Bantalan Anggaran dari Kementerian Keuangan

Jika BI memegang kendali atas arus perbankan dan uang beredar, maka Kementerian Keuangan memegang kendali atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inilah ranah kebijakan fiskal.

Jika kebijakan moneter adalah rem, maka kebijakan fiskal bisa bertindak sebagai pedal gas sekaligus "bantalan" (shock absorber) di jalanan yang berlubang. Ketika ancaman inflasi datang dari luar—misalnya perang yang membuat harga minyak dunia meroket atau cuaca ekstrem yang membuat panen raya gagal—menaikkan suku bunga saja tidak akan banyak membantu. Di sinilah APBN hadir sebagai pelindung rakyat.

Pemerintah menggunakan instrumen fiskal melalui alokasi belanja negara, seperti pemberian subsidi energi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebagai contoh, ketika harga minyak global tak terkendali, APBN sering kali rela menanggung beban triliunan rupiah agar harga BBM di SPBU tidak langsung melonjak tajam dan memukul daya beli masyarakat kecil. Langkah subsidi dan insentif ini secara efektif menjinakkan inflasi dari sisi biaya produksi.

Tentu saja, kebijakan ini tidak gratis. Jika pemerintah terlalu asyik mensubsidi, defisit anggaran bisa membengkak dan utang negara meroket. Oleh karena itu, penerimaan pajak juga terus disesuaikan oleh negara sebagai instrumen untuk menyeimbangkan neraca sekaligus mendistribusikan kekayaan secara lebih adil.

Sinergi Keduanya: Orkestrasi Perekonomian yang Seirama

Pada akhirnya, menjaga perekonomian agar tidak kepanasan (inflasi tinggi) sekaligus tidak kedinginan (resesi) tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja secara egois. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi tangguh di angka 5 persen sangat bertumpu pada bauran kedua kebijakan ini.

Kita tidak bisa membiarkan BI sendirian menaikkan suku bunga hingga mencekik UMKM yang butuh kredit, dan kita juga tidak bisa membiarkan Kementerian Keuangan berdarah-darah mengucurkan subsidi tanpa batas. Keduanya harus saling melengkapi.

Misalnya, saat Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah bekerja ekstra keras dari sisi suplai (seperti operasi pasar untuk menekan harga beras), BI menjadi punya ruang untuk tidak buru-buru menaikkan suku bunga acuan. Kombinasi manis ini melahirkan sweet spot: harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau oleh ibu rumah tangga, namun roda bisnis dan kredit pengusaha tetap bisa berputar kencang.

Memahami Si Monster Ekonomi

Mengendalikan "monster" inflasi ibarat mengemudikan kendaraan di jalan tol yang dipenuhi kabut ketidakpastian global. Dibutuhkan insting dan data yang kuat untuk tahu kapan pemerintah harus menginjak gas lewat belanja fiskal, dan kapan bank sentral harus menyentuh rem lewat pengetatan moneter.

Bagi kita masyarakat biasa, melek terhadap isu inflasi, suku bunga, dan kebijakan negara bukanlah sekadar agar terlihat pintar saat nongkrong di kafe. Dengan memahaminya, kita bisa lebih cerdas mengambil keputusan finansial. Ketika tanda-tanda inflasi menguat dan suku bunga diprediksi naik, mungkin itulah saat yang tepat bagi kita untuk mengerem cicilan konsumtif dan memperkuat sabuk pengaman berupa tabungan darurat. Perekonomian besar mungkin disetir di Jakarta, tapi ketahanan finansial yang sesungguhnya ada di tangan kita sendiri.